Friday, January 26, 2007

Bab Dua. Proklamasi Kemerdekaan. Upaya Belanda Kembali Menjajah Indonesia. Tentara Inggris Tiba di Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan
Bahwa Jepang akan segera menyerah kepada Sekutu, sudah didengar oleh beberapa tokoh Indonesia, terutama yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan Jepang. Bahkan mereka yang memiliki radio yang dapat menangkap siaran luar negeri, telah mengikuti perkembangan sejak tanggal 10 Agustus 1945, di mana disiarkan, bahwa setelah serangkaian perundingan, Jepang telah menyatakan kesediaan untuk menyerah tanpa syarat, hanya tinggal menunggu diumumkan oleh Kaisar Hirohito.
Pemerintah pendudukan Jepang tidak segera mengumumkan kepada rakyat Indonesia, mengenai menyerahnya Jepang, yang diumumkan oleh Kaisar Hirohito pada malam tanggal 14 Agustus tersebut.[1] Berita ini didengar oleh tokoh-tokoh Indonesia, antara lain melalui siaran BBC, dan sudah tentu dalam waktu singkat berita tersebut tersebar di seluruh Jawa dan Sumatera.
Tentara Sekutu –terutama Amerika Serikat- tidak segera menerima pernyataan Jepang tersebut, dan masih terus melakukan pemboman atas kota-kota serta Industri di Jepang, dengan target menghancurkan dahulu kekuatan industri Jepang.
Tanggal 14–17 Agustus adalah tiga hari yang paling dramatis dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak tiba kembali di Indonesia, Sukarno dan para pemimpin lain memperdebatkan prosedur dan waktu untuk menyatakan kemerdekaan. Sebagian masih ingin merundingkan hal tersebut dengan Jepang, sedangkan yang lain –terutama para pemuda revolusioner- menganggap tidak perlu lagi, karena Jepang telah menyerah; pada prinsipnya mereka menolak kemerdekaan sebagai hadiah.
Rencana kelompok pemuda revolusioner yang diawali di Kemayoran, dilanjutkan di Jl. Cikini No. 71, di mana kemudian diputuskan, Sukarno-Hatta perlu “diamankan” dan dibawa ke Rengasdengklok, Jawa Barat.
Setelah perdebatan di bandar udara, tanggal 14 Agustus sore hari, kelompok Pemuda Radikal mengadakan pertemuan di belakang gedung Eyckman Institut. Selain Chaerul Saleh, hadir antara lain A.M. Hanafi, Parjono, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Eri Sudewo, Armansyah, dan Yusuf Kunto. Wikana kemudian datang dibonceng naik sepeda oleh D.N. Aidit. Tanpa bertele-tele, keputusan segera diambil:[2]
“Kirim segera utusan ke Bung Karno dan Bung Hatta, mendesak supaya proklamasi kemerdekaan bangsa diumumkan segera!”

Menurut catatan Hanafi, ketika Wikana dan Darwis tiba di Pegangsaan Timur 56, telah ada di sana Drs. M. Hatta, Mr. Subarjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Joyopranoto dan Dr. Buntaran.[3] Wikana segera menyampaikan keputusan kelompok pemuda revolusioner tersebut.
Sukarno menyampaikan, akan mengadakan perundingan dahulu dengan tokoh-tokoh yang hadir di sana. Pembicaraan berlangsung cukup lama, kemudian Sukarno meminta Hatta untuk menyampaikan kepada utusan kelompok pemuda revolusioner, jawaban mereka pada pokoknya meminta penangguhan waktu untuk pernyataan proklamasi, yaitu menunggu sampai ada pemberitahuan resmi tentang menyerahnya Jepang, dan juga setelah mendengar pertimbangan Gunseikan. Namun kata-kata yang dipergunakan oleh Hatta, dianggap sangat pedas untuk mereka. Hatta mengatakan antara lain:[4]
“Saya juga pernah muda. Juga pernah berkepala panas dan berhati panas. Setelah tua, hati panas dulu itu tetap saja panas, hanya saja dikawal oleh kepala dingin. Karena itu kami tidak setuju kalau pemuda-pemuda yang memproklamasikan kemerdekaan, kecuali jika saudara-saudara memang sudah siap. Boleh coba! Saya ingin melihat kesanggupan saudara-saudara.”

Wikana yang melihat misinya gagal, kemudian menjawab:
“Kami tidak bertanggungjawab terhadap apapun yang bakal terjadi, jika besok siang proklamasi belum juga diumumkan. Sedangkan kami para pemuda akan menunjukkan kesanggupan kami sebagaimana yang saudara kehendaki itu.”

Dalam catatan Hanafi, Wikana dan Darwis berada di Pegangsaan Timur 56 hingga pukul 1.30 dini hari. Mengenai pertemuan di rumah Sukarno tersebut, Subarjo yang juga hadir di sana, mengutip tulisan Hatta dalam bukunya “Mitos dan Kenyataan tentang Proklamasi 17 Agustus 1945”, halaman 338:[5]
“… ia sedang sibuk merancang teks proklamasi yang akan dibincangkan esok harinya dalam Badan Persiapan, sewaktu Subarjo mengajaknya untuk pergi bersama-sama menemui Sukarno di tempat kediamannya, sebagaimana yang disebut terakhir ini sedang dikerumuni oleh para pemuda di bawah pimpinan Wikana dan Chaerul Saleh…
…Wikana meminta kepada Sukarno agar pada malam itu juga diumumkan melalui radio, bahwa Indonesia telah melepaskan diri dari cengkeraman Jepang… Wikana mengancam dengan ucapan: ‘Jika Bung tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan terjadi suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran besok hari.’
Mendengar kata-kata ancaman tersebut, demikian diceriterakan, Sukarno naik darah dan ia berdiri menuju Wikana serta memuntahkan kata-kata: ‘Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok situ dan potonglah leherku malam ini juga! Kamu tidak usah menunggu sampai esok hari!’
Wikana digambarkan bersikap mundur sedikit dan menyatakan bahwa yang dimaksud bukanlah Sukarno, tetapi orang-orang Ambon yang menjadi alat-alat Belanda …
”.

Menurut catatan Subarjo, Wikana dan Darwis meninggalkan rumah Sukarno sekitar pukul 11.30. Selanjutnya, kelompok pemuda revolusioner mengadakan pertemuan di asrama BAPERPI, di Jalan Cikini No. 71, di mana hadir juga beberapa anggota Peta seperti dr. Sujono, Singgih, Yusuf Kunto dll. Yang memainkan peranan dalam penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok.[6] Mereka juga mendengar berita bahwa pimpinan Angkatan Darat Jepang tidak menyetujui proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena mereka akan memegang keputusan Deklarasi Potsdam mengenai status quo.
Malam itu juga para pemuda tersebut memutuskan untuk menjemput Sukarno dan Hatta, dan dibawa ke markas Peta di Rengasdengklok. Sukarno dijemput di Pegangsaan Timur 56; dia juga membawa isterinya, Fatmawati serta putranya, Guntur Sukarnoputra. Hatta dijemput di kediamannya di Oranje Boulevard No. 57 (sekarang jalan Diponegoro). Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai “penculikan Sukarno-Hatta.” Kelompok pemuda revolusioner tersebut menginginkan, di Rengasdengklok Sukarno dan Hatta dapat dalam suasana tenang dan tanpa gangguan dari siapa pun, merumuskan teks proklamasi, yang kemudian secepatnya akan dibacakan di Jakarta.[7]
Sidang PPKI dijadwalkan akan diselenggarakan tanggal 16 Agustus 1945. Subarjo termasuk orang pertama yang mendapat informasi, bahwa Sukarno-Hatta telah diculik. Hal ini tentu membuat para pemimpin Indonesia lain yang tidak mengetahui keberadaan Sukarno-Hatta merasa sangat cemas, demikian juga Laksamana Muda Maeda, yang mendapat informasi dari Subarjo. Kecurigaan tentu langsung tertuju kepada kelompok pemuda revolusioner, setelah adanya perdebatan sengit malam sebelumnya.

Semula, ketika ditemui di pagi hari, Wikana dan para pemuda lainnya menolak untuk memberitahu, ke mana mereka membawa Sukarno-Hatta. Siang hari sekitar pukul 2.30, Wikana bertemu dengan teman-temannya dan mengatakan, bahwa Shigetada Nishijima dari Kaigun Bukanfu (Kantor Angkatan Laut) memberikan kepastian dukungan pihak Angkatan Laut Jepang. Akhirnya Wikana datang bersama Pandu Kartawiguna dan Yusuf Kunto, anggota Peta dan menerangkan, bahwa mereka menculik Sukarno-Hatta oleh karena kekhawatiran bahwa kedua pemimpin Indonesia itu akan ditangkap dan dibunuh oleh Angkatan Darat Jepang, atau paling tidak, akan dijadikan sandera kalau timbul kerusuhan, karena Peta telah merencanakan akan mengadakan suatu demonstrasi besar-besaran. Subarjo kemudian mengatakan kepada Kunto:[8]
Jika atas dasar keselamatan, Saudara telah membawa Sukarno dan Hatta ke luar kota, Saudara tidak usah khawatir akan keselamatan mereka jika kembali ke sini, karena saya percaya bahwa kita dapat mengandalkan dukungan Angkatan Laut (Kaigun) andaikata mereka menemui kesulitan dari pihak Angkatan Darat Jepang. Karena itu tolonglah beritahukan kepada saya di mana mereka berdua disembunyikan. Saya akan mengantarkan mereka kembali ke Jakarta sehingga kita segera dapat memulai proklamasi kemerdekaan kita. Saya sepenuhnya bertanggungjawab atas usaha ini.”

Disepakati, Subarjo akan ditemani oleh Kunto menjemput Sukarno-Hatta dari Rengasdengklok. Pukul 16.00 sore, Subarjo bersama Sudiro, Kunto dan supir mobil berangkat dengan mengendarai mobil Skoda tua milik Subarjo. Sempat mengalami pecah ban di tengah jalan, karena memang bannya telah gundul.
Rombongan tiba di Rengasdengklok sekitar pukul 18.00. Di sana telah ada Sukarni, yang berpakaian seragam tentara. Di asrama Peta, Subarjo dan Sudiro disambut oleh seorang perwira Peta, Mayor Subeno. Subeno adalah menantu Mr. R.P. Singgih, sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, negeri Belanda. Subarjo menuturkan pembicaraannya dengan Mayor Subeno:[9]
Kami dipersilakan duduk di hadapan Mayor Subeno dengan batas sebuah meja kayu yang sederhana. Sukarni dan Kunto duduk di sebelahnya.
“Apa maksud kedatangan Saudara?” ia bertanya dengan nada sungguh-sungguh.
“Kami datang untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta serta membawa mereka kembali ke Jakarta, untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan,” jawab saya.
“Bisakah Saudara mengatakan pada kami apakah Jepang sudah menyerah?” Mayor bertanya.
“Kami justru datang untuk memberitahukan penyerahan Jepang kepada Sukarno dan Hatta,” jawab saya.
“Apakah Saudara datang atas nama Kaigun?” Mayor bertanya lagi.
“Tidak, sama sekali tidak! Bung Diro dan saya telah datang kemari dengan persetujuan penuh Wikana dari kelompok pemuda serta teman-teman lainnya. Mereka setuju untuk membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta, dengan syarat bahwa keselamatan mereka berdua dan para pemuda dapat dijamin. Mereka pun telah menerima jaminan saya bahwa saya sepenuhnya bertanggungjawab atas berhasil atau gagalnya Proklamasi,” jawab saya.
Saya memandang Kunto yang tentunya telah melaporkan kepada Mayor tentang perundingan kami di Jakarta. Ia mengangguk dan membisikkan beberapa kata kepada Mayor Subeno. Mayor tampaknya puas.
“Apakah Saudara bisa memproklamasikan kemerdekaan sebelum tengah malam?” demikian tanyanya.
“Tidak mungkin,” jawab saya dengan cepat. “Sekarang telah kurang lebih pukul 08.00. Kami harus kembali dahulu, kemudian memanggil para anggota Panitia Persiapan untuk mengadakan suatu sidang kilat. Hal ini memerlukan banyak waktu. Saya khawatir bahwa kami harus bekerja semalam suntuk sebelum kami siap.”
“Bagaimana kalau pukul 06.00 pagi besok?” Mayor mendesak.
“Saya akan berusaha sedapat-dapatnya, kami mungkin bisa selesai pukul 06.00, tetapi menjelang tengah hari besok, kami pasti telah siap,” demikian saya tegaskan.
“Jika tidak, bagaimana?” komandan itu bertanya.
“Mayor, jika segala sesuatunya gagal, sayalah yang memikul tanggung-jawabnya, dan Mayor boleh tembak mati saya!” Saya tegaskan secara spontan. Naluri saya berkata bahwa itulah satu-satunya yang dapat dimengerti seorang tentara. Mayor Subeno rupanya puas dengan jawaban tersebut.
“Baiklah kalau begitu, Saudara boleh sekarang menemui Bung Karno dan Bung Hatta, dan memberitahukan kepada mereka tentang menyerahnya Jepang.”

… Sukarno dan Hatta rupanya telah mengenakan pyama setelah makan malam ... Subarjo segera mengatakan:
“Cepat, cepat, kita sekalian harus kembali ke Jakarta. Panitia Persiapan tak dapat melanjutkan tugasnya tanpa kita. Mereka telah menunggu dengan sia-sia pagi ini.”
“Apakah Jepang sudah menyerah?” Sukarno bertanya.
“Saya telah kemari untuk memberitahukannya,” saya jawab, “Saya telah diberitahu pagi ini oleh Maeda sendiri. Ia meminta untuk meneruskan ini kepada bung seperti telah dijanjikannya kemarin. Ia mengetahui tentang menghilangnya bung dari kota.”
… Tiga buah mobil telah menunggu kami termasuk Skoda saya. Saya agak terperanjat dan heran melihat Pak Sutarjo Kartohadikusumo ada di tengah-tengah mereka… Pemerintah Pendudukan Jepang telah mengangkat-nya sebagai Gubernur Jakarta…
Beliau menyambut kami dan sambil tertawa berkata:
“Pemuda-pemuda ini memang berani tetapi tanpa perhitungan. Saya datang ke Rengasdengklok untuk memeriksa panen padi pagi ini. Adalah putera saya sendiri, dari kesatuan tentara PETA di sini, yang telah menangkap dan kemudian menahanku di sini.” Kami semuanya tertawa keras.
[10]
Sekitar pukul 09.00 malam kami berangkat ke Jakarta. Kami berada pada mobil yang paling depan. Sukarni duduk di antara saya dan pengemudi; dan di bagian belakang mobil duduk Sukarno, isterinya, Fatmawati dengan bayinya Guntur di tengah, dan Hatta …
…Kendaraan kami berhenti di tempat kediaman Sukarno, Pegangsaan Timur No. 56 sekitar pukul 11.00 malam. Fatmawati dan bayinya ke luar dari mobil disusul Bung Karno. Tak lama kemudian Sukarno kembali. Kami meneruskan perjalanan ke rumah Bung Hatta di Oranje Boulevard No. 57 (sekarang jalan Diponegoro). Hatta turun dari mobil disusul Sukarni.
“Ada sesuatu yang harus saya selesaikan dengan pembantu rumah tangga saya,” kata Hatta.
Sewaktu mereka muncul kembali, Sukarni telah berpakaian preman, mengganti pakaian seragamnya. Semua kami memaklumi, bahwa satu-satunya tempat kami dapat dengan bebas memperbincangkan langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan ialah di tempat kediaman Maeda.
Demikianlah penuturan Subarjo, mengenai penjemputan Sukarno-Hatta dari Rengasdengklok. Mereka segera menuju kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, di Nassau Boulevard No. 1 (sekarang Jl. Imam Bonjol No. 1) untuk melakukan perundingan.
Di pihak Jepang sendiri terdapat dua kubu, yaitu yang menolak memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, karena akan memenuhi keputusan Potsdam, dan kelompok yang tidak akan menghalangi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Laksamana Muda Maeda termasuk kelompok kedua. Jenderal Yamamoto, Gunseikan[11] di Jawa, termasuk yang menentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia ingin mematuhi perintah dari Tokyo, yang disampaikan melalui Jenderal Itagaki di Singapura, untuk memelihara status quo di wilayah yang mereka duduki, dan membekukan semua kegiatan politik.
Wawasan luas yang dimiliki oleh Maeda mungkin berdasarkan pengalamannya ketika menjadi Atase Angkatan Laut di Kedutaan Besar Jepang di Belanda dan kemudian di Berlin, Jerman, sebelum pecah Perang Dunia II. Selain itu Maeda pernah bertugas selama sepuluh tahun di Kementerian Angkatan Laut di Tokyo, dan mendalami masalah-masalah Indonesia.[12] Maeda menjabat sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di Jakarta, sementara Markas Besar Angkatan Laut untuk Jawa, berada di Surabaya, di bawah komando Laksamana Shibata.
Malam itu juga, tanggal 16 Agustus 1945, bersama Maeda, Sukarno dan Hatta berusaha untuk bertemu dengan Jenderal Yamamoto, kepala pemerintahan Jepang, namun Yamamoto menolak untuk menerima mereka, bahkan Yamamoto juga tidak bersedia menerima Laksamana Maeda. Maeda sangat menyadari, bahwa apabila Jepang menghalangi proklamasi kemerdekaan republik Indonesia, dipastikan akan timbul pemberontakan yang hebat. Oleh karena itu, setelah penolakan Yamamoto, dia segera menghubungi Letnan Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum, yang bertempat tinggal dekat rumah Maeda. Nishimura bersedia untuk bertemu dengan pimpinan Indonesia di kediamannya. Dia didampingi oleh para penasihat politik utamanya, Kolonel Myoshi, Kolonel Nomura, Kapten Nakamura, Saito dan Nakatani. Dalam perdebatan yang berlangsung, terlihat pertentangan antara Angkatan Darat, sebagai penguasa atas Jawa, dan Angkatan Laut Jepang. Nishimura yang sependapat dengan Yamamoto, tetap bersikeras untuk tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, karena apabila hal ini terjadi, maka dialah yang kemudian akan kena hukuman. Akhirnya disepakati, bahwa pejabat militer Jepang akan mentolerir proklamasi kemerdekaan, selama hal itu tidak dikaitkan kepada Jepang.
Setelah pertemuan dengan Nishimura, pimpinan Indonesia kemudian pergi bersama Laksamana Maeda ke rumahnya, dan Jenderal Nishimura mengutus seorang kepercayaannya, Kolonel Myoshi, sebagai pengamat.[13] Kolonel Myoshi yang fasih berbahasa Belanda dan Indonesia, menjadi penterjemah ketika Jenderal Hein ter Poorten menyerah kepada tentara Jepang di Kalijati tanggal 8 Maret 1942.[14]
Awalnya kelompok Pemuda Radikal sama sekali tidak menyetujui keterlibatan pihak Jepang, termasuk Laksamana Maeda, namun kemudian dapat menerima penjelasan dan alasan langkah tersebut. Lewat tengah malam, menjelang tanggal 17 Agustus, telah berkumpul di rumah Laksamana Maeda, selain Sukarno, Hatta dan Mr. Subarjo, hadir a.l. Sukarni, Sutarjo Kartohadimusumo, Chaerul Saleh, Dr. G.S.S.J. Ratu Langie, Mr. I.G. Ktut Puja, Mr. Teuku M. Hasan, Mr. Johannes Latuharhary, Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat, dr. Amir, Jusuf Kunto, Otto Iskandar Dinata, K. Gunadi, Semaun Bakri, Sayuti Melik, B.M. Diah, Andi Sultan Daeng Raja, Mr. Abbas, Prof. Dr. Supomo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dr. Samsi Sastrawidigda, dr. Buntaran Martoatmojo, Hamidan dan A.R. Ripai. [15]
Dalam rapat guna menyusun teks proklamasi, pihak Indonesia diwakili oleh Sukarno, Hatta dan Subarjo, sedangkan dari pihak Jepang adalah Laksamana Maeda, Shigetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi dan Miyoshi. Teks tersebut harus disusun sedemikian rupa, sehingga samar-samar dan sama sekali tidak terlihat ada kaitannya dengan Jepang. Menurut catatan Nishijima, kalimat “pemindahan kekuasaan” merupakan terjemahan kasar dari bahasa Jepang gyoseiken no iten (pemindahan pengawasan administratif), dibandingkan dengan shuken no joto (penyerahan kedaulatan sah), sedangkan pengertian Indonesia mengenai “pemindahan kekuasaan” mencakup pengertian yang lebih luas dalam arti politis, dan tidak hanya administratif. Akhirnya dicapai kesepakatan bunyi teks proklamasi yang juga dapat diterima oleh Myoshi, untuk memenuhi keinginan Jenderal Nishimura.[16] Perumusan teks tersebut selesai sekitar pukul 04.00 dinihari. Selesai pembahasan teks proklamasi, Maeda pergi tidur dan pembicaraan dilanjutkan antara para pemimpin Indonesia. Teks tersebut dengan tulisan tangan Sukarno berbunyi:

“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll., diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Namun ketika teks tersebut dibacakan di hadapan tokoh Indonesia lain yang telah menunggu, beberapa pemuda menyatakan protesnya, karena mereka menilai bunyi teks tesebut terlalu mengambang dan tidak tegas. Oleh para perumus dijelaskan, bahwa teks tersebut memang harus demikian, agar tidak terlihat ada kaitan Jepang dalam hal ini. Akhirnya dicapai juga kesepakatan untuk menerima rumusan teks proklamasi tersebut. Setelah itu, muncul permasalahan mengenai siapa yang akan menandatangani. Sukarno mengusulkan, agar semua yang hadir, menandatangani sebagai cerminan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia. Namun Sukarni menentang pendapat Sukarno dan mengusulkan, jumlah penandatangan hanya enam orang, karena dia keberatan bahwa orang yang boleh dikatakan tidak ikut dalam perjuangan kemerdekaan, namanya akan tercantum dalam teks proklamasi. Akhirnya Chaerul Saleh bangkit dan dengan suara baritonnya dengan tegas mengatakan:[17]
“Sudahlah, cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani Proklamasi itu!”

Kata-kata Chaerul Saleh ini ternyata menjadi palu yang dijatuhkan ke meja sejarah pada pukul 05.00 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks Proklamasi yang aslinya ditulis dengan tangan oleh Sukarno, kemudian ditulis dengan mesin tik.[18]
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi, di depan rumah Sukarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56, dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta serta sejumlah pimpinan bangsa Indonesia, Ir. Sukarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia:

“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll., diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Atas nama bangsa Indonesia,

Sukarno/Hatta
Hari 17 bulan 8 tahun ’45.

Dengan menyerahnya Belanda secara resmi kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942,[19] serta Jepang sebagai penguasa wilayah bekas Hindia Belanda, tidak menghalangi proklamasi kemerdekaan tersebut -bahkan Laksamana Maeda meyediakan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat pertemuan pimpinan Indonesia- maka seharusnya secara de jure, pernyataan Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah sah. Juga bila diasumsikan, bahwa Jepang dianggap telah menyerah tanggal 15 Agustus 1945, sedangkan penyerahan tanpa syarat tersebut baru diterima secara resmi oleh tentara sekutu –dalam hal ini Amerika Serikat- tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang Amerika, USS Missouri,[20] maka wilayah bekas Hindia Belanda tersebut adalah wilayah tanpa pemerintahan. Dengan demikian, pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu, bukan suatu pemberontakan terhadap negara mana pun.
Pernyataan kemerdekaan ini sesuai dengan semangat Atlantic Charter (Piagam Atlantik) yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, dan Perdana Menteri Inggris, Sir Winston Churchill, tanggal 14 Agustus 1941, di mana antara lain diakuinya “Rights for selfdetermination of peoples” (hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri). Piagam Atlantik tersebut isinya antara lain:[21]
“… they (Roosevelt dan Churchill – pen) respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self government restored to those who have been forcibly deprived of them” (mereka menjunjung tinggi hak-hak segala bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan yang akan melindungi kehidupannya dan mereka ingin melihat hak-hak kedaulatan dan pemerintahan sendiri dikembalikan kepada yang mereka telah dirampas dengan kekerasan).

Atlantic Charter ini kemudian menjadi landasan dari Charter for Peace, yang dicetuskan di San Francisco, bulan Juli 1945, dan kemudian tertuang dalam Preambel Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan hal-hal tersebut, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia mempunyai legitimasi yang kuat, dipandang dari sudut mana pun.
Dalam rapat yang dilangsungkan di kantor Ir. Sukarno (sekarang Gedung Mahkamah Agung) diputuskan, untuk secara resmi memberitahu kepada pemerintah militer Jepang mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sutarjo Kartohadikusumo ditunjuk sebagai utusan yang akan menyampaikan hal ini kepada Jenderal Yamamoto. Dengan ditemani Mr. Kasman Singodimejo, Kartohadikusumo pergi ke kantor Gunseikanbu di lapangan Gambir (sekarang Medan Merdeka Timur), di mana mereka diterima oleh Jenderal Yamamoto. Kepada Yamamoto disampaikan, bahwa rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yamamoto menerima pemberitahuan itu dengan baik, dan tidak ada tanda-tanda kemarahan dari Yamamoto, melainkan dia tetap tenang.[22]
Sidang PPKI yang dilangsungkan tanggal 18 Agustus, dihadiri oleh:[23]
1. Ir. Sukarno, sebagai Ketua,
2. Drs. Mohammad Hatta, sebagai Wakil Ketua,
3. Prof.Dr. Supomo,
4. dr. Rajiman Wedyodiningrat,
5. R. Panji Suroso,
6. K.H. Wahid Hasyim,
7. Ki Bagus Hadikusumo,
8. R. Otto Iskandar Dinata,
9. Abdul Kadir,
10. Suryohamijoyo,
11. Puroboyo,
12. Sutarjo Kartohadikusumo,
13. Yap Cwan Bing,
14. Johannes Latuharhary,
15. dr. Amir,
16. Mr. Abdul Abas,
17. Mr. Teuku Mohammad Hasan,
18. A.A. Hamidhan,
19. Dr. G.S.S.J. Ratu Langie,
20. Mr. Andi Pangeran,
21. I.Gusti Ktut Puja,
22. R.A.A. Wiranatakusuma,
23. Ki Hajar Dewantara,
24. Mr. Kasman Singodimejo,
25. Sayuti Melik,
26. Mr. Iwa Kusuma Sumantri,
27. Mr. Ahmad Subarjo.

Sidang tersebut antara lain membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh BPUPKI pada bulan Juli 1945. Setelah dibahas kembali pasal demi pasal, malam itu juga secara aklamasi ditetapkan Undang-Undang Dasar RI dengan Mukadimahnya. PPKI, juga secara aklamasi mengangkat Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.[24]
Kabinet pertama Republik Indonesia yang dibentuk dengan susunan sebagai berikut:[25]

Menteri Luar Negeri : Mr. R. Ahmad Subarjo
Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakusumah
Menteri Kehakiman : Prof.Dr. Supomo
Menteri Pertahanan : belum diumumkan
Menteri Kesehatan : dr. R. Buntaran Martoatmojo
Menteri Kemakmuran
(Perekonomian) : Ir. Surachman
Mentrei Pendidikan : Ki Hajar Dewantara
Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifuddin Harahap
Menteri Keuangan : dr. Samsi Sastrawidigda
Menteri Sosial : Mr. R. Iwa Kusuma Sumantri
Menteri Perhubungan
dan Pekerjaan Umum : R. Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Negara : K.H. Wahid Hasyim
Menteri Negara : Mr. R.M. Sartono
Menteri Negara : Mr. Alexander Andries Maramis
Menteri Negara : R. Otto Iskandar Dinata
Menteri Negara : dr. Amir.

Untuk jabatan Menteri Pertahanan, sebenarnya kemudian ditunjuk Supriadi, mantan Chudancho yang memimpin pemberontakan Peta di Blitar bulan Februari 1945; namun Supriyadi tidak pernah datang untuk mengemban tugas tersebut. Diduga dia telah tewas dalam pemberontakan tersebut.
Suatu hal yang tampak “lucu” adalah kehadiran Mr. Amir Syarifuddin Harahap, yang datang mengenakan celana pendek, karena dia baru keluar dari penjara. Dia diperjarakan oleh Jepang di Surabaya. Juga ketika datang ke Surabaya bersama Presiden Sukarno ke Surabaya tanggal 29 Oktober 1945, dia belum memiliki celana panjang.
Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI bersidang kembali, dan terutama atas desakan Kelompok Pemuda Radikal, PPKI dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Mereka ingin segera menghapus “bau” Jepang dari badan-badan perjuangan Republik Indonesia. Sebagai Ketua KNIP pertama dipilih Mr. Kasman Singodimejo. Mengenai pembentukan KNIP, Kusuma Sumantri mencatat: [26]
Pada tanggal 22 Agustus 1945 Pemerintah telah menetapkan, bahwa
1. Komite Nasional Indonesia dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta.
2. Komite Nasional Indonesia adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan Kemerdekaan Indonesia, yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat.
3. Usaha Komite Nasional ialah:
a. Menyatakan keamanan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka;
b. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat;
c. Membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum;
d. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita Bangsa Indonesia dan di daerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan umum.
4. Komite Nasional di Pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite-Komite Nasional di daerah. Di mana perlu, di daerah didirikan pusat daerah, yaitu untuk: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil.
5. Komite Nasional di Pusat, di pusat daerah dan di daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang anggota pengurus, yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional. Buat pertama kali Ketua Pusat Daerah ditetapkan oleh Pemimpin Besar Ir. Sukarno.

KNIP menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda menjadi 8 propinsi, yang dipimpin oleh seorang Gubernur:

1. Sumatera : Mr. Teuku Mohammad Hassan,
2. Jawa barat : Sutarjo Kartohadikusumo,
3. Jawa Tengah : R. Panji Suroso,
4. Jawa Timur : R.M.T.A. Suryo
5. Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ktut Puja,
6. Kalimantan : Ir. Pangeran M. Noor,
7. Sulawesi : Dr. G.S.S.J. Sam Ratu Langie,
8. Maluku : Mr. Johannes Latuharhary.

Hingga akhir September 1945, pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, terutama di Jawa dan Sumatera, berjalan cukup mulus, tanpa tentangan keras dari pihak Jepang, serta perlawanan yang berarti dari orang-orang Belanda, yang baru dibebaskan dari tawanan dan interniran Jepang. Di awal masa kemerdekaan, Tan Malaka mengeluarkan berbagai semboyan, yang disebar luaskan dan kemudian dituliskan di tempat-tempat umum, tembok gedung, gerbong kereta api dll. Semboyan tersebut antara lain:
We fight for democracy; We have only to win; Indonesia never again the “life blood” of any nation; for the right of self-determination; “hands off Indonesia”, Pertahankan Bendera Kita, dll.[27]

Tan Malaka sempat tinggal di paviliun rumah Ahmad Subarjo di Jalan Cikini Raya selama seminggu.[28] Tan Malaka diperkenalkan kepada Presiden Sukarno oleh Sayuti Melik. Dalam pertemuan itu, Sukarno mengatakan, bahwa dia dalam perjuangannya mengambil banyak petunjuk-petunjuk yang ditulis Tan Malaka dalam bukunya mengenai “masa-aksi.” Kemudian Sukarno mengatakan: [29]
“Bung Tan, kita sekarang menghadapi kedatangan Sekutu yang akan melucuti Angkatan Perang Jepang. Saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan diri saya. Saya bisa ditangkap, dibuang atau bahkan dibunuh. Berhubung dengan kemungkinan itu saya minta kepada Saudara, berikanlahpetunjuk-petunjuk kepada para pemimpin kami dalam hal taktik dan strategi perjuangan rakyat kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita.”

Tan Malaka lalu berkata:
“Saya tidak dikenal oleh pemimpin-pemimpin yang Saudara singgung. Saya sanggup menunaikan tugas saya itu apabila Bung Karno memberi surat kepada saya sebagai tanda pengenalan.”

“Baik” kata Sukarno, “nanti saya sampaikan kepada Bung Tan, surat yang dimaksud itu.”

Beberapa hari kemudian diadakan pertemuan di rumah Ahmad Subarjo. Presiden Sukarno datang bersama Wakil Presiden M. Hatta, yang kemudian diperkenalkan kepada Tan Malaka. Sukarno meminta kepada Tan Malaka untuk merumuskan surat yang dinginkannya, dan setelah selesai ditulis, ditunjukkan kepada Sukarno Hatta. Kemudian diusulkan, bahwa surat tersebut merupakan amanat dari Sukarno-Hatta. Isi surat yang pokoknya berbunyi seperti di bawah ini, kemudian dikenal sebagai “testamen politik” Sukarno-Hatta kepada Tan Malaka:[30]
“Kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas diri Sukarno dan Hatta, maka pimpinan perjuangan kemerdekaan diteruskan oleh Tan Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, Syahrir dan Wongsonegoro.”

Nama Syahrir dan Wongsonegoro diusulkan oleh Hatta, dan Iwa Kusuma Sumantri diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Kemudian surat tersebut dibuat lagi tiga salinan untuk diserahkan kepada Syahrir, Wongsonegoro dan Iwa Kusuma Sumantri. Namun dalam catatan Subarjo, selain yang dimiliki oleh Tan Malaka, salinan “testamen politik” tersebut tidak sempat diserahkan kepada ketiga orang lainnya.
Tanggal 7 Oktober 1945, Syahrir membuat gebrakan pertamanya, yaitu menyampaikan petisi kepada Sukarno dan Hatta, yang ditandatangan oleh 50 anggota KNIP. Isinya, mendesak agar diberikan status MPR kepada KNIP. Pada sidang paripurna KNIP yang berlangsung tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, KNIP memperoleh status MPR, berarti seimbang dengan Presiden.[31] Pada rapat pembukaan, Wakil Presiden Hatta membacakan apa yang kemudian dikenal sebagai Proklamasi X:[32]
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sesudah mendengar pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut Pasal IV Aturan Peralihan dan Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasioanl Pusat itu sehari-harinya berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Menimbang:
Bahwa didalam keadaan yang genting ini perlu ada Badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah; Menimbang selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat;

Memutuskan:
Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Basional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Syahrir dan Amir Syarifuddin ditunjuk menjadi formatur untuk membentuk Badan Pekerja. Kemudian mereka menyampaikan daftar Badan Pekerja yang beranggotakan 15 orang di mana Syahrir menjadi Ketua, Amir Syarifuddin menjadi Wakil Ketua dan R. Suwandi menjadi Sekretaris. Mr. Asaat Datuk Mudo menggantikan Sutan Syahrir sebagai Ketua Badan Pekerja KNI-P.

Terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia di Surabaya

Siaran radio mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dapat ditangkap dan didengar pada hari itu juga, 17 Agustus. Walaupun Jepang berusaha mencegah penyebarluasan berita tersebut, Warta Surabaya syu[33] dalam edisi tertanggal 17 agustus 1945 memuatnya dalam bahasa Jawa yang bunyinya:

“Bajawara”

Kita bangsa Indonesia sarana iki, nelakake Kamardikaning Indonesia. Bab-bab kang ngenani pamindahan pangoewasa lan liya-liyane ditindakake klawan tjara kang teliti lan ing dalam tempo kang saenggal-enggale.

Djakarta, tanggal 17 sasi 8 taoen 2605
Atas namaning bangsa Indonesia
SOEKARNO-HATTA
Sore itu juga, Radio Surabaya menyiarkan teks proklamasi dalam bahasa Madura, yang tidak dapat dimengerti oleh Jepang. Tokoh-tokoh Indonesia yang memegang jabatan dalam administrasi Jepang segera menentukan sikap dan menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan.
Pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 08.00 pagi, di asrama Polisi Istimewa (Tokubetsu Keisatsutai) di Reiniersz Boulevard (kemudian Jl. Sutomo) No. 7, Agen Polisi III, Nainggolan bersama kawan-kawannya menggantikan bendera Jepang dengan bendera Merah-Putih. Instruktur Jepang yang berusaha menggantinya kembali dengan bendera Jepang, di bawah ancaman pejuang Indonesia terpaksa membiarkan bendera Indonesia berkibar.[34] Dan Korps Polisi ini pula yang pertama menyatakan keberpihakan kepada Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Tanggal 21 Agustus 1945, Muhammad Yasin bersama seluruh teman-temannya dari Tokubetsu Keisatsutai, menentang perlucutan senjata mereka oleh Jepang dan menyatakan bahwa Polisi Istimewa Karesidenan Surabaya, kini adalah alat perjuangan Republik Indonesia.
Bendera Indonesia pertama kali berkibar di gedung pemerintahan pada tanggal 1 September 1945, yaitu di atas gedung Syuchokan (kemudian Kantor Gubernur). Bersamaan dengan pengangkatan RMTA Suryo sebagai Gubernur Jawa Timur pada tanggal 19 Agustus 1945, Sudirman, yang waktu pendudukan Jepang menjabat Wakil Residen, diangkat menjadi Residen Surabaya. Rajamin Nasution, yang asal Tapanuli, Sumatera Utara, diangkat menjadi Walikota Surabaya. Komite Nasional Indonesia Daerah Surabaya dibentuk tanggal 27 Agustus 1945, dengan Ketuanya Dul Arnowo.
Hari Senin tanggal 3 September 1945, Residen Sudirman secara resmi menyatakan terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia daerah Surabaya.[35]

Pembentukan BKR Serta Berbagai Pasukan/Laskar

Untuk mengetahui mengapa pimpinan Republik Indonesia di Surabaya berani melawan Inggris, perlu diteropong berapa kekuatan bersenjata di pihak Indonesia, sehingga pimpinan militer pada waktu itu berani memutuskan: “Serang Inggris!”
Seperti telah dikemukakan di atas, untuk kepentingan pertahanan/dukungan militer serta untuk menunjukkan itikad baik dalam rangka “memberikan kemerdekaan”, mulai awal 1943, Jepang melatih para pemuda Indonesia di bidang kemiliteran, dari mulai baris-berbaris dengan bambu runcing (semi militer), sampai ke latihan dan pendidikan militer penuh (Pembela Tanah Air – Peta).
Kuatir akan adanya pemberontakan Peta dan Heiho terhadap Jepang, pada tanggal 17 Agustus, Jenderal Nagano memutuskan pembubaran Peta dan Heiho di Jawa dan Bali.[36] Dia hanya mempunyai wewenang untuk Jawa dan Bali, karena Sumatera, Kalimantan dan beberapa pulau lain, berada di bawah kewenangan Kaigun (Angkatan Laut). Jepang tentu belum melupakan pemberontakan Peta di Blitar beberapa bulan sebelumnya. Dengan berbagai cara dan tipu muslihat, tentara Jepang melucuti persenjataan yang ada di tangan pasukan Peta dan Heiho, antara lain dengan janji, akan diberikan senjata yang baru atau yang lebih berat lagi.[37] Namun pembubaran Peta dan Heiho oleh Jenderal Nagano, nampaknya belum diketahui pimpinan Republik Indonesia. Di pihak Republik sendiri terdapat perbedaan yang besar mengenai eksistensi Peta dan Heiho. Dengan alasan bahwa status Peta dan Heiho di mata Sekutu tidak dapat diperbaiki, Otto Iskandar Dinata mendesak penghapusan Peta dan Heiho. Pendapatnya diterima, dan tanggal 19 Agustus, PPKI dengan suara bulat meminta Jepang membubarkan Peta dan Heiho, yang nota bene telah dibubarkan dua hari sebelumnya.[38] Pengumuman pembubaran Peta tidak dipatuhi oleh beberapa daidan, yang tidak bersedia menyerahkan senjata mereka.
Republik yang baru didirikan sudah tentu memerlukan organisasi untuk menjaga keamanan dan ketenteraman. Untuk pembentukan organisasi bersenjata Republik Indonesia, juga timbul perbedaan pendapat yang hangat. Wikana dari Kelompok Pemuda Radikal, mengusulkan agar Peta dan Heiho segera disusun kembali, dan menjadi basis tentara nasional, namun banyak anggota PPKI lain menolak. Akhirnya sebagai jalan tengah, pada tanggal 20 Agustus 1945, PPKI membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP); di dalam tubuh BPKKP, dibentuk organisasi yang dipersenjatai, yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat. Memang sesuatu yang unik, yaitu organisasi bersenjata berada di dalam tubuh organisasi sosial. Tanggal 23 Agustus, Sukarno menyerukan kepada semua bekas Peta dan Heiho untuk bergabung dengan BKR.[39]
Setelah dikeluarkan pengumuman mengenai pembentukan KNIP dan BKR, segera dikeluarkan seruan, agar di daerah-daerah di seluruh Indonesia dibentuk Komite Nasional Indonesia-Daerah (KNI-D) serta Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sejak itu, di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda dibentuklah Komite Nasional Indonesia-Daerah dan BKR. Pembentukan BKR banyak dipelopori oleh mantan anggota Peta, Heiho, Gyugun, Seinendan, keibodan, bekas KNIL, tokoh masyarakat serta para intelektual.
Walaupun tentara Jepang telah melucuti persenjataan yang telah mereka berikan kepada satuan-satuan Peta dan Heiho, namun sejak diumumkan pembentukan KNI-D dan BKR, tokoh-tokoh pemuda/masyarakat di berbagai kota dan daerah di Indonesia mulai mengambil alih kepemimpinan, baik pemerintahan sipil maupun militer, juga di Surabaya. Mereka memutuskan untuk membentuk pasukan pertahanan kota Surabaya. Di Surabaya dan sekitarnya pembentukan BKR dipelopori antara lain oleh drg. Mustopo, R.M.Yonosewoyo, Sungkono, Surachman, Abdul Wahab, dr. W. Hutagalung, R. Kadim Prawirodirjo dan lain-lain. Selain BKR, para pemuda juga mendirikan laskar dan berbagai pasukan pemuda, seperti TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Sungkono, seorang pelaku dalam pemberontakan di kapal Belanda “De Zeven Provincien”[40], merekrut pasukan pertahanan/ keamanan kota Surabaya, terutama dari mantan Heiho, Seinendan dan Jibakutai; pasukan ini kemudian menjadi BKR Kota Surabaya.
Pada awalnya, pembentukan pasukan/laskar pemuda tidak terkendali. Berbagai kelompok yang mendirikan laskar juga berhasil memperoleh persenjataan yang direbut dari tentara Jepang. Beberapa komandan pasukan Jepang yang bersimpati kepada Republik Indonesia menyerahkan secara sukarela persenjataan mereka, tetapi di banyak tempat, persenjataan itu direbut, bahkan melalui pertempuran sengit yang menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak.
Di Surabaya dan sekitarnya, dalam waktu kurang dari dua bulan telah terbentuk lebih dari 60 satuan BKR dan Laskar, di mana jumlah rakyat bersenjata mencapai 30.000 orang. Hal tersebut dimungkinan, karena sebagian terbesar adalah mantan anggota Peta, Heiho, Gyugun, Keibodan, Seinendan, Hizbullah, dll. Jenis persenjataan yang dimiliki dari mulai senjata ringan, senjata menengah dan senjata berat, seperti mortir, tank dan meriam kaliber besar. Dalam perebutan senjata di Surabaya dan sekitarnya, panglima tentara Jepang melaporkan, 220 tentara Jepang tewas. Di pihak Indonesia, diperkirakan sekitar 500 orang tewas.
Munculnya berbagai kelompok bersenjata yang memang bertujuan untuk merampok, tentu sangat berpengaruh terhadap situasi keamanan setelah Jepang menyerah, terutama di kota-kota, yang menjadi sangat rawan dan mencemaskan. Kekalahan dalam Perang Dunia II membuat pihak Jepang tidak bersemangat lagi untuk melakukan tugas administrasi serta menjaga keamanan di Indonesia, termasuk di Surabaya. Hal ini berdampak pada pengamanan di wilayah yang masih mereka kuasai, sedangkan tentara Sekutu belum datang.
Berbagai kelompok penjahat menebar aksi yang sulit dibendung, sehingga pasukan pertahanan kota Surabaya yang awalnya masih kekurangan personal, senjata dan kendaraan, kewalahan menghadapi ulah mereka. Semula, sasaran para perampok adalah rumah dan gedung yang dahulu dihuni perwira-perwira Jepang. Di sana diperkirakan terdapat makanan, minuman dan pakaian yang berlimpah. Namun setelah semua peninggalan itu terkuras tuntas, sasaran aksi pun terarah ke sejumlah rumah sakit yang telah dikosongkan tentara Jepang.[41] Tak ada jalan lain, kendati dalam situasi serba kekurangan, pasukan pertahanan kota Surabaya berupaya mati-matian mengatasi ulah para penjahat itu.
Bendera Republik Indonesia, sang Merah-Putih, pertama kali berkibar di Surabaya pada hari minggu, tanggal 18 Agustus pagi hari, di markas Tokubetsu Keisatsu Tai (Kesatuan Polisi Istimewa. Satuan bersenjata yang pertama kali menyatakan sebagai satuan bersenjata Republik Indonesia di Surabaya, adalah Tokubetsu Keisatsu Tai (Kesatuan Polisi Istimewa) yang lebih dikenal sebagai Polisi Istimewa Karesidenan Surabaya. Pada tanggal 21 Agustus 1945, hanya empat hari setelah pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia, Tokubetsu Keisatsu Tai menyatakan bahwa Polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Tokoh yang membacakan pernyataan tersebut adalah Inspektur Polisi Kelas I, Muhammad Yasin, waktu itu berumur 25 tahun. Pemuda Bone kelahiran pulau Buton, Sulawesi Selatan, menuturkan peristiwa yang dialaminya:[42]
“… Saya baru mengetahui berita tentang proklamasi kemerdekaan itu dua hari kemudian, dari salah seorang bawahan saya, yaitu Agen Polisi III, Nainggolan. Ia juga mengetahui berita itu dari kantor Domei, sehari setelah proklamasi. Berita yang didengar itu mendorongnya menemui rekannya Sugito dan bersama-sama sepakat mengusahakan bendera merah putih yang pada hari minggu pagi 19 Agustus 1945 berkibar di markas Tokubetsu Keisatsu Tai menggantikan bendera Jepang. Markas kesatuan ini menempati gedung sekolah yang terletak di Coen Boulevard (sekarang Jl. Polisi Istimewa), Surabaya. Ketika pimpinan Jepang dari markas kesatuan itu yang pada hari itu masuk kantor melihat bendera Jepang tidak berkibar lagi dan bendera merah putih menggantikan tempatnya, ia menjadi marah dan dengan tegas memerintahkan memanggil para pengibar bendera merah putih. Dengan geram menghardik serta menempeleng mereka dan memerintahkan untuk menurunkan bendera merah putih dan mengembalikan bendera Jepang. Perintah itu dilaksanakan sehingga bendera Jepang kembali berkibar.
Tampaknya perlakuan itu membakar semangat perjuangan mereka, sehingga setelah mendapat sanksi, dan pimpinan Jepang itu kembali ke ruang kerjanya, kedua mereka (Nainggolan dan Sugito) berlari kembali ke tiang bendera dan secara spontan didukung oleh anggota Tokubetsu Keisatsu Tai yang berkebangsaan Indonesia lainnya mengibarkan bendera merah putih kembali. Tindakan mereka itu terlihat pula oleh pemuda-pemuda yang berada di sekitar markas itu, sehingga dengan segera mereka datang membantu. Segera setelah itu tiang bendera dan sekitarnya dilindungi dengan lilitan kawat berduri yang maksudnya adalah untuk menghalangi pihak Jepang menurunkan bendera itu. …
… Pada pukul 13.00 siang tanggal 20 Agustus, kader Polisi Indonesia yang ada di markas ini mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Pembantu Inspektur Kelas I Sutarjo, Komandan Polisi Surip, Komandan Polisi Abidin, Komandan Polisi Musa dan saya sendiri sebagai Inspektur Polisi Kelas I.
Hasil pertemuan tersebut adalah
1. Memutuskan semua jaringan hubungan telepon ke luar
2. Menangkap dan menawan para pimpinan Tokubetsu Keisatsu Tai yang berkebangsaan Jepang
3. Bongkar dan mengambil alih gudang senjata Tokubetsu Keisatsu Tai, yang terletak di belakang markas dan mempersenjatai pasukan pada malam itu juga dengan senjata-senjata berat
4. Mengikrarkan wadah Polisi Republik Indonesia (PRI) dan memproklamasikan berdirinya pada besok pagi pada apel yang dihadiri oleh semua anggota dan kader Kesatuan Polisi Istimewa
5. Menetapkan Inspektur Polisi Muhammad Yasin sebagai pengikrar
6. Menyebar luaskan berita proklamasi kemerdekaan kepada masyarakat san mengobarkan semangat para pemuda untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Setelah rapat selesai, mereka segera melaksanakan hasil keputusan rapat; yaitu pembongkaran gudang persenjataan, memutuskan semua jaringan telepon ke luar; para pimpinan Jepang -kepala Markas Polisi, Chuma, Honda dan Kyoke, dan lainnya- tanpa melakukan perlawanan, ditahan. Semua kendaraan yang dapat mereka sita, seprti truk-truk dan bahkan kendaraan lapis baja, ditulisi kata “Polisi Republik Indonesia” dan dipasang bendera Merah-Putih.
Esok harinya, pada pukul 07.00, Selasa 21 Agustus 1945, semua anggota Kesatuan Polisi Istimewa yang berkebangsaan Indonesia, sekitar 250 orang, mengikuti apel di halaman depan markas Tokubetsu Keisatsu Tai, di mana bendera Merah-Putih masih berkibar sejak kemarin. Setelah seluruh pasukan disiapkan, Muhammad Yasin membacakan teks pernyataan:[43]


PROKLAMASI[44]

Untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan ini menyatakan Polisi sebagai Polisi Republik Indonesia.

Surabaya, 21 Agustus 1945
Atas Nama Seluruh Warga Polisi


Mochamad Yasin
Inspektur Polisi TK.1

Dengan demikian, Polisi Istimewa Karesidenan Surabaya tersebut adalah Kesatuan Bersenjata pertama di Surabaya, bahkan mungkin juga di Indonesia.[45] Pada hari itu juga, pukul 08.00, Pasukan Polisi Istimewa yang berbobot tempur militer, ke luar markas dengan menggunakan kendaraan-kendaraan berlapis baja dan truk-truk yang telah dilengkapi dengan bendera Merah-Putih ke jalan Tunjungan, Surabaya, memamerkan diri menjadi milik Republik Indonesia … yel-yel “Merdeka!” dan “Tetap Merdeka!” terus dipekikkan oleh anggota pasukan Polisi Istimewa.[46] Pasukan Polisi Istimewa Karesidenan Surabaya inilah yang kemudian menjadi cikalbakal Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia.
Bersama BKR Kota Surabaya di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, Pasukan Polisi Istimewa Karesidenan Surabaya tercatat sebagai pihak yang sangat berjasa dalam mengamankan kota Surabaya. M.Yasin juga ikut memimpin pasukan yang mengambil senjata secara setengah paksa dari gudang senjata Jepang di Don Bosco, dan di beberapa tempat lain.
Selain Korps Polisi Istimewa pimpinan Yasin, salah satu pasukan yang juga cukup unik dan telah mempunyai pengalaman tempur melawan tentara Amerika Serikat, adalah Pasukan Sriwijaya. Pasukan ini beranggotakan mantan Gyugun (tentara sukarela) dari Sumatera, sebagian besar berasal dari Tapanuli, Deli dan Aceh, yang dibawa oleh Jepang ke Morotai, Halmahera Utara, karena Jepang kekurangan tentara. Awalnya jumlah mereka yang dibawa dari Sumatera ke Morotai sekitar 2000 orang. Pasukan itu mempunyai pengalaman tempur melawan tentara Sekutu; mereka telah mengalami pemboman serta gempuran pesawat terbang dan kapal perang Amerika, saat mempertahankan Morotai.[47]
Sesungguhnya, Jepang membentuk Gyugun (di Jawa dinamakan Peta) di Malaya, Indochina, Filipina dan Sumatera seperti juga pembentukan Heiho di Jawa, hanya berawal dari kehendak untuk membantu militer Jepang mempertahankan wilayah pesisir dan menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan. Gyugun di Sumatera mulai dibentuk September 1943. Pemuda-pemuda yang direkrut adalah anak-anak dari keluarga terpelajar, seperti guru-guru, pejabat dan pemuka agama. Jadi Gyugun ini terdiri dari kelompok yang berpendidikan.
Saat Jepang menyerah dan Peta, Heiho serta Gyugun –termasuk yang di Morotai- dibubarkan, mereka dilepaskan begitu saja, oleh karena tidak ada pengaturan mengenai Gyugun. Mereka kemudian berupaya ke luar Morotai dengan berbagai cara. Beberapa ratus di antaranya terdampar di Sulawesi Selatan, sebagian menetap di sana, namun sebagian besar berupaya pulang ke kampung halaman di Sumatera, dengan meneruskan petualangan dan berlayar. Sejumlah perahu dengan sekitar 400-500 orang terdampar di Madura. Dari sana mereka menyeberang ke Surabaya, tanpa mengetahui lokasi yang ditempuh, bahasa Jawa dan bahkan tak memiliki uang.
Secara kebetulan, Kolonel dr. Wiliater Hutagalung (tahun 1948, setelah Rasionalisasi-Reorganisasi TNI menjadi Letnan Kolonel) berjumpa dengan dua orang pimpinan rombongan petualang tersebut, yang juga berasal dari Tapanuli, seperti Hutagalung. Mereka diberitahu mengenai keadaan yang sudah berubah, yakni Indonesia sudah merdeka dan seluruh rakyat siap untuk mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu mereka dianjurkan untuk membentuk pasukan sendiri dan bergabung dengan tentara Indonesia yang sedang dalam proses pembentukan.
Setelah disepakati, mereka membentuk pasukan sendiri dan kemudian memilih pimpinannya sendiri serta mengatur pangkat sesuai aturan dalam sebuah batalyon. Mereka kemudian menamakan dirinya pasukan Sriwijaya. Memang agak aneh, karena sebagian besar dari mereka berasal dari Tapanuli, Aceh dan Deli, hanya beberapa yang berasal dari Sumatera Barat dan Selatan. Diperlengkapi dengan seragam dan tanda pangkat (seperti tentara Jepang, dengan sedikit perubahan). Pasukan Sriwijaya ikut dalam perebutan senjata dari tentara Jepang di Morokrembangan.
Dari pasukan itu, yang sudah biasa melayani meriam ditempatkan di Kedung Cowek. Sedangkan yang sanggup menggunakan senjata penangkis serangan udara disebarkan menurut lokasi meriam penangkis serangan udara. Ketika itu, rentetan benteng pantai menghiasi Kedung Cowek menghadap Selat Madura. Belanda, yang membangun perbentengan yang kokoh tidak sempat menggunakannya.
Setelah Jepang menyerah benteng-benteng tersebut masih utuh. Sejumlah meriam yang besar dilindungi oleh beton yang tebal dan kokoh, dimaksudkan untuk menghadapi kapal musuh yang mendekati pelabuhan dan pantai Surabaya. Belanda tak sempat menembakkan satu peluru pun pada waktu pasukan matahari terbit itu menyerang dan kemudian menduduki wilayah jajahan Belanda, termasuk Pulau Jawa. Tentara Jepang kemudian menambah persenjataan dan memperkuat perlindungan. Namun, mereka pun tak sempat memanfaatkan benteng-benteng itu, sehingga lokasi pertahanan yang kokoh dan lengkap dengan persenjataannya boleh dikatakan jatuh secara utuh ke tangan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan.
Di sinilah anggota pasukan Sriwijaya yang terlatih dan mempunyai pengalaman tempur ditempatkan. Sebab itu, pada waktu kapal perang Inggris menembaki kota Surabaya, pihak Inggris sangat terkejut melihat perlawanan dari arah benteng-benteng di Kedung Cowek. Dari kualitas tembakan, Inggris menyangka yang melayani meriam-meriam itu adalah anggota tentara Jepang yang tak tunduk pada perintah Sekutu. Sehingga perlawanan itu disangka sebagai tindakan penjahat-penjahat perang (war criminals).
Di kemudian hari, dari sejumlah orang Indonesia yang ada di pasukan Inggris itu, terungkap bahwa Inggris tidak memperhitungkan kalau pihak Indonesia memiliki anggota pasukan berkemampuan melayani meriam-meriam berat di benteng-benteng Kedung Cowek. “Bahwa ada bekas Heiho dan Giyugun yang terlatih dan berpengalaman tempur, tentu sama sekali di luar dugaan Inggris”, ungkap sumber itu.
Akhirnya, sepanjang pertempuran 3 hari di penghujung bulan Oktober 1945 dan dalam pertempuran mempertahankan Surabaya mulai 10 November 1945, diperkirakan lebih dari sepertiga pasukan Sriwijaya tewas. Sebagian besar dari mereka tewas di benteng-benteng Kedung Cowek. Banyak jenazah mereka tidak sempat dikuburkan karena perang berkecamuk cukup panjang. Setelah pertempuran tiga minggu di Surabaya sejak 10 November 1945, jumlah anggota pasukan sangat menyusut, maka pada Desember 1945, sisa pasukan Sriwijaya digabungkan ke pasukan Jarot Subiantoro. Pada bulan Juli 1947, sebagian dari mereka ikut dengan dr. Hutagalung untuk berjuang di Sumatera, namun karena agresi militer Belanda yang pertama tanggal 21 Juli 1947, perjalanan mereka terhenti di Yogyakarta.
R. Kadim Prawirodirjo mencatat, ada lebih dari enampuluh pasukan yang ikut dalam pertempuran 28 sampai 30 Oktober 1945. Kadim mengatakan:
“Boleh dibilang, bahwa semua suku yang ada di Indonesia ikut berjuang melawan Inggris di Surabaya, bahkan juga ada pemuda-pemuda yang berasal dari pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.”

Karyawan-karyawan berbagai profesi, puluhan kelompok pemuda yang berasal dari suku tertentu membentuk pasukan sendiri, seperti misalnya Pasukan Pelajar (TRIP), Pasukan Pemuda Sulawesi (KRIS-Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi), Pasukan Pemuda Kalimantan, Pasukan BKR Tanjung Perak, Pasukan Kimia TKR, Pasukan Genie Tempur (Genie Don Bosco), Pasukan BKR Kereta Api, Pasukan BKR Pekerjaan Umum, Pasukan Sriwijaya, Pasukan Buruh Laut, bahkan ada juga Pasukan Narapidana Kalisosok, Pasukan Sawunggaling, TKR Laut, Barisan Hizbullah, Lasykar Minyak, TKR Mojokerto, Pemuda Ponorogo, TKR Gresik, Pasukan Jarot Subiantoro, Pasukan Magenda Bondowoso, Pasukan Sadeli Bandung. Selain itu ada pula pasukan-pasukan pembantu seperti Corps Palang Merah, Corps Kesehatan, Corps PTT, Corps Pegadaian, dll.
Bukan saja BKR serta pasukan yang menjadi cikal bakal Angkatan Darat, melainkan dibentuk juga pasukan Laut dan Udara. Tercatat a.l. Pasukan TKR-Laut, Pasukan BKR Laut/TKR Laut Tanjung Perak, Pasukan Angkatan Muda Penataran Angakatan Laut, Pasukan BKR/TKR Udara di Morokrembangan.
Di Morokrembangan -lapangan udara pada waktu itu- selain pesawat terbang, juga terdapat gudang persenjataan besar milik Angkatan Udara Jepang. Dalam perebutan senjata di Morokrembangan, seluruh persenjataan termasuk sejumlah pesawat terbang, jatuh ke tangan BKR/TKR. Pesawat yang berhasil direbut antara lain, jenis Hayabusha, Kamikaze, pesawat pembom serta beberapa Dakota. Namun TKR Udara di Surabaya tidak memiliki cukup tenaga penerbang, sehingga sebagian besar pesawat tidak dapat dimanfaatkan. Pesawat-pesawat tersebut kemudian jatuh ke tangan Inggris.
Demikian pula dengan senjata berat lain yang dapat direbut dari Jepang, seperti meriam kaliber besar; namun kekurangan tenaga akhli yang dapat melayaninya. Melalui siaran radio, Bung Tomo menyerukan panggilan kepada sukarelawan dari daerah/kota lain yang dapat menggunakan meriam. Maka berdatanganlah para sukarelawan dari berbagai penjuru Tanah Air; salah satunya adalah Subroto,[48] yang baru satu minggu menjadi taruna Akademi Militer di Yogyakarta. Karena hanya bermodalkan semangat dan kurang memiliki kemahiran melayani meriam kaliber besar, awalnya, tembakan yang dilepas jauh dari sasaran yang ingin dituju, bahkan beberapa kali terjadi, yang kena adalah daerah sendiri.[49]
Seluruh anggota pasukan serta laskar di Surabaya dan sekitarnya yang memiliki senjata, diperkirakan mencapai 30.000 orang. Persenjataan yang dimiliki mulai dari senjata ringan sampai senjata berat seperti meriam, bahkan tank dan kendaraan lapis baja lain.
Pemerintah Pusat melihat perlu adanya tentara reguler dengan garis komando yang jelas dan terkendali. Presiden Sukarno menugaskan mantan mayor KNIL, Urip Sumoharjo,[50] menyusun konsep tentara reguler tersebut. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Sukarno mengumumkan berdirinya TKR (Tentara Keamanan Rakyat).
Di Surabaya, setelah diumumkan pembentukan TKR tanggal 5 Oktober 1945, sebagian besar BKR digabungkan menjadi TKR Karesidenan Surabaya. TKR Karesidenan Surabaya beberapa kali berganti nama, antara lain Pari Anom, Narotama,[51] kemudian menjadi Divisi VII Surabaya, dengan komandan Mayor Jenderal Yonosewoyo. Divisi TKR Surabaya inilah yang menjadi Divisi Jawa Timur, cikalbakal Divisi Brawijaya.
Nama Tentara Keamanan Rakyat kemudian berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan tahun 1946 diganti menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia) dan akhirnya menjadi TNI -Tentara Nasional Indonesia, hingga sekarang. Dalam rangka rasionalisasi dan reorganisasi (Ra-Re) di tubuh TNI, tanggal 5 Mei 1947 diputuskan, bahwa semua laskar harus dilebur ke dalam TNI.[52] Kepangkatan juga disesuaikan dengan wewenang yang dimiliki oleh seseorang. Boleh dikatakan, semua perwira dan bintara mengalami pernurunan pangkat, karena sebelum itu, semua orang yang memiliki anak buah, menentukan pangkatnya sendiri; bahkan tidak tanggung-tanggung, banyak yang mengangkat dirinya langsung menjadi Mayor Jenderal atau Laksamana.
Rivalitas antara mantan perwira KNIL dan mantan perwira Peta, telah terlihat sejak awal pembentukan TKR, terutama dalam pemilihan komandan dan pimpinan. Walaupun jumlah keseluruhan mantan perwira KNIL jauh di bawah mantan perwira Peta, namun dalam jabatan pimpinan, mantan perwira KNIL cukup menonjol. Tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta, diadakan rapat pimpinan tertinggi militer, yang dihadiri oleh hampir seluruh komandan Divisi, kecuali pimpinan militer dari Jawa Timur, yang sedang bertempur melawan tentara Inggris. Secara demokratis diadakan pemilihan Panglima Besar Angkatan Perang. Kolonel Sudirman, Komandan Divisi V (Kedu-Banyumas) menang suara tipis atas Urip Sumoharjo, dengan demikian Sudirman menjadi Panglima Besar Angkatan Perang. Sudirman, waktu itu berumur 30 tahun, adalah mantan Daidancho (komandan batalyon) Peta di Kroya.

Perebutan Senjata dari Jepang

Semula, persenjataan yang ada di tangan pemuda Indonesia hanya yang dimiliki oleh sejumlah polisi Indonesia serta mantan anggota Peta dan Heiho, yang tidak menyerahkan kembali senjata mereka, setelah Peta dan Heiho dibubarkan. Kemudian, setelah pembentukan BKR dan berbagai laskar, dilihat bahwa mereka tentu memerlukan senjata; maka dimulailah perebutan senjata dari tentara Jepang. Setelah kapitulasi Jepang tanpa syarat tanggal 15 Agustus 1945, tentara Jepang telah kehilangan semangat , bukan saja untuk bertempur, bahkan untuk meneruskan tugas apa pun. Selain itu, mereka takut akan pembalasan dendam rakyat Indonesia yang telah mereka tindas secara kejam selama tiga setengah tahun. Oleh sebab itu, banyak yang sukarela menyerahkan senjata mereka kepada pemuda Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang kemudian bergabung dengan rakyat Indonesia dalam pertempuran, baik melawan tentara Inggris, maupun melawan tentara Belanda.
Perebutan senjata dari tentara Jepang di berbagai kota di Indonesia dimulai sekitar akhir bulan September 1945. Reaksi dari pimpinan Jepang berbeda-beda. Apabila Laksamana Yaichiro Shibata di Surabaya tidak dengan tegas menghalangi kepemilikan senjata oleh rakyat Indonesia, Panglima Tentara Jepang di Jawa Barat, Mayor Jenderal Mabuchi, bertindak sebaliknya. Dengan tipu muslihat, pada 9 Oktober 1945, dia menangkap pimpinan pemuda dan mempermalukan mereka dengan membawa mereka keliling kota dalam tank-tank Jepang. Tanggal 10 Oktober, Mabuchi memerintahkan untuk melakukan razia dan menyita kembali semua senjata yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Ketika beberapa hari kemudian Brigadier MacDonald memimpin Brigade 37 (Brigade Gurkha) masuk ke Bandung, keadaan di dalam kota telah tenang kembali, berkat tindakan Mabuchi.[53]
Di beberapa kota di Jawa Tengah, sikap pimpinan Jepang juga beragam. Di Magelang, walaupun wakil RAPWI Inggris, Letkol Tull melancarkan protes, tanggal 5 Oktober 1945 Jenderal Junji Nakamura mulai menyerahkan sejumlah besar senjata kepada rakyat Indonesia, dan bahkan tanggal 6 Oktober 1945, tentara Jepang menyerahkan wewenang atas kota tersebut kepada pimpinan Indonesia, kemudian mereka pindah ke Ambarawa.[54] Sedangkan situasi di Semarang berbeda dengan penyerahan wewenang di Magelang. Sikap tidak percaya pemuda Indonesia kepada Jepang, dipicu oleh berita mengenai tindakan Mayor Jenderal Mabuchi di Bandung. Ketika Jenderal Nakamura ke luar dari Magelang, dia juga menyediakan pengawal bersenjata untuk membantu Letkol Tull memindahkan tahanan dari kamp-kamp interniran besar dekat Magelang dan Ambarawa untuk dibawa ke Semarang. Berita-berita mengenai teror yang dilakukan oleh bekas interniran Belanda dan Indo terhadap pihak Indonesia di berbagai kota, terutama Jakarta dan insiden bendera di Surabaya tanggal 19 September 1945, memperbesar kecurigaan pemuda Indonesia, bahwa ada konspirasi antara Jepang dan Inggris untuk membantu Belanda kembali berkuasa di Indonesia.
Sementara itu, di Banyumas pada tanggal 8 Oktober 1945, Sudirman, yang berhasil menyusun kembali daidannya secara efektif, memimpin perundingan dengan tentara Jepang, dan meminta agar Jepang menyerahkan senjata kepada pihak Republik. Gedung tempat perundingan dikepung oleh pemuda dan rakyat kota. Ketika lima orang perwira Jepang ke luar gedung meninggalkan perundingan, mereka ditangkap para pemuda, karena kedapatan membawa granat. Mereka langsung dibunuh oleh para pemuda. Pimpinan tentara Jepang di Banyumas kemudian menyerahkan seluruh senjata mereka kepada pihak Republik.[55]
Di Surakarta, terjadi perbedaan dalam penyerahan kekuasaan sipil dan militer.[56] Tanggal 1 Oktober 1945, Ketua KNI-Daerah Surakarta, Mr. B.P.H. Sumodiningrat memimpin delegasi Indonesia untuk bertemu dengan Shuchokan (Kepala Pemerintahan Sipil) Jepang, Watanabe. Dalam perundingan yang berjalan lancar, Watanabe dengan sukarela menyerahkan pemerintahan sipil di Surakaata kepada Republik Indonesia. Untuk serah terima bidang militer, ditugaskan pemuda Suyatno Yosodipuro memimpin delegasi pemuda untuk bertemu dengan Letnan Kolonel T. Masse, komandan garnisun kota. Perundingan berlangsung dua hari, yaitu tanggal 4 dan 5 Oktober 1945. Suyatno Yosodipuro berhasil meyakinkan komandan tentara Jepang, agar secara sukarela menyerahkan tanggungjawab militer kepada Republik Indonesia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Watanabe, sehingga dengan demikian dapat dihindari pertumpahan darah di kedua belah pihak. Akhirnya, tanggal 5 Oktober, Letnan Kolonel Masse menyerahkan wewenang militer beserta seluruh senjata yang dikuasainya kepada pihak Republik.
Namun pihak Kempetai (Polisi Militer Jepang) yang tidak di bawah wewenang Letnan Kolonel Masse, tidak mau tunduk dengan keputusan tersebut, dan menolak menyerahkan senjata mereka kepada pihak Indonesia. Tanggal 13 Oktober 1945 pukul 21.00 dimulai serangan atas markas Kempetai. Pertempuran berlangsung sepanjang malam sampai pukul 06.00, dan berakhir dengan menyerahnya Kempetai Surakarta. Di pihak Indonesia korban tewas adalah Arifin. Sebagai penghormatan, kepada Arifin, jembatan di depan kantor CPM Surakarta di Jalan Widuran, diberi nama Jembatan Arifin. Di pihak Kempetai, dua orang tewas.
Di Semarang, tanggal 14 Oktober 1945, para pemuda mulai menangkap staf Letkol Tull, terutama kalangan Indo dan orang Jepang. Sekitar 250 – 400 orang sipil Jepang yang bekerja di pabrik baja Cepiring, ditahan dan dibawa ke penjara Bulu di Semarang. Diberitakan, bahwa pada 15 Oktober 1945, terjadi pembantaian terhadap orang-orang Jepang tersebut di dalam penjara Bulu. Diperkirakan sekurangnya 130 orang dibunuh secara kejam dan sekitar 60 orang dinyatakan hilang. Begitu juga di dalam kota atau di mana terdapat orang Jepang, rakyat melakukan tindakan balas dendam yang di luar batas kemanusiaan; penyembelihan terhadap Jepang terjadi di mana-mana. Diperkirakan sekitar 250 orang Jepang di Semarang dan sekitarnya, mati dengan cara demikian. Pada 14 Oktober malam itu juga, tentara Jepang mulai menyerang balik. Dengan kekuatan sekitar 1.100 orang, mereka memasuki kota Semarang, dan melakukan sweeping terhadap orang Indonesia. Bukan saja yang bersenjata, melainkan juga orang Indonesia yang mereka curigai memiliki senjata, langsung dibunuh di tempat. Bertruk-truk orang Indonesia dibawa ke luar kota, dan tidak pernah kembali lagi. Bahkan Mr.K.R.M.T. Wongsonegoro, yang menggantikan R. Panji Suroso sebagai Gubernur Jawa Tengah, juga ditangkap dan dibawa ke penjara Bulu.
Sebenarnya Jepang juga akan membunuh Mr. Wongsonegoro, namun karena mengetahui bahwa masih sekitar 300 orang Jepang di Ambarawa dan sekitar 75 orang di Semarang Timur ditahan oleh pihak Indonesia, mereka mengurungkan niat itu, karena kuatir pembalasan dendam pemuda Indonesia apabila mereka membunuh Gubernur Wongsonegoro. Setelah itu dilakukan perundingan untuk menukar tahanan. Seluruh tahanan di Ambarawa dibebaskan, namun 75 orang di Semarang Timur telah dibunuh oleh pemuda-pemuda yang berdatangan dari luar kota. Dalam pertempuran selama enam hari itu, diperkirakan 2000 orang Indonesia telah tewas, sedangkan di pihak Jepang sekitar 500 orang yang tewas. Jumlah ini masih ditambah 86 orang personalia Angkatan Laut anak buah Laksamana Maeda, yang dalam perjalanan dengan kereta api dari Semarang menuju Jakarta. Mereka dihentikan di Pegaden, dekat Cikampek; diseret ke luar dan disiksa sampai mati.[57]
Di Surabaya, penguasaan rakyat atas senjata juga bervariasi. Selain perebutan, ada juga yang sukarela diserahkan oleh komandan tentara Jepang, dan ada juga ditemukan sejumlah besar senjata, amunisi, pakaian, obat-obatan, gula, beras, dll. yang rupanya ditimbun oleh tentara Jepang;[58] mungkin dimaksudkan sebagai persediaan rahasia.
Perebutan senjata dari tentara Jepang di Surabaya bahkan dimulai sejak awal September 1945. Sikap Jepang yang sangat mengalah kepada Belanda dan bahkan memberikan berbagai fasilitas serta pengawalan bagi pimpinan Belanda yang baru dilepaskan dari interniran, telah membuat kemarahan rakyat terhadap tentara Jepang makin berkobar. Kalangan pejuang Republik di Surabaya semakin kuat berprasangka, bahwa pihak Jepang telah bekerjasama dengan Sekutu untuk memberikan peluang kepada Belanda kembali menjajah Indonesia.[59]
Di Don Bosco, Sawahan, terdapat salah satu arsenal tentara Jepang terbesar di Asia Tenggara. Pertempuran yang menimbulkan korban di kedua belah pihak, berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada pasukan Indonesia yang menyerbu. Senjata yang jatuh ke tangan Republik tidak terkira jumlahnya. Menurut Yasin, dari Surabaya dikirim 4 gerbong senjata (sekitar 1000 pucuk senapan) ke Jakarta, dan dua gerbong dikirim ke Yogyakarta.[60]
Puncak penyerbuan dan perebutan senjata di Surabaya dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Oktober terhadap markas Kempeitai (Polisi Militer) markas Kaigun (Angkatan Laut) Jepang. Kempeitai dianggap sebagai simbol kekejaman tentara Jepang selama masa pendudukan. Mereka sangat ditakuti rakyat karena kekejamannya, sehingga pembalasan dendam terutama terhadap anggota Kempeitai juga tidak kalah kejamnya. Dari jumlah yang tewas di kedua belah pihak, dapat dilihat sengitnya pertempuran tersebut. Tentara Jepang yang tewas 16 orang; luka-luka 26 orang, serta beberapa tentara Jepang dilaporkan sebagai hilang. Di pihak Indonesia jatuh korban lebih banyak, yaitu 26 orang gugur, 50 orang luka-luka.
Radio San Francisco memberitakan, bahwa di suatu kamp dekat Sidoarjo. 15 perwira Jepang dieksekusi di dekat gedung Kempeitai.[61] Kemarahan rakyat Indonesia terhadap Jepang, selain melampiaskan dendam atas kekejaman Jepang selama tigasetengah tahun masa pendudukan, juga karena banyak yang menganggap, bahwa Jepang sangat membantu Belanda dan memberikan berbagai fasilitas kepada Belanda. Bahkan anggota pasukan Kempeitai menjaga Hotel Yamato (Oranye), yang dijadikan markas orang Belanda di Surabaya. Tanggal 1 Oktober, tentara Jepang yang menjaga Hotel Yamato dilucuti oleh para pemuda Indonesia.
Perebutan senjata di beberapa markas, tangsi dan gudang senjata Jepang di Surabaya, dipaparkan oleh Imam Sutrisno Trisnaningprojo sebagai berikut:[62]
Penyerbuan Kitahama Butai/Kintami Butai
- Lokasi: bekas kantor dagang Belanda Lindeteves Stokvis di pojok Pasar Besar.
- Waktu: 12 September 1945 pagi hari
- Penyerbu: massa rakyat dan pemuda dari badan-badan kelasyakaran diperkuat pasukan BKR dan Polisi
- Persenjataan: bambu runcing, golok, pedang dan sebagainya.
- Pemimpin dan koordinator : Mantan Shodanco Peta Moh. Isa Edris dan Usman Aji dibantu Suprapto dan Rakimin dari depot perbengkelan.
- Setelah diplomasi dan berdialog, akhirnya Jepang menyerah dan Depot Kitahama Butai dikuasai oleh BKR pimpinan Moh. Isa Edris.
- Hasil : sejumlah pucuk senjata karaben
senjata-senjata otomatis/mitraliyur
8 buah penangkis udara Watermantel dan Pompom, pestol
23 buah tank dan 9 buah panser wagon di antaranya merek
Vickers Marmout, Bedford dan Iuuzu.
Markas dan Gudang Peralatan Elektronik Kaliasin
- Waktu : 14 September 1945.
- Pimpinan : Polisi Istimewa Sucipto Danukusumo
- Hasil : beberapa senjata dan peralatan militer.

Asrama Tentara Jepang di Sambongan dan lain-lain
- Waktu: hampir bersamaan dengan penyerbuan di Kitahama Butai
- Hampir tidak terjadi pertempuran karena Jepang langsung menyerahkan senjata-senjatanya.
- Juga terjadi di pabrik-pabrik bekas Braat, Borsumy, Devulkaan dll.
- Pimpinan, koordinator: BKR mantan Peta dan Heiho

Gudang senjata Jepang Kaisintro Butai/Don Bosco
- Waktu: lewat pertengahan September 1945
- Pasukan penyerbu: massa rakyat dan pemuda dari kampung sekitar
- Pelaku penting: dua orang Guru STM Sawahan bernama: Subyanto Notowardoyo dan Mamahit serta wartawan Sutomo
- Wakil-wakil Pemerintah RI : Moh. Mangundiprojo dari BKR, M. Yasin dari Polisi Istimewa, Bung Tomo dan dua guru STM.
- Hasil: segala macam jenis senjata ringan maupun berat, berpeti-peti peluru dan amunisi, granat-granat tangan dan tekidanto dll. Yang tak bisa dihitung banyak dan jumlahnya.
Kohara Butai Gunungsari
- Lokasi : kawasan gunungsari Wonokromo
- Waktu : tak lama sesudah Don Bosco
- Penyerbu kebanyakan mantan Peta dari Daidan Gunungsari di antaranya: ex Chudancho Suryo, Shodanco Samekto Kardi dan Cholil Tohir, ex Bundanco Sumono
- Hasil : 620 karaben macam-macam jenis
50 pucuk senapan mesin ringan dan berat
50 pucuk mortir
Sejumlah tekidanto, pistol Vickers Jepang dan Jerman asal
rampasan dari Belanda.
Berpeti-peti peluru
- Ikut pula dalam penyerbuan ini pemuda Himawan Sutanto dengan pasukannya.

Penyerbuan bekas Dai Ici Daidan Peta Gunungsari
- Waktu : setelah Kohara Butai
- Penyerbu selain rakyat kebanyakan bekas tentara Peta dari Daidan tersebut, di antaranya mantan Shodanco, Bundanco, dan Guyukei seperti Shondanco Samekto Kardi, Isa Edris, Imam Sutrisno TR., Pamu Raharjo (Kediri), Susilo dan Cholil Tohir, Bundanco Tasrip, M. Sidik dll.
- Senjata penyerbu : bambu runcing, golok, pedang dan senjata api, senapan mesin
- Hasil : 615 pucuk karaben
20 pucuk pestol Vickers dan Colt
55 buah mortir
60 tekidanto
35 pucuk SMR dan SMB
berpeti-peti granat dan peluru berbagai kaliber, pedang-
pedang, Samurai dan klewang.
- 100 pucuk senjata diberikan kepada Pamu Raharjo untuk BKR Kediri
- Sisanya diangkut ke Markas BKR Surabaya
Penyerahan Markas Tobu Jawa Rikugun Buitai
- Lokasi: bekas kantor dagang HVA di Jalan Sikatan
- Pimpinan Jepang : Mayor Jenderal Shigeo Iwabe (Tobu Jawa Boei ta co)
- Waktu: antara 21-24 September 1945
- Pimpinan dan koordinasi : drg. Mustopo, Abdul Wahab, Sungkono
- Hasil: gedung diambil dan dijadikan Markas Besar BKR Jawa Timur
- Persenjataan satu gudang.

Markas Kempeitai (Polisi Militer) di Pasar Besar
- Lokasi: di Jalan Pasar Besar di depan kantor Gubernur Jawa Timur
- Pimpinan Kempeitai, Kol. Katahana dan Ka Staf Mayor Takahara
- Waktu: 1 Oktober 1945
- Persenjataan penyerbu: di antaranya panzerwagen, pimpinan Isa Edris dan Usman Aji
- Pimpinan pihak RI: Sungkono, Katamhadi, Residen Sudirman dan M. Yasin dari Polisi Istimewa
- Korban fihak Jepang: 16 orang tewas, 26 orang luka-luka dan sejumlah orang hilang
- Korban fihak RI: 26 orang gugur, dan 50 orang lebih luka-luka, termasuk Abdul Wahab
- Hasil: Jepang menyerah dengan bendera putih.

Penyerbuan Markas Kaigun (Angkatan Laut Jepang) di Embong Wungu
- Waktu : 2 Oktober 1945
- Lokasi : Jalan Embong Wungu
- Hasil : Tidak ada perlawanan karena senjata sudah diserahkan
kepada Pemerintah RI, Residen Surabaya

Perlucutan Senjata di Markas dan Tangsi Kaigun Gubeng
- Waktu: bersamaan dengan penyerbuan Markas Armada Jepang di Embong Wungu
- Persenjataan penyerbu : senjata ringan dan berat otomatis
- Pimpinan BKR: Sungkono, diikuti Ruslan Wongsokusumo
- Pihak Jepang: Laksamana Madya Shibata menyerah berikut persenjataan yang ada di markas dan di gudang-gudang.

Keterangan Mayor Jenderal Shigeo Iwabe sebagai laporan kepada Pemerintah RI yang dimuat dalam Surat Kabar Suara Rakyat tidak lama sesudah penyerbuan Markas Kempeitai dan Markas Kaigun Gubeng menyebutkan:[63]
“Persenjataan serta alat perlengkapan perang milik tentara Jepang jatuh ke tangan BKR, Polisi dan rakyat Surabaya meliputi :
a). 18.750 pucuk senapan (karaben dan sejenisnya)
b). 700 pistol Vickers Jepang dan Colt revolver
c). 2.500 senapan mesin ringan dan berat
d). 200 pelempar granat dan berpeti-peti granat
e). 17 pucuk meriam infanteri Howitzer
f). 145 pucuk meriam anti pesawat udara
g). 20-25 pucuk meriam anti tank
h). 650 mortir termasuk amunisinya
i). 18 unit tank besar termasuk brencarrier
j). 62 unit panserwagen
k) 1.900 unit kendaraan bermotor terdiri atas truk-truk pengangkut,
kendaraan patroli, pick-up sedang dan kecil dan sedan
l). ditambah lagi persenjataan dan peralatan perang dari bekas tentara
Hindia Belanda, Inggris dan Australia yang dirampas tentara Jepang
dan tersimpan di gudang-gudang.
…………………………”

Korban di pihak Jepang dalam perebutan senjata tercatat: 240 tewas terbunuh, 18 orang hilang dan 36 orang luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Korban di pihak Indonesia juga sangat besar. Kurang diketahui dengan pasti jumlah korban tewas dan luka-luka. Ada sumber yang menyebutkan, bahwa dalam perebutan senjata dari Jepang di Surabaya, sekitar 500 – 600 pemuda Indonesia tewas.
Jadi persenjataan yang diperoleh dari Jepang, ada yang dirampas, diambil setengah paksa, dan ada juga yang secara sukarela diserahkan oleh komandan-komandan pasukan Jepang yang bersimpati kepada Indonesia; bahkan banyak serdadu Jepang yang kemudian ikut bertempur di pihak Indonesia.
Dari persenjataan yang telah direbut rakyat Surabaya dari tangan Jepang –dari mulai pistol, senapan, mortir, meriam sampai tank dan bahkan pesawat tempur- dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat mengirim 4 gerbong senjata ke Jakarta dan dua gerbong ke Yogyakarta sebagai bantuan dari Surabaya, dapat dilihat, bahwa pertempuran dengan menggunakan bambu runcing, hanya sebagai suatu legenda –romantika dalam perjuangan. Memang ada rakyat yang ikut bertempur hanya dengan menggunakan bambu runcing atau clurit, namun pertempuran sesungguhnya dilakukan dengan menggunakan persenjataan lengkap yang dapat direbut dari tangan tentara Jepang.

Upaya Belanda Kembali Menjajah Indonesia

Ketika tentara Jepang menyerbu ke Asia tenggara, dan mulai mendarat di Jawa tanggal 1 Maret 1945, banyak orang-orang Belanda yang segera melarikan diri ke Australia. Sejumlah pimpinan pemerintahan sipil dan militer yang lari ke Australia tersebut antara lain, Dr. Hubertus Johannes van Mook, mantan Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda bagian Timur, Dr. Charles Olke van der Plas, mantan Gubernur Jawa Timur, dan Letnan Kolonel Simon Hendrik Spoor, yang memimpin NEFIS (Netherlands Eastern Forces Intelligence Service). Karier Spoor sangat pesat; dia kemudian menggantikan Jenderal van Oyen menjadi Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia.
Setelah melihat bahwa Jepang sudah semakin terdesak, dan kekalahannya hanya menunggu waktu saja, sejak bulan Maret 1945, orang-orang Belanda pelarian tersebut melalui siaran radio di Australia mulai sesumbar dan mengeluarkan berbagai ancaman terhadap pemimpin Indonesia yang telah bekerjasama dengan Jepang. Ancaman van Mook antara lain:[64]
“… hanya buat para pengkhianat, yang menaruh kepentingan sendiri di atas kesejahteraan bangsa, maka kekalahan (Jepang) ini bermakna keruntuhan kegemilangannya yang singkat dan palsu…”

Kolonel Raden Abdul Kadir Wijoyoatmojo perwira KNIL yang sangat setia kepada Belanda, ikut Belanda melarikan diri ke Australia ketika tentara Jepang mendarat di Jawa bulan Maret 1942. Wijoyoatmojo menjadi penasihat van Mook, dan tidak mau kalah seperti tuannya. Dia ikut-ikutan mengancam melalui radio dengan mengatakan antara lain:[65]
“… Apabila kami sudah kembali di Jawa, kami tidak akan pernah lupa kepada mereka yang berteriak ‘Amerika kita seterika, Inggris kita linggis!’”

Setelah Jepang menyatakan menyerah tanggal 15 Agustus 1945, di seluruh wilayah yang mereka duduki, tentara Jepang mulai membebaskan para tahanan serta interniran Sekutu. Di antara para tahanan dan interniran yang dibebaskan, selain orang Belanda terdapat juga sejumlah tentara Inggris dan Australia. Salah seorang mantan perwira Inggris yang dibebaskan adalah Letnan Kolonel Laurens van der Post. Setelah tiba di Jakarta, di tempat dia beristirahat van der Post pertama kali dapat mendengar siaran radio Perth, Australia. Dia mendengar ucapan penyiar yang menyampaikan, bahwa ada pesan untuk bangsa Indonesia dari pemerintah Belanda di pengasingan. Ternyata itu adalah suara Dr. Charles Olke van der Plas, mantan Gubernur Jawa Timur semasa Pemerintah Hindia Belanda, yang mengatakan:[66]
“… soon the Dutch and their allies would be back in Batavia to deal with all the ‘war criminals’ who had collaborated with the Japanese, to hang ‘traitors’ like the nationalists Sukarno and Hatta, and to restore Java and its chain of islands to the peace, prosperity and happiness that they had enjoyed under the Dutch before the war.”
(Belanda bersama Sekutunya akan segera kembali ke Jakarta dan akan membuat perhitungan dengan ‘para penjahat perang’ yang telah berkolaborasi dengan Jepang, akan menggantung para nasionalis ‘pengkhianat’ seperti Sukarno dan Hatta, dan akan memulihkan kembali Jawa serta rangkaian kepulauan lain, menuju perdamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan yang telah mereka nikmati di bawah Belanda sebelum perang).

Alangkah “mulianya” keinginan Dr. van der Plas, yang akan memberi perdamaian, kesejahteraan serta kebahagiaan kepada rakyat Indonesia, seperti yang telah “dinikmati” sebelum perang. Van der Post sendiri merasa, bahwa Dr. van der Plas berbicara mengenai planet yang sangat berbeda. Selanjutnya van der Post menulis:[67]
“The longer I listened to all the patter that follows, the more my feeling of dismay grew. It was as if the lessons of the war which had just ended had failed to strike home into the spirit of man, even after so much killing and destruction”

Pada tanggal 15 Agustus 1945 di Australia, Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook, bersama orang-orang Belanda yang ada di Australia mengadakan rapat dan bersiap-siap untuk segera berangkat ke Indonesia. Sementara itu, juga pada hari itu, tanggal 15 Agustus 1945, dilakukan penyerahan wewenang atas wilayah bekas Hindia Belanda dari Letnan Jenderal Douglas MacArthur, panglima South West Pacific Area Command (Komando Wilayah Pasifik Baratdaya) kepada Vice Admiral Lord Louis Mountbatten, Panglima Tertinggi South East Asia Command (Komando Asia Tenggara) sesuai dengan hasil kesepakatan antara Amerika Serikat dan Inggris di Potsdam bulan Juli 1945.
Berita mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, tentu sangat mengejutkan pemerintah Belanda. Setelah penyerahan wewenang atas Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta daerah-daerah lain yang termasuk wilayah bekas Hindia Belanda dari Letnan Jenderal MacArthur kepada Admiral Lord Louis Mountbatten, Pemerintah Belanda melakukan serangkaian pertemuan dan lobi dengan Pemerintah Inggris. Dan hanya 7 hari setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada 24 Agustus 1945, di Chequers dekat London, Belanda dan Inggris menandatangani Civil Affairs Agreement (CAA) yang isinya adalah:[68]
“Nota tanggal 24 Agustus 1945

Musyawarah yang berlangsung antara perwakilan Belanda dan Inggris mengenai asas-asas yang perlu diperhatikan bila saja timbul persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan dan peradilan sipil, yang berlangsung di wilayah Hindia Belanda yang telah dibebaskan dan ada di bawah perintah Panglima Tertinggi Sekutu, Komando Asia Tenggara, telah mencapai persetujuan mengenai persyaratan sebagaimana dalam memorandum ini.
Asas-asas yang terdapat dalam memorandum ini dimaksudkan untuk mencari pemecahan mengenai hal-hal yang timbul dengan mendadak dan sedapat mungkin bertujuan untuk mempermudah tugas yang dibebankan kepada pimpinan tertinggi sekutu dan pemerintah Belanda, serta memudahkan tercapainya tujuan bersama. Perlu dimaklumi bahwa peraturan ini semata-mata hanya bersifat sementara tanpa mengganggu kedaulatan Belanda dalam bentuk apapun juga.”

dto. Ernest Bevin

Azas-azas yang perlu diperhatikan dalam mengatur pemerintahan dan peradilan sipil di wilayah Hindia Belanda dalam Komando Asia Tenggara.
1. Di daerah-daerah di mana terdapat operasi-operasi militer, perl dilakukan peninjauan dalam stadium (tingkat) pertama atau militer. Selama itu maka Panglima Tertinggi Sekutu, sesuai dengan situasi, berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu. Selama berlaku keadaan stadium pertama itu, maka pemerintah Belanda, dalam usahanya untuk membantu Panglima Tentara Sekutu dalam melaksanakan tugasnya, akan memperbantukan pada tentara Sekutu itu perwira-perrwira NICA (Netherlands Indies Civil Administration) secukupnya untuk menjalankan pemerintahan di wilayah Hindia Belanda yang telah dibebaskan, di bawah pengawasan umum fihak komandan militer Sekutu setempat. Dinas-dinas dari NICA akan dipergunakan sebanyak mungkin dalam setiap kesempatan yang berhubungan dengan pemerintahan sipil, termasuk pelaksanaan rencana-rencana sehubungan dengan eksploitasi sumber-sumber bantuan dari wilayah Hindia Belanda yang telah dibebaskan, bila sekiranya kebutuhan militer menghendakinya selama dalam keadaan stadium pertama itu. Kiranya perlu diketahui, bahwa perwira-perwira NICA itu mempunyai cukup kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Penggunaan atau penguasaan tenaga kerja, tempat tinggal dan bahan-bahan persediaan, pemakaian tanah, gedung-gedung, alat-alat pengangkutan dan dinas-dinas lainnya yang oleh Panglima Tertinggi Sekutu dianggap perlu untuk kebutuhan militer dari komandonya, sedapat mungkin akan diusahakan dengan perantaraan pembesar-pembesar Hindia Belanda, sesuai dengan hukum Hindia Belanda.
2. Telah tercapai kata sepakat, bahwa Pemerintah Hindia Belanda secepat dan sepraktis mungkin akan diberi kembali tanggung jawab saepenuhnya atas pemerintahan sipil di wilayah Hindia Belanda. Bila menurut pertimbangan, situasi militer mengizinkan, maka Panglima Tertinggi Sekutu akan segera memberitahukan Letnan Gubernur Jenderal untuk kembali bertanggung jawab atas pemerintahan sipil.
3. Pemerintahan Hindia Belanda, dinas-dinas administrasi serta peradilan Belanda dan Hindia Belanda akan dilaksanakan oleh pembesar-pembesar Hindia Belanda, sesuai dengan hukum yang berlaku di Hindia Belanda.

Butir yang terpenting untuk Belanda adalah, penyerahan wilayah Indonesia yang telah “dibersihkan” oleh tentara Inggris kepada Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Chequers, tempat peristirahatan Perdana Menteri Inggris, menjadi tempat pertemuan penting untuk perundingan-perundingan dengan pemerintah Belanda. Di sinilah berulang kali diadakan pertemuan antara Pemerintah Inggris dengan delegasi Belanda, yang sering dipimpin sendiri oleh Perdana Menteri Belanda.
Semula, Belanda mengadakan perjanjian CAA dengan Amerika Serikat, ditandatangani tanggal 10 Desember 1944 di pulau Tacloban, Filipina. Jenderal MacArthur, mewakili Amerika dan Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook, mewakili Belanda.[69] Setelah wewenang atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda tanggal 15 Agustus 1945, diserahkan kepada SEAC (South East Asia Command) di bawah Vice Admiral Lord Luis Mountbatten, maka Belanda membuat perjanjian dengan Inggris.
Selain itu, ternyata konferensi Yalta bukan hanya membagi Eropa menjadi dua blok: Barat dan Timur, melainkan juga menghasilkan suatu keputusan yang sangat fatal bagi negara-negara bekas jajahan negara Eropa. Dalam suatu pembicaraan rahasia antara Roosevelt dan Churchill, disepakati untuk mengembalikan situasi di Asia kepada status quo, seperti sebelum invasi Jepang, Desember 1941. Kesepakatan rahasia keduanya ini dipertegas dan diformalkan dalam Deklarasi Potsdam, tanggal 26 Juli 1945.
Di sini terlihat, bahwa Roosevelt dan Churchill merumuskan Atlantic Charter tanggal 14 Agustus 1941, hanya sebagai suatu lip service, sekadar propaganda untuk menunjukkan, bahwa mereka seolah-olah sangat peduli akan nasib negara-negara jajahan, namun belang ini segera terlihat, yaitu ketika Jerman telah diambang kekalahan, yang berarti juga setelah itu Jepang pasti akan dapt dihancurkan, maka mereka melupakan janji-janji muluk sebelumnya, dan mengembalikan jajahan-jajahan kepada penguasa sebelumnya. Kepalsuan janji mereka juga terlihat, bahwa setalah Perang Dunia II –juga Perang Pasifik- selesai, negara-negara jajahan masih harus berjuang bertahun-tahun untuk mencapai kemerdekaan.
Dari Australia, Kolonel Raden Abdul Kadir Wijoyoatmojo tiba di Jakarta dengan pesawat terbang. Bersama Mayor Santoso, perwira KNIL lain yang nyawanya diselamatkan oleh van der Post, mereka membantu van der Post dalam tugas sehari-harinya.[70] Kolonel KNIL itu segera mengadakan sejumlah pertemuan yang sangat rahasia dengan teman-temannya dan perwira-perwira bawahannya.[71]
Tanggal 1 September 1945, Dr. H.J. van Mook bersama Dr. Charles van der Plas menemui Lord Mountbatten di Markas Besar Komando Tentara Sekutu di Kandy, Ceylon (Sri Lanka)[72], untuk menindak-lanjuti hasil perundingan antara Belanda dan Inggris, Civil Affairs Agreement, serta hasil keputusan konferensi Yalta dan Deklarasi Potsdam. Nampaknya, setelah pertemuan tersebut, Mountbatten mengeluarkan perintah tertanggal 2 September 1945, kepada komandan Divisi 5, dengan kalimat yang kemudian berakibat fatal bagi rakyat Indonesia, terutama di Surabaya. Perintah tersebut berbunyi:[73]

Headquarters, S.E.Asia Command
2 Sept. 1945.

From : Supreme Commander S.E.Asia
To : G.O.C.Imperial Forces.

Re. Directive ASD4743S.

You are instructed to proceed with all speed to the island of Java in the East Indies to accept the surrender of Japanese Imperial Forces on that island, and to release Allied prisoners of war and civilian internees.
In keeping with the provisions of the Yalta Conference you will re-establish civilians rule and return the colony to the Dutch Administration, when it is in a position to maintain services.
The main landing will be by the British Indian Army 5th Division, who have shown themselves to be most reliable since the battle of El Alamein.
Intelligence reports indicate that the landing should be at Surabaya, a location which affords a deep anchorage and repair facilities.
As you are no doubt aware, the local natives have declared a Republic, but we are bound to maintain the status quo which existed before the Japanese Invasion.
I wish you God speed and a sucessful campaign.

(signed)
Mountbatten
____________________
Vice Admiral.
Supreme Commander S.E.Asia.

Kalimat:
“In keeping with the provisions of the Yalta Conference you will re-establish civilians rule and return the colony to the Dutch Administration, when it is in a position to maintain services.”

dan kalimat berikutnya:
“……the local natives have declared a Republic, but we are bound to maintain the status quo which existed before the Japanese Invasion.”

menyatakan secara jelas dan gamblang maksud Inggris untuk
“…..mengembalikan koloni (Indonesia) kepada Administrasi Belanda…”
dan
“………mempertahankan status quo yang ada sebelum invasi Jepang.”

Di Surabaya, tokoh-tokoh Belanda yang baru dibebaskan dari penjara/ interniran, berusaha mempengaruhi Jepang untuk tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan menuntut agar Jepang memberikan wewenang kepada orang-orang Belanda di Surabaya untuk mengambil alih administrasi atas kota Surabaya.
Pihak Belanda pun mulai memiliki persenjataan yang mereka peroleh dari Jepang. Mereka segera menunjukkan sikap, seolah-olah Indonesia masih jajahan Belanda dan tidak mau mengakui pemerintahan yang telah dibentuk sejak 17 Agustus 1945. Insiden-insiden yang kemudian menjadi pertempuran antara orang Indonesia melawan Belanda yang juga didukung oleh orang-orang Indonesia, terjadi hampir di semua kota di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk di Surabaya. Insiden-insiden yang diikuti dengan tembak-menembak mulai terjadi. Berangsur-angsur makin banyak Belanda yang kembali dari Australia, datang di Surabaya.
Tanggal 27 Agustus 1945, orang-orang Belanda di Surabaya membentuk Sociaal Contact Comité (Komite Kontak Sosial) di bawah pimpinan V.W. Ch. Ploegman, yang sebelum perang adalah ketua Indo Europees Verbond (Persatuan Indo Eropa). Selain memperoleh bantuan dana dari Kempeitai (Polisi Militer), Komite ini juga memperoleh sumbangan dari Residen Jepang sebesar f 50.000,-.[74] Mereka memperoleh keistimewaan dengan diberi tempat menginap di Hotel Yamato (zaman Belanda: Hotel Oranje; sekarang: Hotel Majapahit), hotel terbesar dan termewah di Surabaya waktu itu. Hotel tersebut sekaligus menjadi markas mereka, dan bahkan dijaga oleh prajurit dari Kempeitai dengan bayonet terhunus.[75]
Tanpa mempedulikan perasaan bangsa Indonesia, dengan angkuhnya mereka mengibarkan bendera Belanda, merah-putih-biru, di atas Hotel Yamato pada tanggal 18 September pukul 21.00.[76] Pagi harinya, rakyat Surabaya baru melihat, bahwa yang berkibar di atas hotel tersebut adalah bendera merah-putih-biru. Dapat dibayangkan kemarahan rakyat Surabaya yang menganggap bahwa itu adalah penghinaan terbesar, menunjukkan dengan jelas, tidak diakuinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.[77]
Residen Sudirman yang diberitahu tentang hal itu segera datang ke Hotel Yamato dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan. Orang-orang Belanda di bawah pimpinan Ploegman menolak; Ploegman bahkan mencabut pistol, namun Sidik, supir Sudirman, berreaksi sangat cepat dan menendang tangan Ploegman sehingga pistol tersebut terlepas dan meletuskan tembakan, untung tidak mengenai siapapun.[78] Sudirman segera dikawal ke luar hotel, sementara di dalam terjadi perkelahian antara para pemuda Indonesia dengan orang-orang Belanda. Sidik berduel dengan Ploegman; dalam perkelahian tersebut Ploegman luka parah dan dibawa ke rumah sakit; ia meninggal beberapa hari kemudian.[79]
Di luar hotel, walaupun orang-orang Belanda berusaha menghalangi mereka, tetapi pemuda Indonesia berhasil naik ke atap dan menurunkan bendera Belanda. Setelah diturunkan, bagian biru dirobek dan bagian merah-putihnya dinaikkan lagi, sehingga berkibarlah Sang Merah-Putih di atas Hotel Yamato. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai “Peristiwa Bendera 19 September 1945.”
“Peristiwa Bendera” juga terjadi di satu hotel di Pakanbaru, Sumatera, pada bulan November 1945; juga dipicu oleh provokasi Belanda, yang masuk ke Sumatera bersama tentara Inggris dengan berkedok sebagai anggota tim RAPWI. Di Hotel Mountbatten, Pakanbaru, Belanda mengibarkan Bendera Merah-Putih-Biru, di sebelah bendera Inggris. Setelah berbagai perlakuan orang-orang Belanda terhadap rakyat di Pakanbaru, kemarahan rakyat memuncak dan menyerbu Hotel Mountbatten, tempat orang-orang Belanda itu menginap. Para pemuda Indonesia menurunkan bendera Belanda, merobek-robek, dan kemudian menaikkan bendera Merah-Putih di Hotel tersebut. Komandan tentara Sekutu, Mayor Langley mengadakan persetujuan dengan pihak Republik. Gubernur Sumatera mengirim kawat kepada pemerintah di Jakarta sebagai berikut:[80]
Disebabkan provokasi Belanda dengan jalan menahan dan menempeleng bangsa Indonesia yang sedang lewat di jalan raya di Pakanbaru, maka kemarahan rakyat telah memuncak berakhir dengan Mountbatten Hotel yang ditempati selain komandan Sekutu, juga oleh orang-orang Belanda bekas tawanan di antaranya bekas Residen Bantam dan As Riau, dihancurkan oleh rakyat. Hotel diserbu oleh rakyat dan bendera Belanda yang berkibar di sana dirobek-robek dan diganti dengan Sang Merah Putih. Semua senjata yang ada di tangan Belanda dirampas. Lebih jauh dapat diketahui, bahwa orang Belanda yang bekerja sebagai pegawai RAPWI, semuanya diperlengkapi dengan senjata api dan menurut dokumen-dokumen yang didapat kenyataan bahwa Belanda yang menjadi pegawai RAPWI semuanya melakukan pekerjaan intelligen-service untuk NICA dan membuat raport-raport politik dan sedang berusaha supaya bekas tawanan perang militer Belanda selekas mungkin menduduki Riau dengan berpusat di Pakanbaru. Sebagai hasil perundingan dengan komandan Sekutu Mayor Langley, telah dapat diambil persetujuan sebagai berikut:
1. Bendera Belanda tidak boleh dinaikkan kembali.
2. Sebelum tanggal 26 November semua Belanda dikeluarkan dari hotel tersebut.
3. Kecuali 3 orang, semua Belanda dipindahkan dari Pakanbaru.

Demikian “peristiwa bendera” di Pakanbaru, November 1945.
Di Surabaya, sejak peristiwa bendera tersebut situasi semakin panas dan keadaan keamanan secara keseluruhan sangat mengkhawatirkan. Praktis seluruh persenjataan tentara Jepang telah jatuh ketangan rakyat Indonesia di Surabaya dan sekitarnya. Namun senjata-senjata tersebut bukan hanya dikuasai oleh BKR/TKR atau Polisi Istimewa, melainkan juga jatuh ke tangan laskar dan kelompok pemuda, yang tidak terorganisir dengan baik, bahkan cenderung melakukan tindak kejahatan, atau hanya ingin membalas dendam, baik kepada Belanda maupun kepada Jepang.
Terjadi segala bentuk pembantaian yang kejam terhadap bekas interniran Belanda serta pembalasan dendam terhadap tentara Jepang. Ritual yang menyeramkan pun banyak dilakukan, yaitu meminum darah tentara Jepang, setelah mereka dipenggal kepalanya. Para pemuda yang beringas, menunjukkan perilaku seperti orang kesurupan. Keadaan tersebut berlangsung selama beberapa minggu, sehingga dibutuhkan tindakan tegas dan keras dari Pasukan Polisi Istimewa dan BKR Kota Surabaya pada waktu itu, untuk memulihkan keamanan.
Insiden-insiden yang kemudian menjadi pertempuran antara orang Indonesia melawan Belanda yang juga didukung oleh orang-orang Indonesia yang pro Belanda, terjadi hampir di semua kota di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, terutama di Jawa dan Sumatera. Dengan adanya provokasi pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato, serta kemudian meningkatnya insiden tembak-menembak dengan Belanda yang dibantu oleh pribumi serta etnis pendukung setia mereka, kemarahan di pihak pemuda Indonesia meningkat, dan bereskalasi pada pembalasan dendam yang terpendam lama selama masa penjajahan Belanda.
Sasaran balas dendam tidak terbatas pada Belanda dan Jepang, melainkan juga kelompok dan etnis yang dipandang sebagai kakitangan Belanda dan Jepang, seperti yang terjadi di Sidoarjo. Sepuluh orang remaja berusia belasan tahun asal Indonesia Timur, ditangkap dan dibawa ke lapangan sepakbola untuk dieksekusi, tanpa sebelumnya ada tuduhan, pemeriksaan ataupun pembelaan. Ribuan rakyat menonton dan bersorak. Seorang guru sekolah dasar berusaha mencegah eksekusi tersebut dengan mengatakan, bahwa mereka itu masih anak-anak. Namun dia sendiri bahkan menjadi korban; seorang dari penonton langsung mencabut pistol dan menembak; guru itu mati di tempat. Diiringi sorak ribuan rakyat, sepuluh remaja tersebut dipenggal kepalanya.[81]


Tentara Inggris Tiba di Indonesia

Pada bulan Agustus 1943 di Quebec, Kanada, dicapai kesepakatan antara Presiden Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Churchill, untuk membentuk South East Asia Command (SEAC –Komando Asia Tenggara), dan mulai tanggal 16 November, SEAC di bawah pimpinan Vice Admiral Lord Louis Mountbatten. Wewenang SEAC meliputi Sri Lanka, sebagian Assam, Birma, Thailand, Sumatera, dan beberapa pulau kecil di Lautan Hindia.[82]
Pulau-pulau lain dari wilayah bekas Hindia Belanda berada di bawah wewenang Letnan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima tentara Sekutu Komando Wilayah Pasifik Baratdaya (South West Pacific Area Command – SWPAC).
Setelah perang di Eropa usai dengan menyerahnya Jerman tanggal 8 Mei 1945, fokus kekuatan tempur Sekutu segera dialihkan ke Perang Pasifik untuk menghadapi Jepang. Walau pun tanggal 11 Februari 1945 di Yalta telah disepakati ikutsertanya Uni Sovyet dalam perang melawan Jepang, namun Amerika Serikat berusaha mencegah terulangnya pemberian konsesi kepada Uni Sovyet seperti di Eropa, di mana mereka praktis membagi Eropa dan Jerman menjadi dua bagian, yaitu Eropa Barat dan Berlin Barat di bawah pengaruh kapitalisme Barat dan Eropa Timur serta Berlin Timur, di bawah pengaruh komunis Uni Sovyet. Pasukan Uni Sovyet telah memasuki Korea bagian utara dan bersiap-siap untuk memulai penyerangan terhadap Jepang dari arah utara.
Untuk mempercepat penguasaan Sekutu atas Jepang, maka pada bulan Juli 1945 di Potsdam, Jerman, dicapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Inggris, bahwa MacArthur harus secepatnya mengerahkan pasukannya menuju Jepang dan menyerahkan komando atas kepulauan Hindia Belanda kepada Komando Asia Tenggara di bawah Vice Admiral Lord Louis Mountbatten. Maka pada tanggal 15 Agustus 1945, wewenang atas Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi diserahkan oleh MacArthur kepada Mountbatten. Banyak orang berpendapat, bahwa nasib Indonesia akan berbeda apabila yang masuk ke Indonesia adalah tentara Amerika, bukan tentara Inggris.
Mengenai penambahan tugas yang diberikan kepadanya, Mountbatten menulis:[83]
“Having taken over the NEI (Netherlands East Indies – pen.) from the South-West Pacific Area without any intelligence reports, I had been given no hint of the political situation which had arisen in Java. It was known of course, that an Indonesian Movement had been in existence before the war; and that it had been supported by prominent intellectuals, some of whom had suffered banishment for their participation in nationalist propaganda –but no information had been made available to me as to the fate of this movement under the Japanese occupation.
Dr. H.J. van Mook, Lieut.-Governor-General of the NEI who had come to Kandy on 1st September, had given me no reason to suppose that the reoccupation of Java would present any operational problem beyond the of rounding up the Japanese.”
Catatan Admiral Lord Mountbatten tersebut menunjukkan dengan jelas, bahwa informasi yang diberikan oleh Dr. van Mook kepada Mountbatten salah dan menyesatkan sehingga berakibat sangat fatal, bukan saja bagi rakyat Indonesia, namun juga bagi tentara Inggris, sebagaimana kemudian dialami oleh Brigade 49 di Surabaya bulan Oktober 1945.
Secara resmi, tugas pokok yang diberikan oleh pimpinan Allied Forces kepada Mountbatten adalah:
1. melucuti tentara Jepang serta mengatur pulangkan kembali ke negaranya (The disarmament and removal of the Japanese Imperial Forces),
2. membebaskan para tawanan serta interniran Sekutu yang ditahan oleh Jepang di Asia Tenggara (RAPWI - Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees), termasuk di Indonesia, serta
3. menciptakan keamanan dan ketertiban (Establishment of law and order).

Namun di kemudian hari, ternyata ada tugas rahasia yang dilakukan oleh tentara Inggris -dengan mengatasnamakan Sekutu- yaitu mengembalikan Indonesia sebagai jajahan kepada Belanda. Pada waktu itu, para pemimpin Indonesia belum mengetahui adanya hasil keputusan konferensi Yalta yang sehubungan dengan Asia, yaitu mengembalikan situasi kepada status quo, seperti sebelum invasi Jepang tahun 1941; dan juga belum diketahui ada perjanjian bilateral antara Belanda dan Inggris di Chequers, mengenai komitmen bantuan Inggris kepada Belanda. Selain itu, pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh Jenderal Sir Philip Christison di Singapura sebelum berangkat ke Jakarta –mungkin waktu itu pernyataan tersebut tulus disampaikannya- telah membesarkan hati pimpinan Republik Indonesia. Dengan demikian boleh dikatakan, bahwa para pemimpin Republik Indonesia waktu itu terkecoh oleh Inggris.
Mungkin jalan sejarah akan lain, apabila waktu itu telah diketahui isi surat Mountbatten kepada komandan-komandan pasukan, terutama apabila pimpinan Republik Indonesia telah mengetahui adanya kesepakatan Inggris dengan Belanda di Chequers tanggal 24 Agustus 1945. Apabila hal-hal tersebut telah diketahui pada waktu itu, dapat dipastikan bahwa para pimpinan Republik –terutama dari garis keras- tidak akan menerima perdaratan tentara Sekutu, yang di banyak tempat ternyata membawa perwira dan serdadu Belanda dengan berkedok RAPWI. Paling sedikit, perlawanan bersenjata telah dimulai di seluruh Indonesia sejak September 1945, dan tidak pada akhir bulan Oktober/awal November, di mana tiga divisi British-Indian Divisions secara lengkap telah mendarat di Jawa dan Sumatera.
Jumlah tentara Jepang yang harus dilucuti dan ditahan di Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Kalimantan, Papua Barat dll. mencapai lebih dari 300.000 orang. Setelah dilucuti, mereka juga akan dipulangkan kembali ke Jepang. Selain itu masih terdapat sekitar 100.000 tawanan dan interniran Sekutu yang harus dibebaskan dari tahanan Jepang dan juga dipulangkan ke negara masing-masing. Semula, Mountbatten memperkirakan akan diperlukan 6 Divisi untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut, namun kenyataannya, mereka hanya dapat menyiapkan 3 Divisi, itupun dengan keterlambatan, sehingga ketika mereka tiba di bekas Hindia Belanda, boleh dikatakan hampir seluruh tentara Jepang telah dilucuti oleh pihak Republik Indonesia, yang kemudian menguasai persenjataan tersebut, seperti yang terjadi di Surabaya.
Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Mountbatten membentuk Allied Forces in the Netherlands East Indies (AFNEI) –Tentara Sekutu di Hindia Belanda; dan jabatan Komandan AFNEI, semula dipegang oleh Rear Admiral Sir Wilfred Patterson, yang kemudian digantikan oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, juga seorang bangsawan Inggris. Christison sendiri baru tiba di Jakarta tanggal 30 September 1945.[84] Pasukan yang akan ditugaskan adalah British-Indian Divisions, yaitu Divisi 5 di bawah Mayor Jenderal Robert C. Mansergh untuk Jawa Timur, Divisi 23 di bawah Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawthorn untuk Jawa Barat dan Tengah dan Divisi ke 26 di bawah Mayor Jenderal H.M. Chambers untuk Sumatera.
Mountbatten mendapat bantuan dua Divisi Australia di bawah Jenderal Morshead. Kedua Divisi Australia tersebut ditugaskan untuk menduduki kota-kota penting di Kalimantan dan Indonesia Timur lainnya. Anthony Reid mencatat:[85]
“Tentara Australia ini sebelumnya termasuk Komando Wilayah Pasifik Baratdaya yang kemudian dibubarkan, dengan tugas baru yang diberikan kepada Letnan Jenderal MacArthur. Kini mereka diberi wewenang atas Kalimantan, Sulawesi, dan semua pulau di bagian Timur, kecuali Bali dan Lombok. Mereka mempunyai kekuatan pasukan yang besar di Borneo Inggris, Kalimantan, Irian dan markas besar mereka di Morotai. Dengan demikian, mereka dapat bergerak lebih cepat daripada tentara Inggris. Pendaratan tentara Australia,
- di Kupang tanggal 11 September,
- di Banjarmasin tanggal 17 September,
- di Makasar tanggal 21 September,
- di Ambon tanggal 22 September,
- di Manado tanggal 2 Oktober,
- di Pontianak tanggal 16 Oktober.

Pasukan Australia datang bersama kesatuan-kesatuan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di sebagian besar kota-kota itu sebelum adanya suatu gerakan Republik yang terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu, mereka relatif tidak banyak menghadapi kesulitan untuk melaksanakan rencana semula guna mempersiapkan pengambilalihan pemerintahan oleh pihak Belanda.”

Dengan demikian, Australia sangat berjasa dalam membantu Belanda menduduki wilayah-wilayah tersebut, karena praktis Belanda belum dapat membentuk satuan bersenjata yang terorganisir; yang ada baru bekas tawanan Jepang yang kondisi fisiknya belum mampu untuk bertempur. Kemudian, atas desakan pihak Belanda, Inggris menyerahkan wewenang atas Kalimantan serta kepulauan di bagian timur, kecuali Bali dan Lombok, kepada tentara Australia.[86]
Pimpinan militer Inggris tidak dapat segera mengirimkan divisi-divisi yang telah ditentukan. Karena belum dapat memberangkatkan pasukan ke Jawa, tanggal 8 September 1945, Inggris menerjunkan beberapa perwira marinir di bawah pimpinan Mayor Alan G. Greenhalgh di Jakarta. Pada hari itu, Kapten Nakamura memberikan informasi kepada Letnan Kolonel van der Post, bahwa 4 orang[87] parasutis telah mendarat di bandar udara Kemayoran, dan dibawa ke Hotel des Indes (sekarang Hotel Duta Merlin). Selain Mayor Greenhalgh, ada seorang perwira Belanda, Letnan Mr. S. J. Baron van Tuyll van Seroskerken[88], serta dua orang tentara Inggris dan tiga orang tentara Belanda;[89] mereka adalah staf komunikasi yang membawa peralatan untuk berhubungan dengan dunia luar. Peralatan tersebut segera dipasang di markas Letnan Kolonel van der Post. Pada petang hari itu juga telah terjalin kontak langsung dengan Markas Besar Tentara Sekutu Komando Asia Tenggara di Kandy, Sri Langka.[90]
Mayor Alan Greenhalgh dan Letnan Mr. S. J. Baron van Tuyll van Seroskerken mewakili suatu organisasi yang baru dibentuk, dengan nama lengkapnya adalah The Combined Services Organization for the relief of all Prisoners-of-War and Civilian Internees. Di seluruh Asia Tenggara, organisasi ini kemudian dikenal dengan nama RAPWI –Recovery of Allied Prisoners of War and Internees.[91]
Tanggal 15 September 1945, Laksamana Muda Sir Wilfred R. Patterson dengan kapal perang H.M.S. Cumberland berlabuh di Jakarta. Ikut bersama Patterson di kapal tersebut adalah Dr. Charles Olke van der Plas, mantan Gubernur Jawa Timur sewaktu pemerintahan Hindia Belanda, kini mewakili NICA; serta sejumlah orang Belanda, yang adalah pejabat tinggi Civil Affairs.[92] Letnan Kolonel van der Post, Mayor Greenhalgh dan Letnan van Tuyll segera ke pelabuhan untuk menemui mereka di atas kapal.
Yang pertama dilakukan oleh van der Post adalah menyampaikan laporan –terutama mengenai perkembangan di Indonesia sejak Jepang menyerah tanggal 15 Agustus 1945- yang telah disiapkannya, kepada Admiral Patterson, dengan diiringi permohonan agar laporan tertulis tersebut dibaca, sebelum van der Post memberikan laporan lisan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Patterson terlihat sangat terkejut membaca laporan tertulis dari van der Post tersebut, sedangkan orang-orang Belanda tidak percaya dengan hal-hal yang disampaikan oleh van der Post. Mengenai hal ini, dalam laporannya kemudian hari, van der Post menulis:[93]
“ My intelligence report astonished even the Admiral, but the Dutch contingent of high ranking civil affairs officers and representatives of other services were filled with disbelief. I in my turn was astonished that their ignorance of what had happening in Java, not just since their capitulation but over the past three weeks, was even greater than I in my most extreme anxieties had presupposed from listening to their radios…
… for the moment Mr. van der Plas suppressed his eagerness to go ashore and hoist the Dutch flag over the government buildings in Batavia…”

Memang tidak bisa diharapkan, bahwa orang-orang Belanda itu bangun dari mimpi panjang selama tiga setengah tahun, dan Sang Tuan Besar van der Plas merasa sangat “wajar” untuk mengibarkan kembali bendera si tiga warna, dan tentu ingin memangku jabatannya kembali sebagai Gubernur Jawa Timur. Rencana pengibaran bendera itu tentu saja ditentang oleh van der Post. Admiral Patterson mengangkat Letnan Kolonel Laurens van der Post menjadi Gubernur Militer dari AFNEI untuk Batavia (Jakarta).[94]
Pada hari-hari berikutnya, dengan pesawat terbang dari Singapura datang sejumlah perwira Belanda di bawah pimpinan Kolonel Ir. D.L. Asjes, yang akan diperbantukan ke pusat RAPWI.
Pada 18 September 1945, beberapa staf RAPWI diterjunkan dengan payung di Gunungsari, Surabaya. Mereka ditugaskan untuk berhubungan dengan interniran Belanda dan Sekutu. Oleh Jepang, tim RAPWI ditempatkan di Hotel Yamato (Oranje), di Tunjungan, tanpa persetujuan pimpinan Republik Indonesia.[95]
Pendaratan satu batalyon Seaforth Highlanders[96] dari Divisi 23 di Jakarta, baru dilakukan tanggal 30 September 1945, 43 (!) hari setelah pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia.[97] Berangsur-angsur Inggris mengirim pasukan dari Divisi 23 ke Bogor, Bandung dan Semarang. Letnan Jenderal Sir Philip Christison, sebelumnya adalah Panglima di Arakan, Birma, tiba di Jakarta tanggal 30 September 1945, dengan pesawat pembom Mitchell. Sir Philip Christison, Panglima the 15 British Army Corps, memulai karir militernya sebagai dokter tentara, semasa Perang Dunia I.[98] Christison yang oleh teman-teman akrabnya dipanggil “Christie”, diangkat menjadi Panglima AFNEI (Allied Forces in the Netherlands East Indies) tanggal 27 September 1945.[99]
Setelah memperoleh informasi dari perwira-perwira Inggris yang berada di Jakarta, Lord Mountbatten mengemukakan kebijakan yang akan dilakukannya di Indonesia, yaitu:[100]
“Gagasan kami satu-satunya adalah membuat Belanda dan Indonesia saling berciuman dan kemudian mengundurkan diri.”

Kebijakan ini jelas berbeda dengan surat perintah yang telah dikeluarkannya tanggal 2 September 1945, sehari setelah kedatangan Dr. van Mook dan Dr. van der Plas di Markas Besarnya di Kandy. Nampaknya sejalan dengan kebijakan baru dari Mountbatten tersebut, sebelum berangkat ke Jakarta, di Singapura Christison membuat pernyataan di muka pers, yang kemudian menjadi sangat kontroversial. Anderson mencatat:[101]
Christison mengatakan, bahwa Inggris mempunyai tiga tujuan di Indonesia:
- untuk melindungi dan mengungsikan tawanan-tawanan perang Sekutu dan tawanan-tawanan lainnya;
- melucuti dan mengembalikan Jepang, dan
- memelihara hukum dan ketertiban.
Angkatan Darat Jepang ke 16 akan bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri di daerah-daerah yang tidak diduduki Sekutu, sampai
“pengaturan-pengaturan tercapai bagi pejabat-pejabat setempat untuk mengambilalihnya. Kemudian Jepang akan dilucuti …
…Inggris tidak mempunyai maksud untuk mencampuri urusan-urusan dalam negeri, melainkan hanya untuk menjamin hukum dan ketertiban.”
Christison juga meminta kepada pemimpin-pemimpin Indonesia supaya memperlakukan dia dan pasukannya sebagai tamu-tamu. Selanjutnya dia juga mengatakan: “Pasukan Inggris tidak akan bergerak di luar daerah-daerah pendudukan yang telah ditetapkan, yaitu Batavia (Jakarta), Surabaya, Medan dan Padang, untuk maksud apa pun."

Tentu pernyataan ini –yang membesarkan hati pimpinan Republik Indonesia-menggoncangkan pimpinan Belanda, baik yang di negeri Belanda, maupun yang telah berada di Indonesia karena mereka menilai, dengan pernyataan Christison tersebut, Inggris bermaksud tidak akan memegang perjanjian Chequers dan hasil keputusan konferensi Yalta serta Deklarasi Potsdam, mengenai pengembalian situasi kepada status quo di Asia, seperti sebelum invasi Jepang tahun 1942. Reaksi keras dari Pemerintah Belanda membuat Pemerintah Inggris mengeluarkan pernyataan, bahwa Inggris tidak bermaksud untuk keluar dari perjanjian yang telah ditandatangani di Chequers tanggal 24 Agustus 1945 –Civil Affairs Agreement. Dalam penelitiannya, Anderson mengemukakan:
“Siaran radio ini lama menjadi masalah kontroversial yang hebat. Teks aslinya tidak pernah diterbitkan, barangkali karena segera adanya reaksi Belanda yang keras. Kemudian SEAC mencoba menguranginya, dengan menegaskan bahwa Christison telah dikutip secara salah dan keinginan-keinginannya diputar-balikkan (lihat Mountbatten, Post Surrender Tasks, hlm. 290, sebagai contoh mengenai hal ini). Dengan demikian, penyusunan kata yang persis masih kabur. Versi-versi yang agak berbeda dapat ditemukan dalam Enquéte-commissie, hlm. 657 (kesaksian van der Plas, yang memberikan terjemahan siaran radio itu yang dibuat Dinas Penerangan Inggris); Fakta dan dokumen-dokumen, hlm. 93; Raliby, Dokumenta Historica, hlm 36, 43; dan sebuah buntelan dokumen yang tidak berjudul, IC-RVO dok. No. 014235-42, yang nampaknya berasal dari berkas-berkas intelijen Inggris, karena memuat memorandum percakapan rahasia antara Mountbatten dan para anggota stafnya. Kutipan yang ada di sini diambil dari sumber terakhir, yang memberikan versi paling penuh dan paling jelas dari siaran radio itu.”

Mengenai kontroversi ini, dalam autobiografinya, van der Post mengungkap laporan rahasianya yang berbunyi:[102]
“Now this task could be briefly defined as:
a. to disarm and evacuate the Japanese.
b. to recover the Allied Prisoners of War and Internees(APWI) in the islands and evacuate those so entitled.
c. the maintenance of law and order within the key areas necessary for the performance of (a) and (b), and the establishment of a civilian administration.
d. the introduction of food and other non-warlike supplies.
(a), (b) and (d) require no comment, but (c) from the beginning was the cause of the first serious tussle with the Dutch. General Christison on the day of his arrival (di Jakarta – pen) was warmly cross-examined by the press on the qualification of ‘within the key areas’ added to the duty of ‘maintaining law and order’…
…In fact the lone Civil Affairs officer sent out from Kandy to survey the stormy Indonesian waters, like a dove from the Supreme Commander’s ark, had in his possession a printed document in which the occupation forces were made responsible for law and order without any qualification whatsoever. But while he was on his way to Batavia, a whiff of reality had already reached the Supreme Commander’s staff, and at a conference in Singapore with Mr. Lawson, the Secretary of State for War, General Christison’s task had been redifined and his responsibilities limited. He himself tried to make it clear to the press in Batavia that should he be called upon to sally out from his key areas to save human life or on any errand of mercy he would not hesitate to do so. Perhaps he did not make his meaning plain. He had already been grossly misinterpreted in the press in Singapore and there might conceiveably have been justice in a frustrated American journalist’s bitter remark:
‘The General has a singular aptitude for being misquoted in the press,’
but whatever the reason, the General himself was blamed for his limitation of a vital responsibility. The Dutch press in particular resented his off-the-record references to the fact that we had just come through a war fought for political and religious tolerance, for the right of people to work life out in their own way provided they did so without peril or threat to their neigbours…
…The word went round to the Palace, still with traces of sandalwood scent left in it by the Japanese commander-in-Chief, it was repeated in the Dutch services, and re-echoed in The Hague: ‘The General is anti-Dutch.’

Sedangkan dalam bukunya, Meelhuijsen hanya mengutip pernyataan Christison di Singapura, tanpa memberi keterangan, bahwa pernyataan tersebut sangat kontroversial, dan menjadi pemicu ketidaksenangan Pemerintah Belanda serta para petinggi Belanda di Indonesia terhadap perwira-perwira Inggris, terutama terhadap Jenderal Christison. Mengenai pernyataan Christison di Singapura, Meelhuijsen menulis:
‘Wij hebben geen belangstelling voor politiek en de Britse en Brits-Indische troepen zullen zich niet met de binnenlandse politiek inlaten. De Indonesische regering zal niet worden verdreven en verwacht wordt, dat zij het bestuur zal voortzetten in de gebieden buiten het door de Britse strijdkrachten bezette gebied. Onder de gelande strijdkrachten bevinden zich geen Nederlanders, aangezien de Indonesiës hadden verklaard dat zij tegen Nederlandse troepenlandingen zou verzetten.’

Dalam laporannya, van der Post mengomentari kedatangan Letjen Sir Philip Christison, yang datang tanpa staf bidang Civil Affairs dan penasihat politik sebagai berikut:[103]
“Thus it happenned that General Sir Philip Christison, whose 15 Indian Corps was being sent to the Netherlands East Indies on Britain’s Potsdam mission, arrived in Batavia without a British Civil Affairs staff and without a political adviser for the first critical days. No British commander could ever have needed one more.”

Garis besar kebijakan Belanda terhadap Inggris, sebagaimana digambarkan oleh van der Post, adalah meyakinkan Jenderal Christison serta stafnya, bahwa nasionalisme Indonesia terbatas pada segelintir intelektual, terutama di Jakarta; bahwa nasionalisme tersebut pada dasarnya adalah produk dari propaganda fasis, dan seandainya komandan tentara Inggris dengan tegas bertindak terhadap pemimpin Republik, hanya dengan sedikit pertumpahan darah, masalah tersebut akan lenyap dalam semalam.[104]
Sejak tiba di Indonesia, van der Plas menekan Admiral Patterson untuk segera melaksanakan kapitulasi tentara Jepang di seluruh Indonesia, dan memproklamasikan wewenang Belanda atas Indonesia. Namun Patterson, yang berasal dari keturunan Irlandia, menolak permintaan van der Plas.[105]
Belanda juga masih mencoba melakukan cara seperti pada zaman kolonial, yaitu menipu raja atau pangeran yang melawan mereka, untuk pura-pura diajak berunding, namun kemudian ditangkap dan diasingkan ke daerah lain, seperti yang pernah dilakukan terhadap Pangeran Diponegoro. Menurut van der Post, pada suatu hari, Dr. van der Plas menghubunginya agar membujuk Admiral Patterson mengundang para pemimpin Indonesia ke kapal Cumberland, untuk suatu pertemuan, kemudian dalam kesempatan itu mereka ditangkap. Namun van der Post menolak usulan tersebut.[106]
Walaupun Inggris menegaskan tidak akan ikut campur urusan politik dan juga menyatakan tidak mengikutsertakan tentara Belanda, namun kenyataannya sejak pasukan Inggris mendarat tanggal 29 September 1945, mulai terlihat orang-orang Belanda yang bersenjata dan mereka dibantu oleh orang-orang Ambon. Insiden tembak-menembak mulai timbul di Jakarta, yang kemudian meningkat dengan terjadinya pembunuhan terhadap penduduk di Jakarta. Tanggal 7 Oktober Mr. Ahmad Subarjo mengirim radiogram kepada Fenner Brockway, sekretaris politik dari Independent Labour Party di London. Subarjo berkenalan dengan Brockway pada bulan Februari 1927, ketika mereka menghadiri Kongres Anti Imperialis di Brussel. Subarjo menulis antara lain:
“Kami sudah mendengar desakan tuan kepada Perdana Menteri Atlee berkenaan dengan perbuatan Belanda di Indonesia dan dengan ini kami ucapkan terima kasih atas perbuatan tuan.
Kami tegaskan di sini bahwa perjuangan Indonesia semata-mata untuk merebut hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan Indonesia telah diumumkan oleh Presiden Indonesia kepada dunia dengan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, sesuai dengan azas-azas demikrasi.
Biarpun demikian orang Belanda yang dikepalai oleh Van Mook dan dibantu oleh Van der Plas, tetap melaksanakan perbuatan yang di luar garis untuk kepentingan Belanda. Belanda telah mempergunakan NICA sebagai alat. NICA telah mengeluarkan uang kertas yang ditandatangani oleh Pemerintah Hindia Belanda.”

Kemudian Subarjo mengirimkan radiogram berikutnya kepada Fenner Brockway tanggal 9 Oktober 1945, yang isinya:
“Tuan yang terhormat,
Yakin akan pertolongan dan usaha tuan yang tidak saja membantu gerakan kebangsaan Indonesia tetapi juga menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, kami kirim radiogram ini sebagai susulan radiogram tanggal 7 Oktober 1945.
Walau pun panglima tertinggi tentara Sekutu di Jawa, Jenderal Christison, telah melarang pendaratan tentara Belanda, kami tetap heran karena larangan ini tidak berhasil.
Kami tidak keberatan dengan pendaratan tentara Inggris, karena mereka hanya akan melucuti senjata pasukan-pasukan Jepang dan hanya duduk di sini untuk sementara waktu saja, tetapi kami tidak suka melihat pendaratan tentara Belanda oleh karena sudah terang bahwa mereka akan mengulangi menjalankan siasat penjajahannya.
Kami beritahukan bahwa tujuan Belanda yang busuk itu telah umum diketahui, terbukti dari pemogokan buruh kapal bangsa Indonesia di Australia.
Kami tidak memusuhi sesuatu bangsa, tetapi kami memusuhi penjajahan dari siapa pun juga. Dan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti telah kami umumkan dan nyatakan pda tuan-tuan itu, seluruh bangsa Indonesia semuanya telah sadar dan insaf akan berjuang dan berkorban sebesar-besarnya.
Atas tindakan tuan yang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan soal Indonesia kepada Perdana Menteri Atlee, kami ucapkan terima kasihyang tidak terhingga.
Kami berharap akan dapat memberikan kabar yang lebih lanjut kepada tuan.
Jakarta, 9 Oktober 1945
Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo.

Sepanjang bulan Oktober dan awal November 1945, teristimewa pada waktu Brigadier Mallaby terbunuh di Surabaya, pihak Belanda, baik secara resmi maupun tidak resmi, menekan komandan militer Inggris untuk melancarkan aksi terhadap para “ekstremis” Indonesia.[107]
Sementara itu, di kalangan Republik telah beredar isu, bahwa tentara Inggris akan menangkap para pemimpin Republik. Ini nampaknya psy-war yang dilancarkan oleh van der Plas. Oleh sebab itu, Laurens van der Post mengusulkan kepada Admiral Patterson, agar kepada pimpinan Indonesia disampaikan mengenai maksud kedatangan tentara Inggris di Indonesia, dan juga membantah berita yang menyebutkan bahwa tentara Inggris akan melakukan penangkapan terhadap pemimpin Republik Indonesia. Patterson menyetujui usulan ini. Dalam bukunya, Van der Post menulis, bahwa dia telah mengenal Amir Syarifuddin, yang disebutnya sebagai “liberal but also a loyal servant to the Dutch.” [108] (pelayan Belanda yang setia). Entah bagaimana reaksi Mr. Amir Syarifuddin Harahap, seandainya dia masih hidup dan membaca kalimat tersebut.
Pertemuan tersebut dapat dilaksanakan, dan van der Post datang dengan ditemani seorang kelasi bernama Cooper. Di pihak Indonesia hadir sekitar 14 orang, antara lain Haji Agus Salim, Maria Ulfah Santoso, Mr. Amir Syarifuddin Harahap, Sutan Syahrir, Darmasetiawan dll. Sutan Syahrir membuka pertemuan, dan mengatakan bahwa semua hadirin mengerti bahasa Inggris, sehingga van der Post dapat menyampaikan uraiannya dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan, bahwa dia membawa pesan dari Admiral Sir Wilfred Patterson, mewakili Lord Mountbatten, yang diberi tugas oleh Panglima Tertinggi tentara Sekutu.
Kemudian van der Post menceriterakan panjang lebar mengenai perang di Asia, di mana tentara Inggris telah menghalau tentara Jepang dari Birma, dan Malaya dan sebagainya. Kemudian van der Post menerangkan mengenai tugas yang diberikan kepada Lord Mountbatten. Mereka mengetahui adanya berita-berita yang mengatakan bahwa tentara Inggris akan menangkap pimpinan Indonesia, dan dia mengatakan, bahwa berita seperti itu salah. Van der Post mengatakan, bahwa tujuan Admiral Patterson hanyalah membawa perdamaian dan harmoni ke Jawa, Sumatera dan seluruh Indonesia; mereka tidak menjalankan perintah orang lain.Selanjutnya van der Post menuliskan:
“… We had no secret agenda. We only wanted to further the progress towards peace and we hoped, a new world without war and violance …”

Van der Post juga mengharapkan, agar hal ini disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Setelah selesai dengan uraiannya yang panjang lebar, van der Post mengucapkan terima kasih, dan mengatakan bahwa dia banyak kerjaan lalu segera meninggalkan pertemuan, tanpa menunggu tanggapan dari pihak Indonesia. Dia menuliskan:
“… The silence as I finished became something almost tangible. I think it was a silence of surprise, but also of a very deep emotion…
…I did not wait for a reply but thanked them and said goodbye, excusing myself by saying that I had a lot to do …”

Tampaknya van der Post menganggap tindakannya itu adalah sesuatu yang biasa, yaitu mengumpulkan penduduk setempat untuk diberikan keterangan yang tidak dapat dibantah, lalu tanpa memberi kesempatan kepada pihak Indonesia untuk bertanya atau mengemukakan pendapat, segera meninggalkan tempat pertemuan. Tentu dia tidak mengetahui, bahwa dari sudut pandang Indonesia, sikap tersebut menunjukkan arogansi, yang selalu ditunjukkan oleh orang kulit putih, dalam menghadapi orang-orang jajahannya. Namun kenyataan sejarah mencatat lain, bahwa tentara Inggris tidak membawa perdamaian dan harmoni ke Indonesia, melainkan kehancuran kota-kota, serta kematian puluhan ribu rakyat Indonesia, termasuk wanita dan anak-anak yang tidak berdosa.
Walaupun sejak awal telah ada pertentangan dan rasa saling tidak senang, kerjasama Inggris dengan Belanda dilaksanakan terus. Pelaksanaan di lapangan kerjasama tersebut dapat dilihat dengan adanya pemberian wewenang oleh pimpinan Allied Forces (tentara Sekutu) kepada perwira Belanda untuk mempersiapkan pengambil-alihan kekuasaan dari Jepang, seperti yang dilakukan oleh Rear Admiral Sir W. Patterson kepada seorang perwira Belanda, Captain (Navy) Petrus J.G. Huyer, untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang di Surabaya.
Pada 14 September 1945, Admiral Conrad E.L. Helfrich dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda, memberi tugas kepada Captain (Navy)[109] Huyer untuk segera ke Surabaya:[110]

Commander-in-Chief
Netherlands Forces in the East

Colombo, 14 September 1945

Ref: SB 4/1/16
From: C.-in-C. Netherlands Forces in the East
To: Whom it may concern.

This is to certify that I have ordered Captain P.J.G. Huyer, Royal Netherlands Navy, to proceed forthwith to Singapore to reach Soerabaja with the earliest possible menas as designated Senior Officer Royal Netherlands Navy Soerabaja and Royal Netherlands Naval Liaison Officer to N.O.I.C. Soerabaja. I hereby request all authorities concerned to the above mentioned their fullest cooperation in order that he succesfully accomplishes his voyage.

The C.-in-C. Netherlands Forces in the East
C.E.L. Helfrich
Admiral R.N.N.

Pihak Belanda berhasil melobi Rear Admiral Sir W. Patterson, untuk mengizinkan Captain Huyer untuk ke Surabaya untuk melakukan peninjauan. Huyer mendapat surat jalan dari Patterson yang berbunyi:[111]

H.M.S. Cumberland.

BATAVIA
22nd, Sept. 1945

To Whom it may concern
This is to certify that I have ordered Captain P.J.G. Huyer to proceed to Soerabaja in order to inspect the harbour works and all Naval installations at Tg. Perak.

Rear Admiral Commanding
Fifth Cruiser Squadron
For the Supreme Allied Commander

Pada 23 September 1945 Huyer pertama kali ke Surabaya dengan tugas yang tertera dalam surat tersebut, hanya untuk melakukan inspeksi di pelabuhan Tanjung Perak. Tanggal 29 September, Huyer untuk kedua kalinya ke Surabaya, dengan berbekal surat jalan baru dari Patterson yang berbunyi:[112]

“This is to certify that I have ordered Captain P.J.G. Huyer to proceed to Soerabaja in order to prepare the reoccupation of Soerabaja. He will be accompanied by Lieutenant Colonel Roelofsen, Interpreter Officer Hulseve, Resident Maassen, Surgeon Lieutenant Commander Timmers and Surgeon Lieutenant Van der Goot, all belonging to his staff.”

Apabila membaca tulisan van der Post, diperoleh kesan, bahwa sebenarnya Admiral Patterson sudah mendapat gambaran mengenai perkembangan yang terjadi di Indonesia, terutama sejak diproklamasikannya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Mereka juga telah mendapat informasi sehubungan dengan rapat raksasa di Ikada tanggal 19 September 1945, dan melihat bagaimana besarnya pengaruh pimpinan Republik atas rakyat Indonesia; juga perasaan anti Belanda, serta telah banyak timbul insiden antara Belanda dan Indonesia termasuk di Surabaya. Jadi agak mengherankan, mengapa Admiral Patterson memberi kuasa kepada Kapten Huyer untuk mempersiapkan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang di Surabaya.
Huyer berhasil “meyakinkan” Laksamana Madya Yaichiro Shibata untuk secara resmi menyatakan menyerah kepadanya, selaku wakil dari Allied Forces, berdasarkan surat kuasa yang diterimanya dari Patterson. Nampaknya kalimat:
“… in order to prepare the reoccupation of Soerabaja.”,

telah ditafsirkan lain oleh Huyer dan bukan hanya persiapan (prepare), melainkan membuat Panglima tentara Jepang resmi menyerah kepadanya. Mungkin ia menganggap, dengan demikian dapat “membalas” penyerahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada tentara Jepang tanggal 8 Maret 1942. Namun apapun yang mendorong Huyer melakukan tindakan tersebut, hal ini tentunya menambah panjang “daftar” kerjasama Inggris dengan Belanda, serta lunaknya pihak Jepang terhadap Belanda.
Dalam situasi yang makin tidak menentu di Surabaya, Shibata “dengan senang hati” menyerahkan wewenang kepada Huyer. Dengan ironi yang tenang, ia menyerahkan pedang upacaranya kepada Huyer yang gelisah itu.[113] Penyerahan Shibata kepada Huyer berlangsung pada 3 Oktober 1945. Sehubungan dengan penyerahan tersebut, Shibata mengirim berita kepada satuan-satuan Angkatan Laut, bahwa tanggungjawab keamanan di Surabaya telah diserahkan kepada Kapten Huyer:[114]
“As means of bringing the situation in Surabaya under control, I have completed the formal procedure of surrender to Captain Huyer.”

Namun anehnya, melalui telepon kepada panglima tentara Sekutu dan Presiden Sukarno di Jakarta, Shibata menyampaikan permohonan:[115]
1. Pemulihan kembali hubungan dengan Markas Besar Angkatan Laut Jepang, yang terputus oleh kaum revolusioner.
2. Pembebasan personal Angkatan Laut Jepang yang ditawan.
3. Perlindungan keselamatan tentara Jepang di Indonesia serta persetujuan untuk menggunakan wilayah sekitar Pujon.

Serah terima “kekuasaan” dari Shibata kepada Huyer memang terkesan sebagai suatu ironi, karena Shibata, sejak awal Oktober, praktis sudah tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan bersenjata karena dapat dikatakan, bahwa seluruh persenjataan telah jatuh ke tangan rakyat Indonesia; sedangkan Huyer sendiri tidak mempunyai pasukan, dan hanya dibantu oleh beberapa perwira serta bekas interniran Belanda yang telah dibebaskan oleh Jepang.
Pimpinan tertinggi militer Inggris kemudian menilai, tindakan Huyer melebihi wewenang yang diberikan kepadanya. Letnan Jenderal Sir Philip Christison menegaskan, bahwa yang berhak menerima kapitulasi tentara Jepang hanya tentara Inggris, Amerika, Rusia dan Cina.[116]
Tanggal 8 Oktober 1945, Huyer beserta rombongan semula akan kembali ke Jakarta dengan pesawat terbang, namun saat itu, bandar udara Morokrembangan telah dikuasai oleh pemuda Indonesia, sehingga karena kuatir akan ditangkap oleh para pemuda Indonesia, mereka kemudian naik kereta api. Namun ketika tiba di Kertosono, mereka ditahan dan dikembalikan ke Surabaya. Pada tanggal 11 Oktober, Huyer beserta seluruh stafnya dan pimpinan RAPWI –seluruhnya 36 orang- dijebloskan ke penjara Kalisosok.[117]
Pihak Indonesia jelas melihat tindakan Huyer sebagai bagian dari upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia, dan tentara Inggris membantu Belanda. Sejak itu, pihak Indonesia di Surabaya menuduh Sekutu memang berniat membantu Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia.
Kecurigaan ini di kemudian hari ternyata benar. Dari dokumen yang dapat direbut dalam pertempuran 28/29 Oktober 1945 di Surabaya, serta dokumen rahasia yang setelah jangka waktu tertentu boleh diketahui publik, ternyata memang ada konspirasi antara Belanda dan Inggris untuk mengembalikan status Indonesia sebagai jajahan Belanda. Untuk realisasi kerjasama ini, 3 Divisi Inggris dibantu oleh 2 Divisi Australia. Dari dokumen yang dapat direbut dalam petempuran 28 – 29 Oktober 1945 di Surabaya, terlihat bahwa Inggris sebenarnya telah mengetahui sikap dan perasaan rakyat Indonesia terhadap Belanda.

Mission Impossible dari Laurens of Batavia

Sir Laurens van der Post, yang berasal dari Afrika Selatan, adalah seorang perwira tentara Inggris yang ditugaskan ke Hindia Belanda pada bulan Januari 1942. Sebelumnya, dia bertugas di Syria dan Turki Selatan. Di Hindia Belanda, dia bertugas di bawah Jenderal Sir Archibald P. Wavell, Panglima ABDACOM (American-British-Dutch-Australian - Command), yang bermarkas di Lembang, sebelah utara Bandung. Di Hindia Belanda, tentara Sekutu telah membentuk komando gabungan, di mana termasuk di dalamnya tentara Amerika Serikat, Australia dan Inggris.
Ketika Panglima Tentara Sekutu untuk Hindia Belanda, Jenderal Hein ter Poorten tanggal 8 Maret 1942, tanpa mengadakan perlawanan menyerahkan diri kepada tentara Jepang yang mendarat di Jawa tanggal 1 Maret 1942, sebagian pasukan Sekutu, termasuk tentara Inggris dan Australia, di bawah Brigadier Blackburn, masih mengadakan perlawanan. Mereka, termasuk Letnan Kolonel Laurens van der Post, yang waktu itu, ditangkap di hutan di Jawa Barat dan dijebloskan ke penjara di Bandung.[118]
Setelah Jepang menyerah tanggal 15 Agustus 1945, mereka dibebaskan tanggal 21 Agustus. Atas perintah Jenderal MacArthur, sebelum tentara Sekutu datang, selain membebaskan para tahanan dan interniran Sekutu, tentara Jepang ditugaskan untuk menjaga keselamatan para tahanan serta interniran Sekutu, termasuk di Jawa. Sebagai salah seorang perwira yang paling senior, Letnan Kolonel van der Post diminta oleh Jepang untuk membantu dalam persiapan evakuasi tawanan yang telah dibebaskan, dari Bandung ke Batavia (Jakarta). Malam itu juga mereka dibawa dengan kereta api ke Jakarta.
Seorang perwira senior Belanda menceriterakan kepadanya, bahwa empat hari sebelum Jepang menyerah, Laksamana Maeda mengumpulkan Sukarno, Hatta serta para nasionalis Indonesia untuk datang ke markasnya, dan bersama mereka menyatakan kemerdekaan Indonesia.[119] Bahkan dalam laporan resmi yang dibuatnya untuk Menteri Luar Negeri Inggris, van der Post menulis:[120]
“The Indonesian Republic had been proclaimed on 17th of August 1945, in the house of His Majesty’s Consul-General in Batavia,[121] then occupied by the Vice Admiral Maeda of the Imperial Japanese Navy …
… How and why the Republic was proclaimed at that time makes a fascinating story but it is not really relevant here …
… No Dutchmen will ever believe that but in a sense who the father and who the midwife were, is quite unimportant. What matters is the baby that was born. And no illegitimate child ever created more resentiment in the family and more stir among the neighbours.”

Jelas informasi ini salah besar, karena proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dua hari setelah pernyataan menyerah Jepang, bukan diumumkan di markas atau kediaman Laksamana Maeda. Rumah kediaman Maeda hanya dipergunakan untuk tempat menyusun teks proklamasi, agar tidak diganggu oleh Kempetai, Polisi Militer Jepang, dan kelompok Jepang yang tidak menyetujui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti telah diuraikan di atas, sebenarnya kelompok Pemuda Radikal yang “menculik” Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok merencanakan, bahwa Sukarno-Hatta dapat dengan tenang dan tanpa gangguan, menyusun teks proklamasi di Rengasdengklok untuk kemudian diumumkan di Jakarta.
Mungkin berdasarkan informasi yang salah ini, maka van der Post memberi judul bukunya “The Admiral’s Baby” (Bayi Sang Laksamana) [122] karena menyangka bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan di markas/kediaman Laksamana Maeda, sebagaimana disampaikan oleh seorang perwira senior Belanda kepadanya. Sangat disayangkan, bahwa dia tidak berusaha untuk meneliti lebih lanjut, sehingga tidak membuat kesalahan fatal dalam menulis bukunya.
Pada bulan September 1945, van der Post diangkat oleh Admiral Sir W. Patterson menjadi Gubernur Militer untuk Batavia. Dia bertugas di Batavia sampai juni 1947. Terakhir dia menjabat sebagai the British Minister’s Attaché di bawah Gilbert MacKereth, the British Minister in Java. Di akhir masa tugasnya, Gilberth MacKereth menugaskan van der Post untuk menuliskan laporan lengkap mengenai segala sesuatu, selama masa pendudukan Inggris di Jawa dan Sumatera.
Walaupun disebutkan, pada bulan Agustus tahun 1945 van der Post telah berada di Indonesia selama tiga setengah tahun, namun ternyata pengetahuannya mengenai Indonesia serta tokoh-tokoh pimpinannya, sangat minim. Hal ini tentu disebabkan, karena selama tiga setengah tahun itu, van der Post berada di tahanan Jepang di Bandung, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat memperluas wawasan mengenai Indonesia.
Kekurang pengetahuan itu dapat dilihat antara lain dalam hal yang sehubungan dengan perlawanan orang-orang Indonesia di Jawa, yang dia sebutkan sebagai perlawanan orang-orang Jawa (Javanese). Dia juga kurang mendalami, bahwa sejak awal abad 20, gerakan dan organisasi yang timbul, sudah bernuansa nasional dan tidak lagi terbatas pada kesukuan; dalam berbagai pertempuran, yang ikut dalam pertempuran tersebut tidak terbatas pada suku yang berasal dari daerah setempat, seperti halnya di Surabaya, Jakarta, Semarang, Bandung, dan juga di Sumatera.
Van der Post mengkhawatirkan perang saudara yang ditimbulkan oleh Tan Malaka serta pengikut Sudirman yang bersenjata (hlm. 193). Van der Post tidak mengetahui, bahwa “pengikut bersenjata” Sudirman pada waktu itu (sejak tanggal 5 Oktober 1945) adalah tentara reguler Republik Indonesia (TKR), dan tanggal 12 November 1945, Sudirman secara demokratis, terpilih menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Dalam hal ini, penilaian van der Post tidak pada tempatnya. Selain itu, pengetahuan mengenai beberapa tokoh nasional serta penilaian pribadinya, salah. Sukarno ditulisnya sebagai orang asal Sumatera (hlm. 62 dan 143); sedangkan Tan Malaka disebutnya sebagai orang Jawa (hlm. 167). Tokoh-tokoh yang nampaknya tidak disenangi oleh Sekutu, mendapat penilaian yang tidak pada tempatnya:[123]
“… Dr. Soebardjo (mungkin maksudnya Mr. Ahmad Subarjo), the scheming, cruel, pleasure loving friend of the Japanese Admiral Maeda; the notorious Chinese-trained communist Tan Malaka (Tan Malaka, komunis dengan reputasi buruk, yang dilatih Cina) …”

Di sini, perlu diberikan beberapa catatan, bahwa memang Panglima Besar Sudirman pernah hadir dalam suatu pertemuan dengan Tan Malaka, namun Tan Malaka ditangkap kemudian dimasukkan ke penjara pada bulan Maret 1946, 4 bulan sebelum "kudeta 3 Juli 1946." Selain itu, sejak pertengahan tahun duapuluhan, Tan Malaka telah menyatakan ke luar dari Partai Komunis Indonesia.
Yang sangat tidak bisa diterima adalah, menyamakan organisasi pemuda Indonesia dengan Hitler Youth (Pemuda Hitler), yang rasistis dan fasistis. Mengenai hal ini van der Post menulis:[124]
“… For the first time I saw young men enrolled in the beginnings of what was to become the formidable youth organization of the Pemoeda (the Javanese equivalent of a kind of Hitler Youth), and young girls in gymslips marsching with sticks for rifles.”

Seharusnya van der Post juga menyadari, bahwa timbulnya berbagai organisasi pemuda di Indonesia sangat berbeda dengan pembentukan Hitler Youth (bahasa Jerman: Hitler Jugend) di Jerman. Hitler Youth didirikan oleh diktator Jerman, Adolf Hitler, dan mereka dididik dengan nilai-nilai rasistis, yang menganggap ras Jerman sebagai ras Aria, dan memandang bangsa-bangsa lain sebagai bangsa rendahan; bahkan ras Eropa Timur, apalagi etnis Yahudi, disamakan dengan serangga atau kecoa (Ungeziefer); membunuh “serangga” tersebut, bukanlah suatu kejahatan. Jelas ini tidak dapat disamakan dengan pembentukan organisasi pemuda di Indonesia, yang timbul dari semangat untuk melepaskan diri dari penderitaan yang diakibatkan oleh penjajahan bangsa-bangsa Eropa –termasuk Inggris- dan kemudian pendudukan tentara Jepang. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemuda Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, adalah reaksi, dan bukan aksi. Reaksi atas tindakan Belanda –yang pada waktu itu dibantu oleh Inggris dan juga Jepang- untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan.
Namun secara keseluruhan, buku tersebut sangat berharga dan memperkaya pustaka penulisan sejarah Indonesia, karena menguraikan secara gamblang –dari titik pandang Inggris- perbedaan penilaian antara Inggris dan Belanda, terhadap situasi di Indonesia setelah masa pendudukan Jepang selama 3 ½ tahun, dan juga beberapa minggu setelah Jepang menyerah. Selama ini telah banyak dituliskan dan diketahui, mengenai ketidaksenangan Belanda terhadap Inggris, yang mereka nilai setengah hati membantu Belanda memperoleh kembali jajahannya, sesuai dengan perjanjian bilateral Inggris-Belanda. Laurens van der Post mengungkapkan secara jelas perbedaan tersebut, bahkan juga memberikan penilaian terhadap sikap Belanda yang keras kepala, dan ingin memutar balik jam sejarah, bahkan sudah dengan memperhitungkan risiko pertumpahan darah yang akan timbul.
Ketika mengunjungi kamp-kamp interniran di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan mengendarai mobil, van der Post menyaksikan sendiri, bagaimana nasionalisme yang militan telah tersebar luas pada rakyat Indonesia. Sepanjang ratusan mil yang telah dilaluinya, dia melihat di kota-kota serta desa-desa telah berkibar bendera nasional Republik Indonesia, Merah-Putih.[125] Dia juga memperoleh informasi, bahwa pengibaran bendera Belanda telah mengakibatkan insiden yang menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi di Surabaya tanggal 19 September 1945.
Pada waktu kedatangan Admiral Sir Wilfred Patterson tanggal 15 September 1945 dengan kapal perang H.M.S. Cumberland di Jakarta, van der Post segera menyampaikan laporan tertulisnya mengenai perkembangan di Indonesia yang telah dilihatnya kepada Patterson, dan juga Dr. van der Plas, yang ikut bersama Patterson. Selain itu, van der Post juga segera mengirim laporannya ke Markas Besar SEAC di Kandy.
Ketika Letnan Jenderal Sir Philip Christison tiba di Jakarta tanggal 30 September 1945, segera diadakan rapat di kapal perang Cumberland, di mana van der Post kembali menyampaikan laporannya. Jenderal Christison dan Admiral Patterson menilai, Mountbatten, dan bahkan Pemerintah Inggris, terutama War Cabinet (Dewan Siasat Perang) harus mengetahui mengenai perubahan situasi yang radikal, yang terjadi di Indonesia. Christison dan Patterson sepakat, bahwa van der Post adalah satu-satunya orang yang dapat memberikan informasi kepada Mountbatten, yang selanjutnya akan diteruskan ke London dan mungkin ke Den Haag. Mengenai pertemuan ini van der Post menulis:[126]
“… They had both agreed that I was the only person who could clarify matters in the mind of the Supremo (Mountbatten – pen.). I was to leave immediately to meet him at his Headquarters in Kandy after which, they were certain, he would insist on my going on to see the War Cabinet in London, and possibly even The Hague (Den Haag – pen.) to address the obstinacy with which the Dutch were continuing to inflict pre-war values and considerations on Indonesia.”

Maka dimulailah misi van der Post untuk memberi informasi tentang keadaan sebenarnya di Indonesia selama tigasetengah tahun belakangan, kepada Panglima Tertinggi Komando Asia Tenggara Admiral Lord Louis Mountbatten, di Kandy, Sri Lanka, Perdana Menteri Inggris Clement Atlee, di London, dan Pemerintah Belanda di Den Haag. Dalam bukunya, Van der Post tidak menulis tanggal keberangkatannya dari Jakarta menuju Singapura, namun diperkirakan, dia berangkat sekitar petengahan bulan Oktober 1945. Dia ke Singapura menumpang pesawat pembom Mitchell yang disediakan oleh Belanda; pilotnya adalah Letkol Asjes. Keesokan harinya, dari Singapura dia berangkat naik pesawat terbang Inggris ke Colombo, Sri Lanka. Selanjutnya, juga dengan pesawat terbang, langsung ke Kandy, di mana dia telah dijemput mobil yang akan membawanya ke markas besar Admiral Mountbatten.
Singkatnya, pertemuan dengan Mountbatten berlangsung seperti yang telah diperkirakan oleh van der Post. Mounbatten juga melihat perbedaan politik dan kebudayaan yang sangat mendasar, antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia. Mountbatten sadar akan pentingnya kebangkitan semangat nasional yang semakin meningkat di kalangan rakyat Indonesia. Dia bahkan mengerti, bahwa semangat alamiah itu diperkuat oleh kenyataan, bahwa Belanda telah gagal dalam tugasnya yang paling pokok, yaitu melindungi negeri itu dari invasi Jepang. van der Post menulis pendapat Mountbatten sebagai berikut:[127]
“… He understood how that natural spirit must have been encouraged by the fact that the Dutch had failed in their elementary duty of protecting the country from the Japanese invasion …”

Selanjutnya, van der Post menuliskan:
“… The Indonesians had not witnessed the gallant contribution made by the Dutch at sea and in the air; they only saw how the armies that had been gathered, presumably in their defence, had surrendered with barely more than a perfunctory skirmish within a week of the Japanese landings. The Dutch Commander-in-Chief had already been captured before the surrender by some Japanese soldiers on bicycles, who had found their way into his headquarters …”

Yang luar biasa adalah, kalimat-kalimat tersebut di atas sangat mirip dengan beberapa hal yang tertera dalam memorandum yang disampaikan oleh delegasi Republik Indonesia pada tanggal 20 Januari 1949 kepada Dewan Keamanan PBB, setelah agresi militer yang dilakukan oleh tentara Belanda tanggal 19 Desember 1948 terhadap Republik Indonesia. Dengan tindakan itu, Belanda telah melanggar Persetujuan Renville, yang difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara (Committee of Good Offices) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Memorandum delegasi Republik Indonesia tersebut antara lain berbunyi:[128]
“… Bahwasanya menurut sejarahnya RI bukanlah terlahir sebagai hasil suatu pemberontakan terhadap Belanda, melainkan lahir sesudah Belanda bulat-bulat menyerahkan Indonesia kepada Jepang, dengan tidak sedikitpun ada bayangannya untuk mencoba mempertahankannya.
Belanda sama sekali tidak berusaha mempertahankan Indonesia dan dengan sengaja sedemikian rupa menghalang-halangi rakyat Indonesia memperoleh latihan kemiliteran, sehingga mereka berada dalam keadaan tidak berdaya mempertahankan negerinya sendiri terhadap agresi Jepang.
Memang, politik kolonial Belanda tidak pernah memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk maju menjadi suatu bangsa yang kuat, karena hal ini akan membahayakan kedudukan Belanda sebagai tuan penjajah dan bertentangan dengan keinginannya untuk melanjutkan kekuasaanya atas Indonesia. Inilah sebab sebenarnya mengapa Belanda tidak mempunyai kesanggupan menunaikan kewajiban dan tanggung-jawabnya mempertahankan Indonesia terhadap agresi dari luar negeri.
Demikianlah maka Belanda bukan saja telah menyerahkan Indonesia kepada imperialis Jepang tanpa melakukan usaha yang benar-benar dapat mempertahankannya, tetapi juga menolak memberikan kepada rakyat Indonesia sendiri kekuatan untuk melawan Jepang.
Sesudah Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa bersyarat kepada Jepang, maka rakyat Indonesia memutuskan untuk memegang strateginya sendiri. Berdasarkan strategi ini, maka pemimpin-pemimpin Indonesia memandang pemerintah balatentara Jepang sebagai sesuatu yang bersifat sementara saja, karena tidak seorangpun di antara mereka yang berpikiran bahwa Jepang akan sanggup mengalahkan Sekutu, terutama sekali Amerika, Rusia dan Inggris …”

Van der Post memohon agar Mountbatten menyampaikan kepada Pemerintah Inggris mengenai masalah yang mereka hadapi, dan tidak menerima versi Belanda, mengenai apa yang terjadi di Jawa, sampai mereka mendengar sendiri pendapat pihak Inggris.
Pada akhir pembicaraan hari itu, sambil berdiri dari kursinya serta tersenyum –suatu hal yang jarang dia lakukan- Mountbatten mengatakan:
“However, no ammount of signalling could possibly have a lot to re-think tonight, and we shall meet again in the morning to talk further. But it is quite clear to me that there is some very hard and clear thinking to be done in London, and above all in The Hague, otherwise we shall never get your problem straight. It is urgent. Do not hesitate to talk to them in London as you have talked to me. Take your time, I am certain we will get a good hearing in London. The problem will be what London can do about The Hague.”

Baik Jenderal Christison dan Admiral Patterson di Jakarta, maupun Admiral Mountbatten di Kandy, telah menyadari, bahwa yang menjadi tandatanya besar adalah, apakah Pemerintah Belanda dapat diyakinkan mengenai zaman yang telah berubah, dan akan timbul pertempuran besar, apabila Den Haag tetap memaksakan kehendaknya untuk kembali menguasai Indonesia sebagai jajahan. Pertemuan dengan Mountbatten keesokan harinya berlangsung singkat. Mountbatten telah memberikan instruksi kepada stafnya untuk mengatur keberangkatan van der Post secepat mungkin ke London, untuk melaporkan kepada War Cabinet (Dewan Siasat Perang), dan terutama kepada Perdana Menteri Clement Atlee.
Malam itu juga, van der Post terbang menuju London. Penerbangan berlangsung beberapa hari dan malam, melalui Bahrain, Alexandria, Prancis sampai akhirnya tiba di Lyneham, Whiltshire, Inggris.
Setelah tiba di London, panggilan dari Perdana Menteri Clement Atlee datang esok sorenya. Pertemuan berlangsung di kantor Perdana Menteri di Westminster. Pada akhir pertemuan, Perdana Menteri Atlee mengatakan kepada van der Post:[129]
“Thank you very much. I find what you have told me of great importance, and I think it of even greater importance that you should go toThe Hague and tell all this to the Dutch. Take whatever time you need to tell them all you feel they should know.”

Perdana Menteri Atlee segera memberikan instruksi kepada sekretarisnya, untuk mengatur keberangkatan van der Post ke Den Haag secepatnya, dan memberi informasi kepada Duta Besar Inggris di Den Haag mengenai pentingnya misi ini. Selain itu Atlee juga meminta kepada van der Post untuk segera melapor kepadanya, sekembalinya ke London dari Den Haag.
Van der Post berangkat ke Den Haag keesokan harinya dengan pesawat terbang sipil. Kedatangannya di Den Haag telah dinantikan oleh Duta Besar Inggris, Nevile Bland. Malam itu juga, dalam suatu jamuan Dinner di Les Vieux Doelens, van der Post bertemu dengan seluruh anggota Kabinet pimpinan Perdana Menteri Profesor Schermerhorn.
Dalam pertemuan dengan para anggota kabinet -yang menurut van der Post, adalah representasi Belanda- dia mendapat kesan bahwa orang-orang itu sama sekali tidak mengetahui mengenai Indonesia. Mereka bahkan menganggap remeh orang-orang Belanda yang lahir di Indonesia, seperti van Mook dan van der Plas. Orang Belanda yang dilahirkan di Indonesia dilecehkan dengan sebutan “Indische Jongen” (bocah India).[130]
Van der Post menduga, bahwa mereka telah terpengaruh oleh informasi yang diberikan van der Plas atau van Mook. Hal ini tentunya menjadi refleksi dari keluguan, dan ketidaktahuan menteri-menteri kabinetnya Schermerhorn mengenai sejarah Indonesia. Van der Post berpendapat:
“… This was, of course, fundamentally a reflection of their innocence and, in a sense, their ignorance of history…
… They believed that once the Japanese had gone everything could be picked up where the war had left it and that, perhaps after some show of force, all would be well and continue as before …”

Van der Post berada di negeri Belanda lebih dari seminggu. Dia beberapa kali berbicara dengan Profesor Johann Heinrich Adolf Logemann, Menteri Urusan Provinsi Seberang Laut. Dalam satu pembicaraan , untuk pertama kalinya Logemann menceriterakan kepada van der Post mengenai pembicaraannya –semula melalui komunikasi radio- dengan Dr. van Mook. Pembicaraan itu berisi sejumlah keluhan terhadap Admiral Patterson dan Jenderal Christison, dan sebenarnya adalah pengulangan dari pengamatan van der Plas. Hal itu tentu memperkuat kecurigaan van der Post.
Van der Post mengajukan protesnya, dan mempertanyakan, mengapa Dr. van Mook tidak langsung menyampaikan keluhannya kepada Jenderal Christison, sehingga tidak perlu menebarkannya di Den Haag, yang kemudian diteruskan ke London.
Profesor Logemann mengakui, bahwa dia tidak dapat mempercayai bahwa fenomena yang disampaikan oleh van der Post benar-benar suatu kenyataan, bila mengingat semua hal-hal indah yang telah dilakukan oleh Belanda semasa Hindia Belanda. Van der Post menulis mengenai hal ini:[131]
“… Professor Logemann confessed he simply could not believe the phenomenon was real, considering all the wonderful things that the Dutch had done for the Indonesians since they first occupied Java at the beginning of the seventeenth century…”

Selama di negeri Belanda, van der Post berbicara dengan berbagai kalangan, seperti Kamar Dagang Belanda, veteran Perang Dunia II, dan juga bercicara di radio Belanda.
Ketika kembali ke London, bertepatan dengan datangnya berita dari Indonesia mengenai kematian Brigadier Mallaby di Surabaya. Menurut pendapatnya, Surabaya adalah tempat terakhir yang akan didatangi tanpa persiapan yang tepat. Dia menilai, bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah wilayah nasionalis di mana tentara Sudirman terorganisir dengan sangat baik:
“… In my mind alarm bells rang. What on earth were they doing in Sourabaya? It was the last place to go without proper preparation. Eastern and central Java were the areas in which the nationalists and the spreading army of Soedirman were best organized and their most fanatic and, for us, were of little immediate interest because the internment and prisoner-of-war camps there were the smallest and least important in the islands."

Selain bertemu lagi dengan Perdana Menteri Clement Atlee, serta dengan sejumlah perwira tinggi, van der Post juga berbicara di radio BBC. Intinya, dia mengatakan bahwa banyak orang tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di Indonesia selama tigasetengah tahun pendudukan Jepang, dan beberapa minggu setelah Jepang menyerah. Pada akhir pembicaraannya di radio, van der Post mengatakan:[132]
“… Do remember, once more, that these people have not real news for three and a half years of what has happening in the world. All they have had in that time is Japanese propaganda of vilest type and, all this time, their youngest and most impressionable boys have been held up to them as heroes the most brutal type of soldiers, who showed continually a complete and almost joyous disregard of human life. Killing and being killed are drilled into them by routine example as a great, exiting and romantic thing. Everywhere in my experience of crowds and riots in the island, I have been struck by the fact that the sorts of ‘storm-troopers’ of these demonstrations were young boys of from 8 to 14 years of age. That is not political, it is a tragic and abnormal psychology, created by a collective callow passion in an atmosphere of organized lying and intimidation.
And finally, you can have no idea really how exhausted, tired and profoundly distressed all classes of the community in Java are. There is not a family in Java which has not sufferred brutal bereavement, which is not partly broken up and, to some extent, wrenched out of its normal social pattern. No one in Java today is normal, and many of the people in the island who have had families and associations is other parts of the world do become upset when they get there and learn with a first rude shock what has happenned in the past three and a half years.
I am a soldier and know little of political things, and therefore probably underrate them; but this aspect of the trouble in Java is by far the most important. It is essentially a human problem, and it requires all that we have of human understanding and imagination and sympathy for all classes of people, even for the nationalists, if we are to solve it with dignity and success. We want a very light, a deft, firm and sensitive touch to manage the startled and the wounded steed.
Already I feel that Java, in spite of Sourabaya, is on the first step to becoming more normal. If we continue to approach it in a human, understanding way, I am convinced that in a few months you will have good tidings of this great Java sorrow.”

Perjalanan kembali dari London ke Kandy, Sri Lanka, untuk menemui Lord Mountbatten, memakan waktu beberapa hari, seperti ketika berangkat ke Inggris. Setelah menyampaikan laporan kepada Mountbatten, van der Post kembali ke Batavia/Jakarta.
Dari uraian yang dituliskan dalam bukunya, terkesan, bahwa van der Post tidak dapat merubah pandangan dan penilaian Pemerintah Belanda serta orang-orang Belanda pada umumnya, termasuk para pengusaha di Kamar Dagang Belanda.
Sejarah mencatat, bahwa –walaupun van der Post mengatakan, Inggris tidak mempunyai “hidden agenda” (agenda tersembunyi)- sampai dicapai kesepakatan gencatan senjata tanggal 14 Oktober 1946, tentara Inggris dengan kekuatan militer yang dahsyat telah menghancurkan banyak kota-kota di Jawa dan Sumatera, yang juga menewaskan puluhan ribu rakyat, dan setelah itu, tentara pendudukan Inggris menyerahkan daerah-daerah tersebut kepada administrasi Belanda, sesuai dengan perjanjian Inggrois-Belanda, Civil Affairs Agreement.
Berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada, dapat dikatakan, bahwa misi Laurens van der Post ke negeri Belanda, tidak membuahkan hasil positif bagi perdamaian di Indonesia. Demikian juga pertemuannya dengan berbagai pihak di London, termasuk dengan Perdana Menteri Clement Atlee dan pimpinan tertinggi militer, tidak membawa perubahan yang mendasar atas kebijakan Pemerintah Inggris sehubungan dengan perjanjian bilateral Inggris-Belanda –Civil Affairs Agreement- ataupun koreksi terhadap hasil keputusan konferensi Yalta, yaitu mengembalikan situasi kepada status quo, seperti sebelum invasi Jepang. Ini berarti pula, tidak ada koreksi atas surat perintah Admiral Lord Mountbatten tertanggal 2 September 1945, di mana dia memerintahkan agar pasukan Inggris secepatnya ke Surabaya, dan mengembalikan koloni kepada administrasi Belanda.
Kegagalan misi Laurens van der Post juga terlihat dari hasil pertemuan puncak antara Inggris dan Belanda tanggal 6 Desember 1945 di Singapura, di mana diambil keputusan, bahwa untuk “memulihkan law and order” di Indonesia, akan dilakukan kekerasan, yang berarti menghancurkan kekuatan bersenjata Republik Indonesia.
Sejarah juga mencatat, setelah Inggris memfasilitasi pertemuan Belanda dengan pimpinan Republik Indonesia, Belanda berkali-kali melanggar persetujuan yang telah dicapai, di mana setiap kali diadakan perundingan baru, Republik Indonesia kehilangan banyak wilayahnya.

“Pembersihan” oleh Tentara Inggris dan Australia. KNIL Masuk Indonesia

Walaupun ke luar berbagai pernyataan yang kontroversial baik dari pimpinan tentara Inggris mengenai keberadaan serta tugas mereka di Indonesia, namun kenyataannya, sejak 3 Divisi Inggris-India tiba di Jawa dan Sumatera, timbul pertempuran yang sangat sengit antara tentara pendudukan Inggris melawan rakyat Indonesia, yang mengakibatkan jatuhnya korban yang sangat besar di kalangan rakyat Indonesia. Selama lebih dari satu tahun, hingga November 1946, tentara Inggris, dibantu tentara Australia –mengatas-namakan tugas tentara Sekutu- menggempur kekuatan bersenjata Republik Indonesia di seluruh Nusantara. Wilayah yang telah “dibersihkan” tentara Inggris/Australia, kemudian diserahkan kepada NICA (Netherlands Indies Civil Administration), sesuai dengan kesepakatan Inggris-Belanda di Chequers –Civil Affairs Agreement (CAA)- tanggal 24 Agustus 1945:
”… pemerintah Belanda, dalam usahanya untuk membantu Panglima Tentara Sekutu dalam melaksanakan tugasnya, akan memperbantukan pada tentara Sekutu itu perwira-perrwira NICA secukupnya untuk menjalankan pemerintahan di wilayah Hindia Belanda yang telah dibebaskan, di bawah pengawasan umum fihak komandan militer Sekutu setempat. Dinas-dinas dari NICA akan dipergunakan sebanyak mungkin pada setiap kesempatan yang berhubungan dengan pemerintahan sipil…”

Seperti telah disebutkan di atas, semula, beberapa panglima tentara Inggris, termasuk Letnan Jenderal Sir Philip Christison, kelihatan tidak terlalu mementingkan aspek politik, apalagi kepentingan Belanda. Mereka hanya berkonsentrasi pada tugas-tugas kemiliteran. Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena kekurangan personal, dan kapal pengangkut, tugas yang harus mereka lakukan sangat berat. Dari perwira Inggris di Jakarta yang telah dibebaskan dari tahanan oleh Jepang, mereka memperoleh informasi yang sangat berbeda mengenai perkembangan di Indonesia, dengan informasi yang diberikan oleh Belanda. Selain itu, perjanjian antara Belanda dan Inggris sangat mendadak, yaitu hanya 9 hari (15 Agustus – 24 Agustus 1945) setelah serah terima wewenang. Yang terpenting untuk tugas tambahan di wilayah bekas Hindia Belanda, tentara Inggris sama sekali tidak memiliki laporan dinas intelijen mengenai situasi di wilayah yang baru menyatakan kemerdekaannya.
Melihat pesatnya pembentukan pemerintahan sipil Republik Indonesia serta makin banyaknya BKR/Laskar bersenjata Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera, Belanda mulai panik. Mereka mengadakan lobi di tingkat atas, terutama menuntut pimpinan militer Inggris untuk memenuhi Civil Affairs Agreement yang telah ditandatangani oleh Belanda dan Inggris di Chequers pada 24 Agustus 1945, serta menjalankan keputusan konferensi Yalta, yaitu mengembalikan situasi di Asia kepada status quo, seperti sebelum invasi Jepang 1941, yang berarti mengembalikan bekas Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda.
Pada pertengahan Oktober 1945, Perdana Menteri Inggris Clement Atlee dari Partai Buruh, di House of Commons menegaskan dukungan Inggris terhadap Belanda sehubungan dengan Indonesia:[133]
“… Pemerintah Inggris menginsyafi benar-benar kenyataan, bahwa selama peperangan yang lalu, Pemerintah Belanda berdiri di samping Inggris dan tidak boleh tidak, menderita akibat peperangan itu.
Pemerintah Inggris hanya mengakui pemerintah Belanda sebagai satu-satunya pemerintahan yang syah di seluruh Indonesia dan berpendapat bahwa pemerintah Belanda sudah terlalu jauh untuk menawarkan rencana yang liberal kepada Indonesia …”

Merasa yakin akan dukungan Pemerintah Inggris di London, pimpinan Belanda mengadakan lobi di tingkat atas, terutama menuntut pimpinan militer Inggris di Indonesia, untuk memenuhi kesepakatan yang telah dicapai oleh pemerintahan kedua negara tersebut. Lobi ini berhasil menelorkan pertemuan di Singapura tanggal 6 Desember 1945 yang dihadiri pimpinan tertinggi kedua negara tersebut di Asia Tenggara. Hadir di pihak Inggris, tak kurang dari Admiral Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander Allied Forces South East Asia, Marshall Sir Alan Brooke, Chief of the Imperial General Staff, General Sir Miles Dempsey, Commander Allied Land Forces, South East Asia, Lieutenant General Sir Philip Christison, Commander Allied Forces for the Netherlands-East-Indie (AFNEI) serta Rear Admiral Sir Wilfred R. Patterson, Commander-in-Chief 5th Cruiser Squadron, Colonel Laurens van der Post, Military Governor of Batavia. Sedangkan dari pihak Belanda, hadir Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook[134], Admiral Conrad E.L. Helfrich, Wakil Panglima Tertinggi SEAC dan Jenderal Ludolf Hendrik van Oyen,[135] Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Inggris menegaskan kembali pengakuan mereka atas kedaulatan Belanda di Indonesia.
Radio San Francisco tanggal 10 Desember 1945 menyiarkan antara lain, bahwa dalam permusyawaratan di Singapura, Letnan Jenderal Christison telah mendapat kekuasaan seluas-luasnya untuk menjaga keamanan di Jawa. Selain itu disebutkan:
“…Christison akan menggunakan kekerasan untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman di Jawa, supaya dapat memenuhi undang-undang dasar dan peraturan untuk Indonesia di bawah kerajaan Belanda[136].”
Sejarah perjuangan Indonesia mencatat pertempuran sengit melawan tentara Inggris, karena ternyata di mana tentara Inggris masuk –yang selalu diikuti oleh NICA- mereka tidak hanya membebaskan orang Belanda yang ditahan, melainkan segera mempersenjatai orang-orang Belanda tersebut, sehingga kemudian terjadi insiden bersenjata antara pihak Indonesia dan Belanda yang dibantu Inggris. Demikianlah yang terjadi di Jawa Tengah. Berawal dari insiden yang terjadi di Magelang tanggal 26 Oktober 1945, yang kemudian berhasil dilerai oleh Presiden Sukarno bersama Brigadier Bethell, tanggal 2 November 1945. Namun karena pihak Inggris tidak mematuhi kesepakatan yang telah dicapai, maka tanggal 20 November 1945, di Ambarawa timbul perlawanan bersenjata melawan agresi militer Inggris, yang berlangsung hingga tanggal 15 Desember 1945.
Setelah usai Perang Dunia II, Belanda tidak dapat segera mengirimkan tentara dalam jumlah besar ke Indonesia, dan ini dilakukan oleh Inggris dan Australia, yang memiliki beberapa divisi di Asia Tenggara. Tanpa bantuan militer Inggris dan Australia untuk menghancurkan kekuatan militer Republik Indonesia, Belanda tidak mungkin dapat kembali menguasai Indonesia, walau pun di beberapa daerah hanya untuk beberapa tahun. Pada akhir Perang Dunia II, bulan Agustus 1945, tak ada satu pun satuan tentara Belanda di Indonesia; yang ada hanyalah bekas interniran yang belum terorganisasi dalam satuan angkatan apapun. Tiga Divisi Inggris dibantu dua Divisi Australia mewakili Allied Forces di Indonesia. Pada waktu Inggris memulai pertempuran di Jawa Timur pada bulan November 1945, perlahan-lahan Belanda mendatangkan pasukannya ke Indonesia, sehingga pada waktu seluruh pasukan Inggris dan Australia telah ditarik akhir tahun 1946, mereka seluruhnya diganti oleh pasukan Belanda –KNIL, KL dan KM.
Awalnya Inggris menunjukkan sikap, seolah-olah de facto mengakui Republik Indonesia, dengan memperbantukan tentara dan polisi Indonesia untuk menjaga keamanan, tetapi di kota-kota besar -kecuali Jakarta- seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Medan, dll., upaya penghancuran kekuatan militer Indonesia dilakukan dengan intensitas yang tinggi sejak kedatangan tentara Inggris di Pulau Jawa dan Sumatera. Perlahan-lahan tekanan kemudian juga dilakukan di Jakarta, dimulai dengan membubarkan polisi Indonesia. Markas-markas polisi Indonesia digrebeg, personal polisi Indonesia ditangkap dan dilucuti senjatanya[137]. Tanggal 29 Desember 1945, pimpinan militer Inggris mengumumkan pembentukan Civilian Police (CP) yang terdiri dari Inggris, Belanda dan Indonesia.
Inggris juga menghidupkan kembali Mahkamah Belanda. Pada 2 Januari 1946 Markas Besar Sekutu mengumumkan:[138]
“Sejumlah orang telah ditangkap (oleh polisi militer Inggris) karena dipersalahkan melakukan kejahatan terhadap pemerintahan militer Serikat, dan untuk kepentingan keadilan telah diputuskan oleh Panglima Tertinggi Serikat guna membentuk sebuah pengadilan militer untuk menuntut mereka yang tidak di bawah undang-undang militer Inggris dan telah melakukan kejahatan di dalam daerah yang termasuk daerah tentara Serikat di Hindia Belanda terhadap pemerintahan Serikat sebagai termaktub pada pasal 8 dan 11 dari pengumuman Mayor Jenderal D.C. Hawthorn D.S.O, Panglima tentara Inggris di Jakarta, Madura, Bali dan Lombok pada tanggal 13.10.1945.
Pengadilan itu adalah pengadilan Belanda, karena Belanda adalah kekuasaan yang berdaulat di Hindia Belanda, sebab sebuah pengadilan Inggris tidak dapat dibentuk untuk mengadili perkara-perkara termaktub dalam bagian pertama di atas.
Pengadilan Belanda yang akan dibentuk itu merupakan bagian dari pemerintahan militer Serikat. Pengadilan itu akan terdiri dari seorang Presiden bangsa Belanda dan anggota-anggotanya, seorang atau lebih di antaranya mungkin orang-orang Indonesia yang dianggap cakap.
Dalam perkara-perkara di mana telah dijatuhkan hukuman mati, maka hukuman itu tidak akan dilakukan sebelum halnya diterima oleh panglima tertinggi Serikat.
Hukuman-hukuman yang lebih dari 2 tahun tidak akan dilakukan sebelum diperiksa oleh panglima tertinggi Serikat di Hindia Belanda”.

Dalam surat tersebut, Inggris untuk pertama kalinya membuka kedoknya dengan menyatakan:
”...karena Belanda adalah kekuasaan yang berdaulat di Hindia Belanda…”

Setelah berhasil menguasai seluruh Surabaya pada akhir November 1945, di kota-kota lain, Inggris melakukan hal yang sama. Tanggal 25 dan 26 November 1945 terjadi pertempuran sengit di Bandung, dan tanggal 27 November, Jenderal MacDonald mengeluarkan ultimatum, agar bagian utara kota Bandung dibersihkan dari orang Indonesia dalam waktu 48 jam.[139] Selanjutnya Anderson menulis:[140]
“Tanggal 8 Desember, Inggris menduduki bekas istana Gubernur Jenderal di Bogor dan menghalau ke luar kesatuan-kesatuan militer Republik yang berada di dalam kota itu. Pemerintah sudah lebih dahulu dipaksa untuk mengalah kepada Sekutu di Ibukota, dan pada tanggal 19 November telah memerintahkan semua kesatuan militer di dalam dan di sekitar Jakarta supaya pindah ke luar batas-batas kota itu. Pada tanggal 13 Desember kesatuan-kesatuan Inggris melancarkan serangan-serangan udara dan darat yang ganas di daerah sekitar Bekasi sebagai balas dendam terhadap kaum tani setempat yang telah membunuh beberapa penerbang Inggris dan India yang jatuh di sana pada tanggal 23 November. Antara (Kantor Berita Nasional) melaporkan bahwa 600 rumah dengan sengaja dibakar sampai rata dengan tanah….
…Pukulan lain terhadap martabat dan wibawa pemerintah adalah keputusannya (Sukarno-pen.) untuk memindahkan Ibukota Republik ke Yogyakarta, akibat percobaan pembunuhan (oleh Belanda-pen) terhadap Amir dan Syahrir –dan juga logis karena konsolidasi Belanda dan Inggris di Jakarta. Pemindahan ini dilakukan pada tanggal 4 Januari 1946.”

Selain teror yang dilakukan oleh NICA bersenjata terhadap para pemimpin Republik, seperti penembakan-penembakan yang terjadi di Jakarta terhadap Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin Harahap, tentara Inggris melakukan tekanan terhadap Pemerintahan Indonesia di kota-kota, termasuk di Ibukota Jakarta, sehingga di banyak kota, Pemerintah Indonesia “terpaksa” ke luar kota dan melakukan tugas pemerintahan di luar kota atau ke kota kecil lain, sehingga dengan demikian Belanda dapat bercokol lagi di kota-kota besar seperti Batavia (Jakarta), Bandung, Medan dll.
Di berbagai daerah di pulau Jawa dan Sumatera, timbul pertempuran sengit melawan Inggris dan NICA, yang kemudian diperkuat dengan kedatangan tentara Hindia Belanda, KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Leger), serta tentara reguler Belanda, Koninklijke Landmacht (KL), seperti yang terjadi di Bandung, Padang, Palembang dan Medan –yang kemudian dikenal sebagai “Medan Area.” Pemboman terhadap pemukiman penduduk yang dilakukan oleh Inggris tidak hanya di Surabaya, melainkan juga di Ambarawa, Bekasi, Bandung dan Bojongkoko (dekat Sukabumi) serta daerah-daerah lain di Jawa dan Sumatera. Berikut ini akan diuraikan sedikit, episode-episode perjuangan rakyat Indonesia di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kemudian secara lebih rinci, episode perjuangan rakyat Indonesia di Surabaya.
Pertengahan Oktober 1945, satu brigade dari Divisi 23, dipimpin oleh Brigadier MacDonald, masuk ke kota Bandung. Seperti di kota-kota lain, rakyat di Bandung juga merebut banyak senjata dari tentara Jepang, oleh sebab itu, MacDonald memerintahkan agar semua senjata yang dimiliki oleh rakyat, diserahkan kepada tentara Sekutu. Namun perintah tersebut tentu tidak dipatuhi oleh rakyat Indonesia di Bandung. Pasokan logistik untuk tentara Inggris di Bandung dikirim dari Jakarta, semula memakai kereta api dengan jalur Karawang – Cikampek – Bandung. Laskar-laskar rakyat sering mengadakan pencegatan dan merebut perlengkapan untuk tentara Inggris tersebut. Rute diganti dengan jalur Bogor – Sukabumi – Bandung. Pengiriman inipun sering di cegat oleh laskar-laskar rakyat. Ironisnya, Pemerintah Republik ikut membantu dalam pengawalan pengiriman logistik untuk tentara pendudukan di Bandung. Inggris kemudian mengirimkan logistik untuk tentara mereka di Bandung melalui udara.
Perlawanan rakyat Indonesia di Bandung berlangsung terus, sehingga mencapai puncaknya bulan Maret 1946. Pada tanggal 23 Maret 1946, Brigadier MacDonald mengeluarkan ultimatum, agar Bandung Selatan dikosongkan. Perdana Menteri RI Sutan Syahrir memberikan instruksi kepada Panglima Divisi III Kolonel A.H. Nasution, agar mematuhi ultimatum Inggris dan tidak melakukan bumi hangus. Namun Markas Tertinggi TKR (MTTKR) di Yogyakarta memberikan instruksi yang bertentangan, yaitu:
“…jangan menyerahkan Bandung Selatan begitu saja!”

Pimpinan Divisi III (Siliwangi) mematuhi instruksi yang diberikan oleh MTTKR, yaitu mengadakan perlawanan terhadap tentara Inggris. Sambil mengungsikan rakyat ke luar kota Bandung, dilakukan bumi-hangus total, sehingga Inggris tidak dapat menggunakan fasilitas apapun di daerah yang kemudian mereka duduki. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai “Bandung Lautan Api”, yang diabadikan oleh Ismail Marzuki dalam lagu perjuangan “Halo-Halo Bandung.”
Tanggal 20 Oktober 1945, Brigadier Bethell membawa pasukannya masuk kota Semarang. Kesatuan-kesatuan Gurkha segera dikirim ke Ambarawa dan Magelang untuk membawa interniran yang ditahan di Ambarawa dan Magelang ke Semarang; namun setelah tiba di Magelang tanggal 26 Oktober 1945, tentara Inggris mengambil alih kekuasaan atas kota tersebut. Juga terlihat, dalam tim RAPWI ternyata ada orang-orang Belanda. Sikap tentara Inggris, ditambah kecurigaan mengingat peristiwa di Semarang awal bulan Oktober melawan tentara Jepang, timbul insiden-insiden yang mengakibatkan pecahnya pertempuran sengit, kini melawan tentara Inggris. Tidak lepas dari pengaruh pertempuran yang hebat di Surabaya tanggal 28 – 29 Oktober 1945, pada 30 Oktober 1945, pertempuran melawan Inggris dimulai di Semarang, dan dengan cepat menjalar ke Magelang.
Tentara Inggris tidak kuat menghadapi gempuran rakyat Indonesia, dan –sama seperti di Surabaya tanggal 29 Oktober 1945- mereka meminta bantuan Presiden Sukarno. Pada 1 November, Presiden Sukarno dan Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin Harahap, yang dua hari sebelumnya baru kembali dari Surabaya untuk melerai insiden di sana, datang dengan pesawat terbang ke Semarang. Tanggal 2 November 1945 dicapai persetujuan yang isinya antara lain:

1. diberlakukan gencatan senjata dengan segera,
2. tentara Sekutu diizinkan memiliki pasukan dengan jumlah yang diperlukan untuk melindungi interniran di Magelang,
3. jalan raya Magelang-Semarang terbuka untuk kendaraan yang mengangkut interniran,
4. personalia NICA dilarang melakukan kegiatan apapun,
5. dibentuk contact bureau (badan penghubung) di Semarang, Ambarawa dan Magelang untuk mengatasi kesulitan yang mungkin akan terjadi

Sama seperti di tempat-tempat lain, Inggris dan Belanda menjalankan taktik mengulur waktu, sehingga mereka dapat memperkuat posisi dan mendatangkan bantuan. Juga dipicu berita tentang agresi militer Inggris secara besar-besaran di Surabaya mulai tanggal 10 November 1945, di Jawa Tengah timbul insiden tembak-menembak, yang mengakibatkan tewasnya tiga perwira Inggris. Brigadier Bethell menyalahkan pihak Indonesia, dan tanggal 18 November 1945, dia memerintahkan untuk menangkap dan menahan Gubernur Mr. Wongsonegoro. Setelah mendapat bantuan dari tentara Inggris dari Surabaya, Bethell mengirim pasukan untuk merebut Ambarawa dan Magelang dari tangan rakyat Indonesia. Ketika bantuan Inggris tanggal 21 November 1945 tiba di Magelang, mereka ternyata datang terlambat, karena pasukan Indonesia telah berhasil menghalau tentara Inggris dari Magelang. Tentara Inggris kemudian mengkonsentrasikan penyerangan atas Ambarawa.
Serangan besar-besaran dilancarkan, baik dari artileri berat Angkatan Darat, juga serangan dari udara dilakukan oleh Skuadron Thunderbolt, bahkan juga dibantu tembakan meriam dari kapal penjelajah H.M.S. Sussex. Ternyata seluruh gempuran itu tidak dapat mematahkan perlawanan rakyat Indonesia di Jawa Tengah, sehingga akhirnya, setelah berhasil mengevakuasi rombongan interniran terakhir ke Semarang, Brigadier Bethell memutuskan untuk menarik seluruh pasukannya dari Ambarawa dan daerah pegunungan, dan memusatkan pertahanan hanya di dalam kota Semarang, sehingga dengan demikian, selain kota Semarang, boleh dikatakan wewenang pemerintahan di Jawa Tengah ada di tangan Republik Indonesia.[141]
[1] Beberapa data menyebutkan, perintah Kaisar Hirohito untuk menghentikan pertempuran disampaikan tanggal
15 Agustus.
[2] Hanafi, ibid., hlm. 21.
[3] Menurut catatan Subarjo (hlm. 303 – 305), pertemuan di tempat Sukarno berlangsung tanggal 15 Agustus, dan
ketika dia bersama Buntaran dan Iwa Kusuma Sumantri tiba di tempat Sukarno sekitar pukul 11.00 malam,
Sukarno sedang berdebat sengit dengan sekelompok pemuda, di antaranya adalah Wikana.
[4] Ibid., hlm. 22.
[5] Subarjo, ibid., hlm. 308 – 309.
[6] Ibid., hlm. 23.
[7] Hanafi, ibid., hlm 17 – 19.
[8] Subarjo, ibid., hlm. 316.
[9] Ibid., hlm. 317 – 321.
[10] Lihat juga, Kartohadikusumo, ibid., hlm. 164 – 165.
[11] Gunseikan = Kepala Pemerintahan Militer.
[12] Subarjo, ibid., hlm. 245, 253-254.
[13] Anderson, ibid., hlm. 102 – 103.
[14] Subarjo, ibid. hlm. 330.
[15] Hanafi, ibid., hlm. 20 – 29.
[16] Anderson, ibid., hlm. 104 – 105.
[17] Hanafi, ibid., hlm. 30.
[18] Mengenai hal ini, Herwig Zahorka, dalam buku kecilnya “Arca Domas, ein deutscher Soldatenfriedhof in
Indonesien”, hlm. 3, menulis bahwa ketika teks akan ditulis dengan mesin tik, ternyata tidak dapat
mempergunakan mesin tik Jepang, karena mesin tik Jepang mempunyai huruf Jepang, sehingga dipinjam
mesin tik dari kantor Korvettenkapitän (di Angkatan Darat setara dengan Kolonel) Dr. Hermann Kandeler,
yang juga wakil Pemerintah Jerman di Hindia Belanda.
[19] Nasution, ibid., hlm. 5 dan 21.
[20] Meelhuijsen, ibid., hlm. 46.
[21] Dr. A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, jilid 2, Angkasa, Bandung, 1977, hlm. 5
[22] Kartohadikusumo, ibid., hlm. 166.
[23] Sumantri, ibid, jilid pertama, hlm. 119.
[24] Sumantri, ibid., jilid kedua, hlm. 31.
[25] Sumantri, loc.cit.
[26] Sumantri, ibid., jilid dua, hlm. 34.
[27] Ibid., hlm. 13.
[28] Subarjo, ibid., hlm. 360.
[29] Ibid., hlm. 362-363.
[30] Ibid., hlm. 363-364.
[31] Anderson, ibid., hlm. 200 – 201. Di sini Anderson menulis, bahwa dengan demikian KNIP seimbang dengan
Presiden. Namun apabila mengacu pada UUD ’45, dengan memperoleh status MPR, maka kedudukan KNIP
di atas Presiden.
[32] Nomer X ini terjadi, karena Sekretaris Negara waktu itu, Pringgodigdo, tidak membawa arsip, sehingga tidak
mengetahui nomer urut surat yang harus dikeluarkan; maka diputuskan untuk menggunakan huruf X, untuk
nomer yang belum diketahui. Lihat: Anderson, ibid., hlm. 202-203.
[33] Brigjen TNI (Purn.) drg. Barlan Setiadijaya, 10 November ’45, Gelora Kepahlawanan Indonesia, Yayasan
Dwi Warna, Jakarta, 1991, hlm. 85.
[34] Setiadijaya, op.cit., hlm. 87.
[35] Dr. H. Ruslan Abdulgani, Seratus Hari di Surabaya, Yang Menggemparkan Indonesia, Kisah singkat
tentang kejadian-kejadian di kota Surabaya antara tanggal 17 Agustus s/d. akhir November 1945, Cetakan ke
VI, PT Jayakara Agung Offset, Jakarta, 1995. hlm. 8
[36] Anderson, ibid., hl. 122.
[37] Nasution, ibid., hlm. 64.
[38] Anderson, ibid., hlm. 124.
[39] Ibid., hlm. 125 – 127.
[40] Letkol TNI (Purn.) dr. Wiliater Hutagalung, Anak Bangsa dari Tiga Episode Perang Kemerdekaan, (Naskah),
Jakarta, 1986, hlm. 12.
[41] Hutagalung, loc.cit.
[42] Komisaris Jenderal Pol. (Purn.) DR. H.M. Yasin, Singa Pejuang RI, PPKBI, Jakarta, 2001, hlm. 53 – 58.
[43] Yasin, op.cit., hlm. 59.
[44] Yasin, ibid., hlm. iv. Teks dikutip dalam ejaan baru.
[45] Dalam pertemuan pada bulan Desember 1998, kepada penulis Yasin menggaris bawahi, bahwa peryataan
tersebut atas nama seluruh Polisi di Indonesia, dan bukan hanya Polisi di Surabaya.
[46] Yasin, loc.cit.
[47] Hutagalung, ibid., hlm. 14 – 16.
[48] Kemudian dikenal sebagai Professor Dr. Subroto, yang pernah menjadi Menteri Pertambangan RI di tahun
tujuhpuluhan dan delapanpuluhan.
[49] Sebagaimana dituturkan oleh Prof. Dr. Subroto, dalam Saresehan “10 November 1945, Hari Pahlawan yang
Terlupakan.” Diselenggarakan di Gedung Joang ’45, Jakarta, pada 9 November 1999.
[50] Urip Sumoharjo, mantan Mayor KNIL berumur 52 tahun, dinilai yang paling senior dan berpengalaman;
menjadi tentara KNIL sejak tahun 1914. Mayor adalah pangkat tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang
inlander (pribumi) pada waktu itu.
[51] Hutagalung, ibid., hlm. 12.
[52] Simatupang, op.cit., hlm. 89.
[53] Anderson, ibid., hlm 166 – 167.
[54] Ibid., hlm. 170.
[55] Ibid., hlm. 273 – 274.
[56] Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen Surakarta, Perebutan Kekuasaan Jepang dan Pertempuran di
Kempetai Surakarta, Surakarta, 1985, hlm. 29 – 41.
[57] Anderson, ibid., hlm. 172 – 174.
[58] Hutagalung, ibid., hlm. 14.
[59] Yasin, ibid., hlm. 36.
[60] Ibid., hlm. 39 - 40.
[61] Meelhuijsen, ibid., hlm. 92.
[62] I. Soetrisno Trisnaningprodjo, Geger Suroboyo dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, Alpha, Yapeta,
Jakarta, 1998, hlm. 17 – 30.
[63] Trisnaningprojo, op.cit., hlm. 30.
[64] Nasution, ibid., hlm. 4.
[65] Anderson, ibid., hlm. 88 – 89.
[66] van der Post, ibid., hlm. 13 – 14.
[67] van der Post, loc.cit.
[68] van der Post, ibid., hlm. 18–19.
[69] Meelhuijsen, ibid., hlm. 29. Laurens van der Post mungkin keliru menulis, bahwa CAA antara Belanda dengan
Amerika Serikat ditandatangani di Brisbane, Australia (hlm. 243).
[70] Van der Post, ibid., hlm. 56. Nasution mencatat, bahwa Abdul Kadir tiba bersama Dr. van der Plas naik kapal
Cumberland; lihat Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, jilid 2, hlm. 33. Mungkin di sini
Nasution yang keliru, karena Abdul Kadir berada di Jakarta hampir bersamaan dengan kedatangan van der
Plas. Sedangkan keterangan van der Post dipastikan lebih tepat, karena Kadir segera melapor kepadanya, saat
tiba di Jakarta, dan menjadi anggota stafnya, bahkan kemudian bersama isterinya, Kadir tinggal di rumah
van der Post.
[71] Van der Post, ibid., hlm. 58.
[72] Anderson, ibid., hlm. 157.
[73] Teks lengkap, lihat lampiran.
[74] Meelhuijsen, ibid., hlm. 43.
[75] Ibid., hlm. 74.
[76] Menurut catatan Meelhuijsen (hlm. 72) yang menaikkan bendera tersebut adalah J. Landsdorp dan Jack Boer.
[77] Hutagalung, ibid., hlm. 18.
[78] Letkol Inf. (Purn.) Suroso, di majalah Gema, No. 123, November 1993, hlm. 79.
[79] Meelhuijsen, ibid., hlm. 74.
[80] Disampaikan oleh Brigjen TNI (Purn.) drg. Barlan Setiadijaya dalam pertemuan di Gedung Joang ’45, Jakarta,
tanggal 9 November 2000.
Lihat juga Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, jilid 2, hlm. 422 – 423.
[81] Hutagalung, ibid., hlm. 31.
[82] Meelhuijsen, ibid., hlm. 29.
[83] J.G.A. Parrot, Who Killed Brigadier Mallaby? Dalam majalah “Indonesia”, Cornell University, USA, Juli
1976, hlm. 91.
[84] Ibid., hlm. 72
[85] Anthony J.S. Reid, Revolusi Nasional Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 76 – 77.
[86] Meelhuijsen, ibid., hlm. 31.
[87] Di sini mungkin kekeliruan van der Post, yang menyebutkan hanya 4 orang parsutis yang mendarat (hlm. 21),
sedangkan menurut Meelhuijsen, selain 4 orang yang disebut oleh van der Post, ada 3 orang Belanda yang
juga ikut pada hari itu.
[88] Dalam catatan van der Post, nama perwira Belanda tersebut adalah Kapten Baron John van Till (hlm. 21).
[89] Meelhuijsen, ibid., hlm. 51.
[90] van der Post, ibid., hlm. 21.
[91] Ibid., hlm. 22.
[92] Anderson, loc.cit.
[93] van der Post, ibid., hlm. 38.
[94] Ibid., hlm. 44.
[95] Meelhuijsen, ibid., hlm. 52.
[96] Batalyon Seaforth Highlanders termasuk resimen yang lebih dari 180 tahun lalu, telah mengharumkan
namanya dalam operasi melawan Perancis dan Perancis- Belanda di Jawa (semasa Thomas Stamford Raffles).
[97] van der Post, ibid., hlm. 216. Anderson, mencatat, pendaratan Seaforth Highlanders dilakukan tanggal 29
September 1945 (hlm. 145 dan 155).
[98] Ibid., hlm. 84.
[99] Nasution, ibid., hlm. 9.
[100] Anderson, ibid., hlm. 159.
[101] Ibid., hlm. 160 – 161.
[102] van der Post, ibid., hlm. 218 – 219.
[103] van der Post, ibid., hlm. 216.
[104] Ibid., hlm. 222.
[105] Ibid., hlm. 47.
[106] Ibid., hlm. 68.
[107] Ibid., hlm. 223.
[108] Ibid., hlm. 60 – 66.
[109] Kapten Angkatan Laut, di beberapa negara termasuk Belanda, setingkat dengan Kolonel Angkatan Darat.
[110] Meelhuijsen, ibid., hlm. 53.
[111] Meelhuijsen, loc.cit.
[112] Meelhuijsen, ibid., hlm. 54.
[113] Anderson, ibid., hlm. 179.
[114] Meelhuijsen, ibid., hlm. 89.
[115] Meelhuijesn, loc.cit.
[116] Meelhuijsen, ibid., hlm. 111.
[117] Ibid., hlm. 114.
[118] van der Post, ibid., hlm. 16 dan 107.
[119] Ibid., hlm. 15.
[120] Ibid., hlm. 213.
[121] Rumah kediaman Laksamana Maeda (sekarang Jalan Imam Bonjol No. 1), sebelum perang adalah kediaman
Konsul Jenderal Inggris di Jakarta.
[122] Terjemahan buku tersebut dalam bahasa Indonesia rencananya diterbitkan bulan November 2001.
[123] van der Post, ibid., hlm. 271.
[124] Ibid., hlm. 55.
[125] Ibid., hlm. 210.
[126] Ibid., hlm. 90.
[127] Ibid., hlm. 97.
[128] Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, jilid 11, hlm. 176.
[129] Van der Post, ibid., hlm. 104.
[130] Ibid., hlm. 221.
[131] Ibid., hlm. 111.
[132] Ibid., hlm. 114.
[133] Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, jilid 2, hlm. 17.
[134] Dr. H.J. van Mook adalah Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda bagian Timur. Setelah Gubernur
Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer mengundurkan diri bulan Oktober 1945, van Mook
menduduki posisi tersebut, tanpa perubahan jabatannya.
[135] Jenderal L.H. van Oyen kemudian diganti oleh Jenderal Simon H. Spoor, yang ketika Jepang menduduki
Indonesia, melarikan diri ke Australia dan mengepalai NEFIS (Netherlands Eastern Forces Inteligence
Service).
[136] Nasution, ibid., hlm. 175.
[137] Ibid., hlm. 192.
[138] Ibid., hlm. 196.
[139] Anderson, ibid., hlm. 327.
[140] Ibid., hlm. 327 – 331.
[141] Ibid., hlm. 175 – 176.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home